LINTASBANTEN.COM – Rencana Pemerintah Kota Cilegon mengirim 300 ton sampah per hari ke fasilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPSA Cilowong menuai sikap kritis dari anggota DPRD Kota Cilegon.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh, mempertanyakan sejumlah persoalan fundamental yang dinilai belum terjawab secara meyakinkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Sampah adalah masalah akut kota ini. TPA Bagendung sudah overload dengan timbulan 310 ton per hari. Tapi penyelesaian tidak bisa serampangan. PSEL jangan dijadikan solusi tunggal tanpa perhitungan matang,” ujar politisi Fraksi PAN tersebut, Selasa (12/5/2026).
Rahmatulloh menyoroti ketimpangan antara komitmen dalam PKS dan realitas di lapangan. PKS Nomor 01/Pemotda/2026 mewajibkan Cilegon memasok 300 ton sampah per hari, namun fakta di lapangan kapasitas angkut maksimal hanya 200 ton per hari.
“Ini gap 100 ton. DLH sendiri mengakui perlu 25 unit dump truk tambahan. Pertanyaannya dari mana tambahan armada itu? Kapan tersedia? Sementara tenggat PKS sudah berjalan. Jangan sampai kita meneken komitmen yang sejak awal sudah kita tahu tidak sanggup dipenuhi,” tegasnya.
Pihaknya mengaku menerima Surat Wali Kota Cilegon Nomor 600.41/1352/DLH tertanggal 28 April 2026 meminta dukungan anggaran DPRD untuk pos OPEX maupun CAPEX. Alokasi biaya operasional mencapai Rp34 miliar per tahun.
“Rp34 miliar itu angka yang sangat signifikan untuk APBD kita. Ini baru operasional, belum belanja 25 unit dump truk, belum pelebaran jalan, belum biaya tak terduga lainnya. Saya ingatkan, proyek PSEL di Tangerang dan Tangsel dibatalkan Presiden karena tipping fee Rp310.000 per ton yang mencekik APBD. DPRD tidak akan memberi cek kosong. Setiap rupiah harus jelas manfaatnya,” cetusnya.
Selain itu, kritik juga diarahkan pada absennya strategi pemilahan sampah dari sumber. Menurut Rahmatulloh, Menteri LH sendiri menegaskan bahwa fondasi keberhasilan PSEL adalah pemilahan dari hulu. WALHI memperingatkan biaya pengolahan bisa melonjak hingga Rp500.000 per ton jika sampah masuk masih tercampur.
“Mana roadmap pemilahan sampah Kota Cilegon? Berapa rumah tangga yang sudah teredukasi? Berapa TPS3R yang berfungsi? Kita mau bangun teknologi mahal, tapi budaya pilah sampah di masyarakat masih nol besar. Ini resep gagal yang sudah bisa ditebak sejak awal,” sindirnya.
Ia juga menyoroti inkonsistensi kebijakan, dari teknologi ala Busan Korea, kebijakan kuota TPA 70:30, kini berbelok ke PSEL.
“Seperti roller coaster. Ganti pimpinan, ganti kebijakan. Padahal sampah ini urusan harian rakyat, bukan proyek coba-coba,” tegasnya.
Dalam skema regional, Rahmatulloh menilai posisi Cilegon paling rentan.
“Kota Serang bisa dapat backup dari Tangsel hingga 500 ton per hari. Kita? Produksi total hanya 310 ton, 300 ton harus dikirim ke PSEL. Kalau PSEL berhenti, kita tak punya rencana cadangan. TPA Bagendung sudah sekarat,” pungkasnya.
Politisi Partai Amanat nasional (PAN) ini menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil DLH untuk mempertanyakan program tersebut.
“DPRD akan mengajukan puluhan pertanyaan kritis. Kami bukan tukang stempel,” tutup Rahmatulloh. (luq)
