Bantuan yang diberikan berupa material bangunan seperti semen, bata, pasir, dan batu split guna mendukung proses pembangunan masjid.

Penyaluran bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Program Leader Rumah Zakat, Humaedi, kepada panitia pembangunan masjid setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beribadah.

Masjid yang tengah dibangun ini memiliki cakupan jamaah dari empat Rukun Tetangga (RT) di Kampung Sipanjang, RW 03, Desa Tenjoayu Kec. Tanara Kab. Serang. Kehadiran masjid ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Ketua DKM, H. Hayat, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat. “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan dari Rumah Zakat. Bantuan ini sangat berarti bagi kelanjutan pembangunan masjid kami,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Nurjaman selaku panitia pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa bantuan material ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang masih berjalan.

Melalui program ini, Rumah Zakat berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sarana ibadah serta memperkuat kebersamaan dan spiritualitas masyarakat.(*/red)

The post Rumah Zakat Cilegon Salurkan Program Infrastruktur Masjid appeared first on Lintas Banten.

Saat ini, Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon menyediakan satu unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). SPKLU yang merupakan hasil kerja sama dengan PT PLN itu disediakan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon, Riezka Budhi Mustika mengatakan, SPKLU disediakan buah kerja sama Pemkot dengan PT PLN sebagai upaya mendukung ekosistem kendaraan listrik dan transisi energi.

“Ini ada kerja sama antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PLN, untuk menyediakan SPKLU. Sebagai bentuk visi dari Pemerintah dan PLN untuk hemat energi dan beralih ke kendaraan listrik,” ujar Budi di kantornya, Selasa (14/4/2026).

SPKLU di Pemkot, kata Budi, sudah mulai beroperasi saat bulan Ramadan tepatnya pada 20 Maret 2026.

“Kerja sama itu di bangun di awal Ramadan, sekitar tanggal 16 Maret seluruh perangkat itu sudah dipasang, dan tanggal 20 Maret itu sudah ada pelanggan yang masuk di kantor walikota untuk pengisian kendaraan listriknya,” ungkapnya.

Sejak SPKLU dibuka, kata Budhi, animo masyarakat sangat tinggi. Seharinya pengguna mobil listrik mengisi daya listrik 5-7 kendaraan. Bahkan bukan hanya masyarakat Cilegon saja, pengguna mobil listrik dari luar daerah juga mengisi di SPKLU Pemkot Cilegon.

“Cukup tinggi, jadi kadang malam, pagi sudah ada yang datang. Dari Anyer dari Jakarta, untuk mengisi jadi animonya tinggi. Sehari sekitar 5-7,” paparnya.

Ia menyatakan, SPKLU Pemkot Cilegon beroperasi 24 jam. Bilamana ada kendaraan listrik yang ingin mengisi daya, Pengamanan Dalam (Pamdal) Pemkot akan membantu mengarahkan ke titik lokasi.

“Jadi ini 24 jam, kami instruksikan kepada Pamdal untuk selalu dibuka gerbang kami. Apabila ada warga yang ingin mengisi kendaraan listriknya. Bagi yang ingin mengisi, tinggal masuk, nanti diarahkan oleh Pamdal-nya, ke arah pos 2 yang berbatasan dengan Polres. Nanti tinggal di parkir di tempat disediakan dan tinggal mengisi di SPKLU yang ada,” ucapnya.

Budi berharap, penyediaan SPKLU di Pemkot Cilegon dapat memudahkan masyarakat pengguna kendaraan listrik. “Pemkot siap 24 jam membantu masyarakat,” tutupnya. (luq)

The post SPKLU Hadir di Kantor Pemkot Cilegon appeared first on Lintas Banten.

Dari hasil penelaahan, sorotan tajam datang dari Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Rahmatulloh.

Ia mengungkap temuan serius yang dinilai tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek integritas penyusunan dokumen LKPJ.

“Saya tidak sedang mencari kesalahan, tetapi ketika angka dan narasi tidak lagi logis, maka ini bukan sekadar kekeliruan teknis, ini menyangkut kredibilitas laporan pemerintah daerah,” tegas Rahmatulloh, Selasa (14/4/2026).

Salah satu temuan paling mencolok, kata dia, terdapat pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam dokumen LKPJ disebutkan target sebesar 88,00 poin dengan realisasi 58,82 poin, namun capaian kinerja justru ditulis sebesar 102,23 persen.

“Secara matematis ini tidak dapat diterima. Perhitungan sederhana menunjukkan capaian hanya sekitar 66,84 persen. Selisih lebih dari 35 persen ini bukan margin error, melainkan distorsi yang harus dijelaskan secara terbuka,” terangnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti adanya narasi yang masih mencantumkan “Laporan Tahun 2023” dalam dokumen LKPJ Tahun 2025.

Ia menilai hal ini sebagai indikasi kuat praktik copy-paste tanpa proses verifikasi dan penyesuaian.

“Kalau ini benar terjadi, maka kita sedang berhadapan dengan pola penyusunan dokumen yang tidak profesional. LKPJ bukan dokumen formalitas, tetapi instrumen akuntabilitas publik,” tambahnya.

Tidak hanya itu, inkonsistensi data juga ditemukan pada jumlah program yang tercantum dalam dokumen. Dalam satu bagian disebutkan 237 program, kemudian berubah menjadi 375 dan 379 program dalam konteks yang sama.

“Ini menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antar sumber data. Perencanaan pembangunan tidak bisa disusun dengan pendekatan tambal sulam,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberadaan program yang dinilai tidak relevan secara faktual, yakni “Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa”.

“Kita semua tahu bahwa Kota Cilegon tidak memiliki desa, hanya kelurahan. Munculnya program ini mengindikasikan bahwa penyusun laporan tidak memahami karakteristik wilayahnya sendiri atau mengambil referensi dari daerah lain tanpa penyaringan,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya mempertanyakan penggunaan istilah dokumen “RPKP” yang disebut dalam LKPJ namun tidak dikenal dalam kerangka regulasi perencanaan dan penganggaran daerah.

“Setiap dokumen yang disebut harus memiliki dasar hukum dan posisi yang jelas dalam sistem perencanaan. Jika tidak, maka ini berpotensi menyesatkan dan melemahkan akuntabilitas,” ujarnya.

Atas berbagai temuan tersebut, pihaknya melalui Pansus LKPJ mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera melakukan koreksi menyeluruh, disertai penjelasan teknis yang transparan serta penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen.

“Kita tidak ingin LKPJ menjadi sekadar dokumen administratif tahunan. Ini adalah cermin kinerja pemerintah daerah. Jika cerminnya buram, maka publik tidak akan pernah melihat kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.

“Saya akan terus mendalami temuan ini dalam rapat gabungan, termasuk bila perlu memanggil OPD terkait untuk memberikan klarifikasi secara komprehensif,” tandasnya. (luq)

The post LKPJ Wali Kota Cilegon 2025 Banyak Temuan appeared first on Lintas Banten.

Direktur Legal, Hubungan Eksternal dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group, Edi Rivai mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kinerja pengelolaan lingkungan yang melampaui kepatuhan (beyond compliance). Chandra Asri Group, kata Edi memperoleh PROPER Hijau untuk dua fasilitas pabrik petrokimia, yaitu site Ciwandan dan site Pulo Ampel.

Lebih lanjut Edi menyatakan bahwa, pencapaian ini menegaskan komitmen Chandra Asri Group dalam mendorong nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan melalui penerapan praktik operasional yang bertanggung jawab serta program pemberdayaan masyarakat yang berdampak dan berbagai inisiatif keberlanjutan.

Dalam aspek lingkungan, kata dia perusahaan secara konsisten menerapkan berbagai inisiatif keberlanjutan, termasuk teknologi efisiensi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengendalian pencemaran, konservasi air, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta pelestarian keanekaragaman hayati.

Sementara dari sisi sosial, lanjutnya perusahaan juga menjalankan beragam program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi komunitas di sekitar wilayah operasional.

Edi Rivai, menyampaikan perolehan PROPER Hijau ini menunjukan komitmen Chandra Asri Group dalam menjalankan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

“Sebagai Mitra Pertumbuhan, kami terus berupaya menghadirkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelibatan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Melalui berbagai inisiatif pemberdayaan, kami berupaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, sekaligus menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi lingkungan. Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperluas dampak positif yang berkelanjutan,” ujar Edi melalui siaran pers, Selasa (14/4/2026).

Dikatakan Edi, salah satu program unggulan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan perusahaan adalah pengembangan Edu-Ekowisata Lembur Mangrove Patikang berbasis masyarakat di Pandeglang, Banten. Dengan nama program ‘Rangkai Asri’ Rangkaian Aksi Sirkular dan Inovatif untuk Lingkungan Asri.

“Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove, sekaligus mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di wilayah tersebut,” tuturnya.

Sebagai pelaku industri, lanjut Edi Chandra Asri Group juga terus memperkuat strategi keberlanjutannya melalui upaya pengurangan dampak lingkungan dari operasional bisnis, termasuk penerapan teknologi efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan, konservasi air dan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

“Melalui berbagai langkah tersebut, Chandra Asri Group terus berupaya menciptakan nilai tambah yang seimbang antara kinerja bisnis, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ke depan, perusahaan akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas dampak positif yang berkelanjutan,” tandasnya. (luq)

The post PT Chandra Asri Kembali Raih PROPER Hijau 2025 dari KLH RI appeared first on Lintas Banten.

Demikian diungkapkan Budi Rustandi saat bertemu jajaran kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Serang Periode 2025-2030 di ruang kerjanya, Senin 13 April 2026. Walikota Serang didampingi Asda I Kota Serang, Anton Gunawan, Kepala Kesbangpol Kota Serang Nofriyadi Eka Putra.

Sedangkan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Serang, Mochamad Nasir hadir bersama Sekretaris Mochammad Khadafi, Bendahara Agung Oktariana, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Fauzan Dardiri dan Ketua Fraksi Suradi.

Kata Budi, Pemkot Serang tidak bisa bekerja sendiri. Pihaknya membutuhkan masukan dari seluruh pihak agar pembangunan dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

“Tentu saya meminta PDI Perjuangan pro aktif, sharing untuk memberikan masukan agar Kota Serang layak menjadi Ibukota Provinsi Banten,” ujar Wali Kota Serang, Budi Rustandi.

Budi menilai, tantangan pembangunan Kota Serang saat ini tidak hanya terletak pada keterbatasan anggaran. Namun juga pada kemampuan pemerintah daerah menghadirkan iklim investasi yang sehat dan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, Kota Serang masih membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk partai politik, agar kebijakan yang disusun tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

“Persoalan pengangguran harus menjadi perhatian bersama. Kita harus dorong investasi masuk, tetapi investasi yang mampu membuka lapangan kerja bagi warga Kota Serang,” katanya.

Selain itu, Budi juga menyinggung pentingnya percepatan penataan Pasar Induk Rau. Menurut dia, keberadaan pasar terbesar di Kota Serang tersebut harus dibenahi agar lebih tertata, nyaman dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

“Kita ingin Pasar Rau ini tertib, bersih dan nyaman. Karena ini wajah Kota Serang. Maka saya berharap seluruh pihak ikut mengawal proses penataannya,” katanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Serang, Mochamad Nasir menyambut baik ajakan Wali Kota Serang. Menurutnya, PDI Perjuangan akan tetap mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“PDI Perjuangan siap mengawal pembangunan Kota Serang. Kami akan memberikan masukan, kritik dan solusi secara konstruktif agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat,” kata Nasir.

“Itinya, kami akan mengawal program-program Walikota yang berpihak terhadap rakyat,” tambah pria yang akrab disapa Ocing itu.

Ia menegaskan, perhatian terhadap peningkatan investasi, pengurangan angka pengangguran dan penataan Pasar Induk Rau memang harus menjadi prioritas. Namun demikian, seluruh program tersebut harus dilakukan secara terbuka, terukur dan melibatkan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengejar target fisik. Pemerintah juga harus memastikan dampaknya dirasakan langsung masyarakat kecil, terutama pedagang, pelaku UMKM dan warga yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Kami tidak ingin pembangunan hanya terlihat bagus di atas kertas. Yang paling penting, masyarakat merasakan manfaatnya dan Kota Serang benar-benar bergerak menjadi kota yang maju serta layak sebagai ibu kota Provinsi Banten,” tandasnya. (*)

The post Ajak PDI Perjuangan Kawal Pembangunan Kota Serang appeared first on Lintas Banten.

MA sendiri ditangkap oleh Polres Cilegon, pada 8 April 2026, sekitar pukul 02.00 wib. Dalam penangkapan tersebut, Satresnarkoba menyita 78 paket sabu dengan berat 35,64 gram.

“Sanksinya kategori berat ya, pemberhentian jika terbukti, nunggu persidangan, potensinya pemberhentian,” ujar Wali Kota Cilegon, Robinsar, di Polres Cilegon usai Press Conference Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Hukum Polres Cilegon, Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, Robinsar mengatakan berbagai langkah pencegahan akan disiapkan Pemkot Cilegon untuk membersihkan lingkup kerjanya dari pemakaian hingga pengedaran narkoba maupun obat keras, salah satunya melakukan tes urin secara dadakan dan acak.

“Ada langkah-langkahnya ya nanti yang enggak bisa disampaikan. Kita pastikan ini, akan memberantas, kita pastikan pegawai dilingkungan Kota Cilegon,” tuturnya.

Diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyatakan MA tidak mengedarkan sabu ke lingkup kerjanya, tapi ke teman dekatnya.

Tersangka MA sendiri sudah mengedarkan sabu sejak Februari 2026, dengan total mencapai 150 gram. Dari setiap bungkus sabu yang terjual, bandarnya mendapat keuntungan Rp500 ribu.

“Tersangka MA menyebarkan sabu diluar lingkungan kerja, terutama di teman-teman dekatnya,” ucap Kapolres Cilegon, AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga. (luq)

The post Edarkan Sabu, ASN Pemkot Cilegon Terancam Dipecat appeared first on Lintas Banten.

Menurut Dede Rohana, pertimbangan memilih kader dan pengurus yang aktif bermedsos dan tidak gaptek itu dilakukan agar mereka bisa lebih masuk dengan anak muda di Kota Cilegon.

Dede Rohana juga menyinggung soal hasil perolehan kursi pada Pemilihan Legislatif atau Pileg Kota Cilegon 2024 lalu yang didominasi oleh pendatang baru yang masih muda.

“Kita membuka putra putri terbaik Kota Cilegon yang ingin bergabung menjadi pengurus dan kader bisa mendaftar menjadi ketua formatur atau pengurus,” kata pria yang akrab disapa Dewan Viral itu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten itu tak membatasi usia kader ataupun pengurus yang nantinya akan bergabung. Namun, ia meminta kader yang nantinya akan bergabung ke Partai yang dinahkoadinya bisa berkomunikasi aktif dengan generasi muda.

“Kami membuka selebar-lebarnya baik yang tua ataupun muda, kami harap yang tidak gaptek, aktif bermedia sosial dan digitalisasi agar mereka selalu update tentang hal kekinian serta yang bisa berkomunikasi baik dengan anak muda,” ungkap Ketua Alumni Universitas Al-Khairiyah itu.

Lebih lanjut, Dede Rohana juga menyebut lebih dari setengah kepengurusannya di DPD PAN Cilegon didominasi oleh generasi muda. Menurutnya, generasi muda telah melek politik dan bisa memaksimalkan perannya di masyarakat.

“55 persen pengurus PAN Cilegon diisi oleh milenial dan gen Z, menurut kami ini perpaduan yang bagus untuk memberi dampak positif untuk Cilegon,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua SC Mucab PAN Kota Cilegon, Tatan Spartan mengungkapkan, dalam kesempatan itu pihaknya diminta untuk membentuk panitia penjaringan pengurus di setiap kecamatan.

“Kami target kepengurusan di tingkat cabang sudah rampung pada 11 Mei 2026, untuk pendaftaran dan pengembalian formulir sudah bisa dilakukan mulai pekan depan,” ungkapnya.

Kata Tatan, setiap partai politik tentu ingin memiliki kader dan kepengurusan sebanyak-banyaknya. Meski demikian, ia tetap menyeleksi putra putri terbaik Kota Cilegon untuk berkiprah di PAN Kota Cilegon dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Nanti akan dibuka penjaringan kader dan pengurus tingkat DPC. Untuk calon Ketua Formatur nanti yang mendaftar misal ada tiga, lima atau lebih semua kita ajukan ke DPW. Nanti pelaksanaannya juga serentak se-banten,” pungkas mantan Ketua KNPI Kota Cilegon itu. (luq)

The post Strategi PAN Cilegon Gaet Kader: Wajib Aktif Medsos, Anti Gaptek! appeared first on Lintas Banten.

Perdagangan saham oleh investor asing ditutup dengan posisi penjualan bersih atau penjualan luar negeri bersih yang cukup signifikan.

Meski terdapat dinamika yang fluktuatif, angka penjualan bersih kali ini mencapai 1,59 miliar saham. Jika dibandingkan dengan hari perdagangan sebelumnya, Kamis (9/4/2026), angka ini sebenarnya menunjukkan sedikit penurunan.

Pada hari tersebut, transaksi asing mencatat penjualan bersih sebesar 1,86 miliar saham. Meski melandai, volume penjualan sebesar 1,59 miliar saham tetap diklasifikasikan sebagai angka yang relatif tinggi dan mencerminkan sikap hati-hati investor global di pasar domestik.

Menariknya, volume perdagangan secara keseluruhan, baik dari sisi beli maupun penjualan, justru mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa pasar saham Indonesia tetap likuid dan sangat aktif.

Volume beli asing tercatat melonjak dari 4,36 miliar saham menjadi 6,63 miliar saham. Namun, kenaikan ini dibarengi dengan menyiarkan volume penjualan asing yang lebih besar, yakni meningkat dari 6,23 miliar saham menjadi 8,23 miliar saham.

Dua raksasa emiten di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), menjadi kontributor utama dalam tingginya angka penjualan bersih asing.

Berdasarkan laporan transaksi, BUMI mencatatkan volume penjualan bersih terbesar, yakni mencapai 739,68 juta saham. Investor asing sebenarnya melakukan pembelian sebanyak 575,91 juta saham, namun volume jual yang masif hingga 1,31 miliar saham membuat posisi akhirnya tetap negatif.

Di sisi lain, saham sektor teknologi yakni GOTO, mencatatkan volume perdagangan asing terbesar hari ini. GOTO mencatatkan penjualan bersih sebanyak 693,37 juta saham.

Dari total aktivitas tersebut, volume pembelian asing berada di angka 1,43 miliar saham, namun harus menyerah pada volume penjualan yang menembus angka 2,12 miliar saham.

Selain GOTO dan BUMI, aksi lepas saham oleh investor asing juga menyasar beberapa emiten lain. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mencatat penjualan bersih sebanyak 322,07 juta saham, hasil dari pembelian 668,90 juta saham berbanding penjualan 990,97 juta saham.

Selanjutnya, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) mencatatkan penjualan bersih hampir 129,29 juta saham, dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ditutup dengan penjualan bersih sebanyak 66,65 juta saham.

Meski tren secara keseluruhan terjual, investor asing nyatanya tetap melirik beberapa saham potensial untuk dikoleksi. Hal ini memberikan sinyal bahwa ada sektor-sektor tertentu yang dinilai masih memiliki prospek cerah atau harga yang sudah cukup kompetitif.

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) secara mengejutkan mencatatkan volume pembelian bersih tertinggi. Emiten ini membukukan pembelian bersih sebesar 82,83 juta saham, di mana investor asing membeli sebanyak 502,43 juta saham dan hanya menjual 419,60 juta saham.

Di sektore-commerce, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) menempati posisi kedua sebagai saham yang paling banyak diburu asing hari ini. BUKA mencatatkan pembelian bersih sebanyak 79,18 juta saham.

Data menunjukkan investor asing melakukan aksi beli sebanyak 97,48 juta saham dan hanya mengeluarkan 18,30 juta saham.

Sektor energi dan perbankan juga tidak ketinggalan. PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) mencatatkan pembelian bersih sekitar 56,51 juta saham.

Sementara itu, saham perusahaan unggulan yang selalu menjadi favorit, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), berhasil mencatatkan pembelian bersih sebanyak 45,51 juta saham. Aktivitas perdagangan luar negeri pada BBCA mencatat pembelian 141,48 juta saham dengan volume penjualan sebesar 95,96 juta saham.

Terakhir, PT Darma Henwa Tbk (DEWA) melengkapi daftar pembelian terbaik dengan catatan pembelian bersih sebanyak 41,62 juta saham.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pasar sedang dalam tekanan jual oleh investor global, saham-saham dengan fundamental yang kuat seperti BBCA atau emiten dengan sentimen khusus seperti BUKA dan PADI tetap mampu menarik minat modal asing. (luq)

The post Investor Asing Masih “Obral” Saham di IDX: GOTO dan BUMI Paling Banyak Dilepas, BBCA Tetap Bertahan appeared first on Lintas Banten.

Program yang sebelumnya berfokus pada lulusan sekolah menengah atau sederajat, kini diperluas untuk menyasar siswa tingkat SMA, SMK, hingga Madrasah Aliyah (MA), disertai penambahan kuota yang signifikan.

Kebijakan ini mendapat apresiasi sebagai bentuk komitmen nyata Pemkot Cilegon dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memutus rantai kemiskinan.

Perluasan sasaran program dinilai sebagai langkah inklusif karena tidak hanya menjangkau siswa SMA, tetapi juga merangkul siswa SMK dan Madrasah Aliyah. Hal ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan.

“Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Dengan merangkul siswa SMK dan Madrasah Aliyah, Pemkot Cilegon menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap seluruh anak bangsa tanpa membeda-bedakan latar belakang institusi pendidikannya. Ini merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan kita rasakan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan,” ujar Akademisi Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL), Tatang Muftadi, Minggu (12/4/2026).

Selain itu, kata Tatang pentingnya sinergi dan validitas data. Kemudian terkait keterlibatan Forum CSR dan Badan Pusat Statistik (BPS), Tatang menilai kolaborasi lintas sektor sebagai langkah strategis dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah.

“Upaya menyatukan visi antara pemerintah dan dunia industri merupakan hal penting. Langkah Pemkot Cilegon menggandeng CSR untuk membiayai kelas persiapan adalah solusi yang tepat. Industri harus menjadi mitra strategis dalam mencetak tenaga kerja lokal yang berpendidikan tinggi,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya perbaikan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurutnya, percepatan pembaruan data diperlukan agar tidak ada masyarakat kurang mampu yang terlewat dari program bantuan akibat kendala administrasi.

Selain itu, penambahan kuota sebanyak 200 pelajar yang direncanakan pada Agustus 2026 diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya oleh keluarga kurang mampu.

“Kesempatan kuliah gratis ini adalah jembatan emas. Saya berharap para orang tua dan guru bimbingan konseling dapat segera mempersiapkan anak-anak. Jangan sampai peluang ini terlewatkan. Kita ingin Cilegon tidak hanya dikenal sebagai kota industri, tetapi juga sebagai kota yang melahirkan intelektual muda yang unggul,” tandasnya. (luq)

The post Perluasan Program Beasiswa Cilegon Juare 2026 Diapresiasi appeared first on Lintas Banten.

“Alhamdulillah, sebanyak 70 persen diterima dan Provinsi Banten layak sebagai tuan rumah PON XIII Tahun 2032 mendatang,” kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Ahmad Syaukani di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Sabtu (11/4/2026).

Hal ini disampaikan Syaukani usai menyaksikan final Kompetisi Sepak Bola Liga IV Piala Gubernur Tahun 2025/2026 antara Nathan FC Kabupaten Lebak melawan Harin FC Kota Tangerang Selatan. Ia mewakili Gubernur Andra Soni pada partai final di Piala Gubernur tersebut.

Menurutnya, penetapan tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 akan dilaksanakan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada Mei 2026 mendatang. Ia berharap, Provinsi Banten bersama Lampung dapat lolos menjadi tuan rumah.

“Kami minta doanya, mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 yang akan datang,” katanya.

Ia mengatakan, Gubernur Banten Andra Soni sangat mendukung pengembangan ekosistem olahraga termasuk sepak bola. Gubernur, menurutnya juga mengajak seluruh komponen masyarakat mendukung kegiatan olah raga seperti Kompetisi Sepak Bola Liga 4 Piala Gubernur Banten.

“Pemerintah Provinsi Banten selalu mendukung ekosistem olahraga, khususnya sepak bola,” katanya.

Oleh sebab itu, Pemprov Banten melakukan rencana pengembangan ekosistem olahraga pada tahun 2026. Ada dua kegiatan penting olahraga, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) di Kota Cilegon dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kota Tangerang Selatan.

“Kita sama-sama sukseskan dua multi-event olahraga di Provinsi Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Banten Pilar Saga Ichsan mengatakan, Liga 4 Tahun 2025/2026 diikuti sebanyak 14 klub dari seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Pemenang dan juara dua Liga 4 Piala Gubernur rencananya akan diikutsertakan pada Liga 4 Nasional.

“Juara I dan II akan mengikuti Kompetisi Liga 4 Nasional,” kata Pilar.

Pilar berharap, Liga 4 Piala Gubernur menjadi ajang yang bisa melahirkan pemain yang berkualitas. Kegiatan serupa juga harus diduplikasi di tahun mendatang dengan lebih kompetitif.

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus berlangsung dengan sukses di tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya.

Sebagai informasi, final Kompetisi Sepak Bola Liga 4 Piala Gubernur Banten tahun 2026 antara Nathan FC Kabupaten Lebak melawan Harin FC Kota Tangerang Selatan sendiri dimenangkan Nathan FC Kabupaten Lebak dengan skor 1 – 0. Gol diciptakan Sirvi Arvani pada menit ke-13. (ADV)

The post Mayoritas Venue di Banten Memenuhi Syarat Penyelenggaraan Tuan Rumah PON 2032 appeared first on Lintas Banten.

Alfa menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar persoalan moral, tetapi telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan sosial dan martabat perempuan di Kota Cilegon.

Ia menyebut, pembiaran terhadap operasional THM yang menyimpang merupakan bentuk kegagalan nyata pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Kami mengecam keras maraknya praktik-praktik menyimpang di sejumlah THM yang diduga kuat menjadi sarang prostitusi terselubung, perdagangan perempuan, serta peredaran minuman beralkohol secara bebas. Ini bukan lagi isu kecil, ini sudah darurat sosial,” tegas Alfa, Sabtu (11/4/2026).

Lebih lanjut, Alfa menyoroti bahwa aktivitas tersebut jelas bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Ia merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 yang secara tegas mengatur larangan dan pengendalian minuman beralkohol, khususnya dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 serta Bagian Kedua Pasal 6.

Tak hanya itu, di wilayah sekitar Kota Cilegon, aturan serupa juga telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, khususnya pada Bab IV tentang pelacuran Pasal 4 dan Bab VI tentang minuman beralkohol Pasal 8.

Alfa menilai, keberadaan regulasi tersebut seolah tidak memiliki daya paksa di lapangan. Ia mempertanyakan keseriusan aparat penegak Perda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi secara terbuka.

“Kami menilai ada pembiaran sistematis. Di mana peran Satpol PP? Di mana ketegasan pemerintah daerah? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jika ini terus dibiarkan, maka negara telah gagal melindungi warganya, khususnya perempuan,” lanjutnya dengan nada tegas.

HMI Cabang Cilegon, mendesak Pemerintah Kota Cilegon dan aparat penegak hukum daerah untuk segera melakukan penertiban total terhadap THM yang melanggar aturan, menutup permanen tempat-tempat yang terbukti menjadi lokasi prostitusi dan perdagangan perempuan, menindak tegas pelaku usaha yang memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal dan mengevaluasi kinerja aparat pengawas, khususnya Satpol PP, yang dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya.

“Ini adalah peringatan keras. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret, maka kami akan turun langsung menggalang gerakan massa sebagai bentuk kontrol sosial. HMI tidak akan diam melihat degradasi moral dan rusaknya tatanan sosial di Kota Cilegon,” tutup Alfa.

HMI Cabang Cilegon menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik serta menjaga nilai-nilai moral dan sosial di tengah masyarakat. (luq)

The post HMI Soroti Maraknya THM dan Dugaan Perdagangan Perempuan di Cilegon appeared first on Lintas Banten.

Peristiwa ini dinilai bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan skandal serius yang mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Wakil Ketua II PC PMII Kota Cilegon, Alvin Tazwini, menegaskan bahwa penyebutan “oknum” tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi persoalan yang lebih mendasar. Keterlibatan MA sebagai bagian dari aparat penegak Peraturan Daerah justru mempertegas adanya krisis integritas di dalam tubuh birokrasi.

“Ini bukan hanya mencoreng institusi, tetapi juga memperlihatkan bahwa sistem pengawasan di internal pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika aparat yang seharusnya menegakkan aturan justru terlibat dalam jaringan narkotika, maka yang gagal bukan hanya individu, tetapi negara dalam fungsi pengawasannya,” tegas Alvin, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, lemahnya pembinaan yang selama ini hanya bersifat administratif tanpa menyentuh aspek integritas dan moralitas telah membuka ruang bagi penyimpangan serius. Kondisi ini diperparah dengan minimnya deteksi dini yang seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

PMII Kota Cilegon menilai bahwa Pemerintah Kota Cilegon tidak bisa lagi bersikap reaktif dan defensif. Kasus ini harus dijadikan titik balik untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan ASN, khususnya di instansi yang memiliki peran strategis seperti Satpol PP.

“Publik berhak mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang ASN aktif bisa terlibat dalam jaringan narkotika tanpa terdeteksi? Ini menunjukkan adanya kelalaian serius yang tidak boleh dibiarkan,” lanjutnya.

Lebih jauh, PMII menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan bagian dari krisis integritas ASN yang lebih luas dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan jika tidak segera ditangani secara serius dan terbuka.

Dalam konteks pencegahan, PMII Kota Cilegon mendorong keterlibatan aktif Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat daerah untuk masuk secara sistematis ke dalam lingkungan birokrasi, tidak hanya dalam penindakan tetapi juga dalam pembinaan dan pengawasan.

“Kami mendukung penuh peran BNN untuk terlibat langsung dalam membangun sistem pencegahan di lingkungan ASN. Jangan sampai birokrasi menjadi ruang aman bagi peredaran narkotika,” tegas Alvin.

PMII Kota Cilegon juga mendesak Wali Kota Cilegon untuk segera mengambil langkah tegas dan tidak sekadar menyerahkan persoalan ini pada mekanisme internal. Evaluasi menyeluruh terhadap BKPSDM dan pola pembinaan ASN dinilai menjadi langkah mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Jika tidak ada langkah konkret dan transparan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra pemerintah daerah, tetapi legitimasi negara di mata masyarakat. Ini adalah ujian serius bagi komitmen Pemkot dalam menjaga integritas birokrasi,” pungkasnya.

PMII Kota Cilegon menegaskan akan terus mengawal kasus ini secara kritis dan tidak menutup kemungkinan melakukan langkah advokasi lanjutan apabila tidak ada respons tegas dari pemerintah daerah. (luq)

The post PMII Kecam Oknum ASN Pemkot Cilegon Jadi Pengedar Narkoba, Nilai Sistem Pengawasan Internal Tidak Berjalan appeared first on Lintas Banten.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen GMNI dalam mengintegrasikan kepedulian sosial dengan upaya pemulihan ekosistem lingkungan. Berpusat di kawasan Situ Rawa Arum, aksi ini melibatkan puluhan kader GMNI bersama unsur Pemerintah Kota Cilegon yang bahu-membahu melaksanakan berbagai aktivitas penghijauan.

Acara dibuka secara resmi oleh Kabid Ketahanan Sosial dan Ekonomi Bakesbangpol Provinsi Banten, Taufikurohman dan di bersamai Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Bung Patra Dewa, bersama Pemerintah Kota Cilegon, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penanaman bibit pohon sebagai bagian dari upaya reboisasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan serapan karbon sekaligus mencegah potensi abrasi dan zero dioksida di kawasan industri tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Bung Patra Dewa, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari refleksi ideologis GMNI dalam momentum Dies Natalis ke-72.

“Tema besar Dies Natalis GMNI ke-72 tahun dengan Gotong Royong Wujudkan Pasal 33 UUD 1945, mengedepankan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama dan gotong royong, dan GMNI menjadi motor agent of change untuk bersama-sama wujudkan kepentingan rakyat dalam membangun masyarakat Pancasila,” jelas Patra Dewa.

“Kami percaya bahwa kesejahteraan manusia tidak bisa dipisahkan dari kesehatan lingkungannya. Menolong sesama juga berarti menjaga rumah besar kita bersama, yaitu bumi,” tutup Patra Dewa.

Dukungan dan apresiasi juga datang dari Pemerintah Kota Cilegon. Asisten Daerah (Asda) III Pemkot Cilegon, Syafrudin, menyampaikan apresiasi terhadap semangat pejuang-pemikir kader GMNI dalam menyongsong agenda Dies Natalis ke-72 tahun.

“Kami berharap besar GMNI mampu menjadi candradimuka dari pergerakan mahasiswa di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus perwakilan LSM Gapura Situ Rawa Arum, Husain, menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi rakyat.

“Mahasiswa harus menjadi agen perubahan dalam menjaga ekosistem lingkungan dan keberlangsungan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Turut ditegaskan pula bahwa kegiatan ini membawa pesan mendalam tentang keterkaitan antara manusia dan lingkungan.

Kegiatan ditutup dengan deklarasi komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga dan merawat bibit pohon yang telah ditanam. Komitmen ini menjadi simbol bahwa gerakan ekologis yang dilakukan bukan sekadar seremonial, melainkan langkah awal menuju perubahan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, DPP GMNI kembali menegaskan posisinya sebagai organisasi mahasiswa yang tidak hanya responsif terhadap isu sosial, tetapi juga aktif dalam menjawab tantangan ekologis dan memperjuangkan ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai Pancasila. (luq)

The post DPP GMNI Gelar Bakti Sosial Ekologis di Cilegon, Tegaskan Komitmen Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan appeared first on Lintas Banten.

Acara ini di hadiri oleh berbagai unsur mulai dari Unsur Pemerintah Daerah, Unsur Pengusaha, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Instansi Vertikal (BPJS Ketenagakerjaan) serta Unsur Pengamanan Wilayah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Sri Widayati, dalam arahannya menyampaikan bahwa Peringatan May Day tahun ini akan dikemas secara kolaboratif, edukatif, dan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja, khususnya di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Peringatan May Day bukan hanya seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Wilayah Kota Cilegon,” ujar Sri Widayati.

Ia menjelaskan bahwa tema yang diusung pada tahun ini adalah “Ketenagakerjaan Tangguh di Tengah Krisis Global” , yang mencerminkan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi dampak krisis energi, inflasi, serta potensi perlambatan ekonomi global.

Lebih lanjut, Sri Widayati juga menyampaikan bahwa Rangkaian Kegiatan May Day 2026 meliputi Aksi Bhakti Sosial kepada masyarakat, Donor Darah serta yang terakhir Seminar Ketenagakerjaan, yang ditandai sebagai kegiatan puncak Peringatan May Day Tahun 2026.

Seminar tersebut rencananya akan menghadirkan narasumber dari perwakilan Unsur Pengusaha, Pemerintah, Pengamanan Wilayah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Akademisi, guna membahas strategi dan langkah yang bisa diambil untuk menghadapi Risiko Ketenagakerjaan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Widayati juga menyinggung kondisi ekonomi pada Pemerintah Kota Cilegon. Adanya efisiensi anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2026, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, tentunya berdampak pada keterbatasan dalam alokasi anggaran untuk Kegiatan Peringatan May Day Tahun 2026.

“Dengan adanya efisiensi APBD, kami mendorong pelaksanaan kegiatan yang lebih sederhana namun tetap berdampak. Oleh karena itu, kolaborasi dan partisipasi dari para pelaku dunia usaha menjadi poin penting dan sangat kami harapkan” jelasnya.

Ia juga mengajak kepada Seluruh Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon untuk turut berpartisipasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap kehadiran dan pengabdian para pekerja.

Sri Widayati berharap seluruh rangkaian kegiatan May Day 2026 akan berjalan dengan lancar, kondusif, dan memberikan dampak positif bagi Seluruh Pekerja dan atau Buruh di Kota Cilegon.

“Mari kita jadikan May Day tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan, demi terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Faruk Oktavian, menyampaikan bahwa fokus pelaksanaan May Day tahun ini diarahkan pada penguatan teknis pelaksanaan kegiatan dan pemerataan manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh Unsur Pekerja dan dan Unsur Pengusaha.

“Kami memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersusun secara terukur dan tepat sasaran, mulai dari mekanisme pelaksanaan di lapangan sampai dengan alokasi anggaran. Hal ini penting, agar kegiatan tidak hanya berjalan baik, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pihak,” jelas Faruk.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan kegiatan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Dukungan dari perusahaan akan kami kelola secara terbuka” tambahnya.

Lebih lanjut, Faruk menekankan pentingnya menjaga kondusifitas Hubungan Industrial selama Peringatan May Day.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif, sehingga peringatan May Day di Kota Cilegon menjadi contoh positif pelaksanaan May Day yang produktif dan penuh kolaborasi,” tegasnya. (luq)

The post Disnaker Cilegon Siapkan Peringatan May Day 2026 Secara Kolaboratif dan Berdampak appeared first on Lintas Banten.

Kasatnarkoba Polres Cilegon, AKP Suryanto saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku berinisial MA merupakan salah satu ASN di Pemkot Cilegon. Pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Citangkil.

“Betul diamankan hari Rabu tanggal 8 April 2025 sekira jam 02.00 WIB tepatnya di Kecamatan Citangkil. MA ini, riwayat pekerjaannya adalah ASN. Tetapi yang dilakukan adalah tindakan individu,” ungkap Suryanto, Jumat (10//4/2026).

Suryanto mengungkapkan, pelaku bukan hanya sebagai pengguna aktif namun juga sebagai pengedar.

“MA ini bukan hanya pengguna selain pengguna aktif, tapi tahun sekarang sudah 4 kali melakukan edar. Terakhir ini ditemukan sisa BB, dari jumlah BB, dari keterangan dia, 78 paket dengan berat bruto 50,9 gram,” ucapnya.

Berdasarkan keterangan saat pemeriksaan, pelaku menggunakan dan mengedar narkoba agar bisa menggunakan secara gratis tanpa batas dari barang yang dia dapatkan.

“Berdasarkan keterangan MA sendiri, yang dia lakukan ini karena dia hanya ingin menggunakan secara gratis dan tanpa batas. Karena ini pengguna sangat aktif, dia mengunakan ini dari tahun 2018, dasar keterangan dia,” papar Suryanto.

“Selama ini pengguna, namun karena sangat ketergantungan, terjun langsung (mengedar) supaya mendapatkan gratis. Jadi bukan bukan motif ekonomi, tetapi dia menggunakan secara gratis. Dia hanya diupah 1 juta dari bekerja sebagai ASN,” ungkapnya.

“Dia kemungkinan pengguna aktif, yang pengen menggunakan secara gratis dan tanpa batas,” sambungnya.

Saat ini, kata Suryanto, Satnarkoba juga sedang memburu bandar.

“Atasnya, kita sedang dalamin inisial R alias B,” tandasnya. (luq)

The post Edarkan Sabu, ASN Pemkot Cilegon Ditangkap Polisi appeared first on Lintas Banten.

Perluasan program ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah OPD, forum Corporate Social Responsibility atau CSR, serta Badan Pusat Statistik atau BPS. Rapat yang digelar di Aula Setda Pemkot Cilegon pada Selasa 7 April 2026 ini dilakukan guna memperkuat kolaborasi dan memastikan program berjalan optimal.

Kepala Bidang Kesra Setda Pemkot Cilegon, Rahmatullah, menyampaikan bahwa sinergi lintas sektoral menjadi kunci dalam menyukseskan program beasiswa tersebut. Terutama dalam mendukung pendanaan dan persiapan siswa.

“Program ini tidak hanya menyasar siswa SMA, tetapi juga SMK dan MA. Mereka akan difasilitasi beasiswa saat lulus, sehingga memiliki kesempatan besar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi,” katanya saat ditemui di ruang kerja, usai acara.

Ia menjelaskan, untuk mendukung kesiapan siswa, akan dilakukan pembinaan melalui guru Bimbingan Konseling (BK). termasuk pemberian informasi terkait kelas persiapan dan mekanisme pendaftaran beasiswa.

Namun, tidak semua pembiayaan dapat ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkot Cilegon menggandeng dunia usaha melalui forum CSR agar dapat berkontribusi, khususnya dalam pendanaan kelas persiapan tingkat SMA sederajat yang menjadi kewenangan provinsi.

“Di sinilah peran CSR sangat penting, agar bisa berkolaborasi dalam mendukung pembiayaan yang tidak bisa diangarkan melalui APBD,” ujarnya.

Di sisi lain, validitas data penerima beasiswa juga menjadi perhatian. Pemkot Cilegon mendorong percepatan pembaruan Data Terpadu Sosial ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Rahmatullah mengungkapkan, masih terdapat masyarakat yang secara kondisi layak masuk kategori tidak mampu (desil 1-5), namun dalam data masih tercatat di desil 6-9. Ini membuat calon peserta berpotensi tidak mendapatkan bantuan.

“Karena itu, kami minta dukungan BPS untuk mempercepat pembaruan data. Sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa terakomodasi,” terangnya.

Ia juga mengakui bahwa proses perbaikan data yang cukup lama menjadi tantangan di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya tengah mengkaji solusi alternatif, termasuk verifikasi melalui Dinas Sosial Pemkot Cilegon bagi masyarakat yang sedang dalam proses pembaruan data.

Rencananya, tahun ini pendaftaran beasiswa akan mulai dibuka pada Agustus 2026. Pihaknya juga memastikan adanya penambahan kuota penerima dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun ini ada penambahan kuota sekitar 200 pelajar. Harapan kami, pelajar dari keluarga kurang mampu semakin banyak yang bisa meraih pendidikan tinggi. Sehingga kualitas SDM di Kota Cilegon semakin meningkat,” tutupnya.(*/red)

The post Beasiswa Cilegon Juare 2026 Diperluas, Siswa SMA hingga MA Berkesempatan Kuliah Gratis appeared first on Lintas Banten.

Hal ini disampaikan Direktur Utama BPRS-CM, M Yoka Desthuraka saat merayakan HUT BPRS-CM ke-23 di kantornya, Kamis (9/4/2026).

Yoka mengatakan, BPRS-CM pada hari jadi ini memiliki tema atau tagline bahwa bank dapat berkontribusi kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kota Cilegon.

“Harapannya kita ada tagline kita, temanya enpowering community, pemberdayaan masyarakat isitilahnya kita lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. BPRS-CM ini lebih melayani kepada masyarakat, khususnya internal Cilegon,” ujarnya.

Yoka bersyukur, saat ini langkah peningkatan pelayanan kepada masyarakat didukung penuh oleh Pemkot Cilegon.

Pengelolaan dana daerah sejumlah komunitas baik untuk pembayaran honor PPPK, RT RW hingga kader telah diarahkan kepada Pemkot untuk dikelola BPRS-CM.

“Syukur alhamdulillah kita disupport oleh Pemkot Cilegon, dalam hal ini beberapa komuniktas, atau job title ke kita, PPPK, RT RW, linmas, keder, itu semua sudah diarahkan ke kita. Kedepan kita dikenal lagi di masyarakat,” ucapnya.

Ia mengaku, saat ini memang BPRS-CM masih belum banyak dikenal masyarakat. Namun dengan pengelolaan dana daerah itu, BPRS-CM dapat makin dikenal luas.

“Dengan ada penggajian RT RW, ada route community. Karena RT RW yang dekat dengan masyarakat, Jadi BPRS-CM ini ada. kita memang belum banyak dikenal di masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, belum lama telah mendirikan Kantor Kas di Pasar Blok F. Meski telah ada kantor kas, diakuinya, belum begitu dirasakan masyarakat.

Dengan kemitraan dengan RT RW, BPRS-CM bisa lebih dikenal. Karena RT RW lapisan terbawah pemerintah, tentu dapat merekomendasikan BPRS-CM.

“Dengan hadir di pasar, ada outlet disitu, kehadiran kita belum mendominasi. Terus terang sekarang dominasi rentenir. Adapun RT RW kita lebih dikenal, kan RT RW dekat dengan masyarakat, dapat merekomendasikan UMKM ke kita,” tandasnya. (luq)

The post Momen HUT ke-23, BPRS CM Perkuat Layanan ke Masyarakat appeared first on Lintas Banten.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, bahwa pansus akan bekerja maksimal dalam mencermati serta menelaah kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.

“Harapan kami, pansus ini bisa mencermati sekaligus menelaah apa yang sudah dilakukan pemerintah,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV ini, juga menyoroti realisasi 17 program janji politik Wali Kota Cilegon yang dinilai belum sepenuhnya terlihat hasilnya, meskipun masa kerja baru berjalan satu tahun.

“Dari 17 program janji politik, ada beberapa yang belum dilakukan dan targetnya belum terlalu terlihat,” tuturnya.

Wakil rakyat dari Dapil Citangkil-Ciwandan ini menegaskan, janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi prioritas untuk direalisasikan, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga.

“Kita akan evaluasi, awasi, dan telaah agar seluruh program janji politik benar-benar terealisasi,” ujarnya.

Aziz yang juga Ketua Karang Taruna Kota Cilegon ini menilai, terdapat ketidaksesuaian antara visi misi kepala daerah dengan sejumlah program yang saat ini dijalankan.

Menurutnya, beberapa kegiatan seperti pembangunan trotoar dan penataan kota lebih bersifat inovasi, bukan bagian dari janji politik.

“Itu bagian dari inovasi pemerintah untuk mempercantik wajah kota, tapi tidak tertuang dalam visi misi maupun RPJMD,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dari hasil pembacaan awal terhadap dokumen LKPJ, terdapat sejumlah kejanggalan terutama pada data target kinerja dan indeks pembangunan manusia (IPM).

“Setelah kami baca, ada beberapa kejanggalan yang harus dievaluasi. Angka yang disampaikan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.

Dikatakan Aziz, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap laporan yang disampaikan pemerintah benar-benar mencerminkan realitas.

“Bagaimanapun, angka yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini yang akan kami dalami,” katanya.

Pansus LKPJ, lanjut Aziz, akan bekerja selama 30 hari sebelum hasil pembahasan kembali diparipurnakan sebagai rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.

Ia juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang disebut tidak mengalami defisit. Menurutnya, hal itu terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan.

“Kita sepakat ada penurunan target, sehingga tidak terjadi defisit dan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sekitar Rp80 miliar,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan bahwa serapan anggaran pada 2025 mengalami perbaikan dan akan terus dikawal agar lebih optimal ke depan.

“Alhamdulillah sudah lebih baik, dan ke depan akan terus saya monitor agar anggaran terserap dengan baik,” ujarnya.
Terkait persoalan pengangguran, Robinsar menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk industri, untuk menciptakan lapangan kerja.

“Pengangguran harus disikapi dengan kolaborasi, menyiapkan SDM dan membuka peluang kerja baru,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkot Cilegon juga akan mengoptimalkan program pelatihan kerja serta membuka peluang kerja ke luar negeri.

“Kita akan kolaborasikan dengan LPK, termasuk mengirim tenaga kerja ke Jepang dan Korea agar ada penyerapan tenaga kerja,” tandasanya. (luq)

The post Ada Kejanggalan, Pansus Akan Bedah LKPJ Wali Kota Cilegon appeared first on Lintas Banten.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan, WFH ASN dijalankan sesuai dengan arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Di mana kebijakan itu dijalankan untuk penghematan BBM dan energi.

Wakil Ketua Komisi IV ini meminta agar penerapan WFH ASN diawasi. Kemudian penerapan juga harus ada regulasi atau surat edaran walikota.

Meski sebagian besar ASN pola kerja WFH, Pemkot harus tetap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Ia tidak berharap penerapan WFH, pegawai terkesan tidak bekerja sehingga pelayanan publik terabaikan.

“Tentang pelaksanaan WFH ini, karena memang Pemkot Cilegon harus betul-betul melayani masyarakat. Jangan sampai WFH ini terkesan mereka tidak bekerja malah meninggalkan hal-hal mendasar pelayanan ke masyarakat,” ujar Aziz di Kantor DPRD Cilegon, Kamis (9/4/2026).

Ia pun meminta agar kepala OPD dapat mengawasi ketat pegawai masing-masing. Agar ASN tidak meninggalkan kewajibannya.

“Perlu ada surat langsung dari walikota, kemudian turunannya surat langsung ke kepala dinas, untuk bagaimana bisa menekankan pegawai, WFH itu harus betul betul diawasi, agar ASN yang melaksanakan WFH bisa maksimal tidak lagi meninggalkan kewajiban mereka sebagai pegawai negeri sipil,” terangnya.

Dikatakan Aziz, penerapan WFH ASN, adalah suatu kewajiban. Bilamana terdapat pelanggaran atau temuan di lapangan ASN nongkrong, ia meminta Pemkot tegas memberi sanksi.

“Saya kira, itu memang sudah kewajiaban. Jadi turunannya, setelah surat itu dibuat otomatis harus ada sanksi. Lalu buat apa surat itu dibuat kalau tidak ada sanksi. Sanksinya harus betul betul dilakukan. Tentunya kami dari DPRD, akan terus mengawasi jalannya WFH ini, karena ini sudah menjadi kewajiban kita sesuai arahan Pak Prabowo Subianto,” tandasnya. (luq)

The post DPRD Minta Pemkot Awasi Penerapan WFH ASN Cilegon appeared first on Lintas Banten.

Delegasi GDA–MAFF Kamboja hadir untuk melihat langsung penerapan sistem sertifikasi fitosanitari elektronik (e-Phyto) yang telah diimplementasikan oleh Barantin. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keamanan dalam proses sertifikasi komoditas ekspor dan impor.

Kepala Karantina Banten, Duma Sari, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi bentuk kepercayaan internasional terhadap sistem karantina Indonesia yang terus berkembang dan adaptif terhadap teknologi.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari penguatan kerja sama internasional. Pertukaran pengetahuan ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan karantina yang modern, transparan, dan terintegrasi,” ujar Duma.

Selain e-Phyto, delegasi juga mempelajari implementasi National Logistics Ecosystem melalui sistem Indonesia National Single Window (LNSW) yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait. Sistem ini berperan penting dalam mempercepat proses perizinan dan kelancaran logistik nasional.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi juga melihat secara langsung berbagai tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas termasuk penggunaan X-Ray mobile untuk pemeriksaan media pembawa serta fasilitas laboratorium tumbuhan yang mendukung pengujian dan analisis organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).

Deputy Director of Plant Protection Sanitary and Phytosanitary Department, GDA–MAFF Kamboja, Heng Chhun Hy, menyampaikan apresiasi atas kesempatan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian pembelajaran selama dua hari di kantor pusat Barantin dan dilanjutkan di Banten.

“Kami memperoleh banyak pengetahuan, mulai dari sistem hingga implementasi di lapangan. Ini menjadi pengalaman berharga untuk pengembangan sistem karantina di Kamboja,” ungkapnya.

Ia juga menilai sinergi antara Karantina dengan Bea dan Cukai di Bandara Soekarno-Hatta berjalan sangat baik dan memudahkan eksportir serta importir dalam memenuhi persyaratan lalu lintas komoditas.

Melalui kegiatan ini, Barantin berkomitmen memperluas jejaring kerja sama global serta mendorong terwujudnya sistem perkarantinaan yang harmonis antarnegara, guna menjamin keamanan hayati dan mendukung kelancaran perdagangan internasional. (luq)

The post Karantina Banten Terima Kunjungan Delegasi Kamboja, Perkuat Kolaborasi Sistem Karantina Modern appeared first on Lintas Banten.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak, Agung Budi Santoso, mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Lebak Nomor 970/Kep.437-Bapenda/2025.

“Insentif ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan semangat bertani masyarakat serta meringankan beban para petani,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Menurut Agung, kebijakan tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada poin kedua terkait penguatan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda Kabupaten Lebak telah melakukan verifikasi dan validasi ulang data objek pajak di sejumlah desa, yakni Desa Anggalan, Desa Cigoong Selatan, Desa Tambakbaya, Desa Asem Margaluyu, Desa Aweh, dan Desa Leuwi Ipuh.

Untuk proses verifikasi dilakukan karena seluruh data yang diajukan sebelumnya tercatat sebagai lahan sawah. Itu untuk memastikan akurasi, dilakukan konfirmasi ulang dengan melibatkan aparat desa, Koordinator Wilayah Pertanian, Kepala UPT Bapenda wilayah, serta camat setempat.

Dari hasil verifikasi menunjukkan adanya perubahan jumlah objek pajak dari sebelumnya 209.856 menjadi 204.525. Sementara luas lahan sawah mengalami penyesuaian dari 306.677.844 meter persegi menjadi 299.559.353 meter persegi.

Adapun ketetapan pajak tahun 2026 juga mengalami perubahan dari Rp5.352.358.673 menjadi Rp5.189.427.326.

Plt Kepala Bapenda Lebak menambahkan, bagi wajib pajak yang lahannya terdata sebagai sawah dengan luas maksimal 5.000 meter persegi, tidak akan dikenakan tagihan PBB pada tahun 2026.

“Jika wajib pajak masih menerima SPPT, maka nilai yang tertera adalah nol rupiah atau dalam e-SPPT tercantum status lunas PBB tahun 2026,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Lebak berharap, kebijakan itu dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian, khususnya dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah. (red)

The post Pemkab Lebak Hapus Pajak Sawah appeared first on Lintas Banten.

Human Resources Development (HRD) Manager Greenotel Cilegon, Iqbal Hari Setiawan membenarkan adanya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua eks pegawai.

“Untuk dugaan pelecehan seksual ini memang dibenarkan ada dari eks karyawan kami,” ujar Iqbal kepada awak media di Greenotel, Selasa (8/4/2026).

Atas kasus tersebut, kata Iqbal, dua eks karyawan telah diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja atau diberhentikan. Mereka diberhentikan sejak 2 April 2026 lalu.

“Memang dari sisi manajemen pun sudah kita punishment, sanksi berupa pemutusan hubungan kerja untuk saat ini. Dan itu disebutnya eks,” ucapnya.

Kedua terduga, kata Iqbal, telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban.

“Kemudian dari pihak terduga juga sudah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban, dua-duanya. Itu pun dia izin dulu ke korbannya, bahwasanya dia mau minta maaf ke ibunya, secara langsung, dikirimlah alamat dan diizinkan disitu. Dan akhirnya mereka mungkin komunikasi dengan orangtuanya. Dan disitu info-nya dimaafkan tetapi tergantung tantenya,” paparnya.

Penyelesaian kasus tersebut, lanjut Iqbal, manajemen hotel juga sudah memberikan klarifikasi kepada keluarga korban pada 31 Maret 2026 lalu. Kala itu disaksikan dari guru sekolah korban.

“Disitu kita sudah klarifikasi juga,” terangnya.

Dugaan pelecehan seksual itu, kata Iqbal, benar terjadi. Namun pada kasus itu tidak terdapat pelecehan fisik. Dugaan pelecehan hanya secara verbal.

“Nah untuk dugaannya, memang benar terjadi tetapi terjadi verbal tidak ada fisik, saya tekankan. Hanya dugaan secara verbal saja,” terangnya.

Kabarnya kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Adanya laporan itu, kata Iqbal, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

“Paling nanti kita manajemen membantu. Kalau ada penyelidikan, kita siap bantu untuk lebih lanjutnya. Tetapi ini ranah personal,” tandasnya. (luq)

The post Manajemen Greenotel Cilegon Akui Adanya Dugaan Pelecehan Terhadap Siswi PKL appeared first on Lintas Banten.

Menghadapi kondisi tersebut, LCI secara aktif melakukan berbagai langkah alternatif untuk mengamankan pasokan bahan baku dari sumber-sumber lain demi menjaga keberlangsungan produksi dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Direktur Management Support PT Lotte Chemical Indonesia, Cho Jin-Woo
menegaskan bahwa LCI memprioritaskan alokasi persediaan produk dan kapasitas produksi yang tersedia saat ini sebagian besar untuk pasar domestik Indonesia. Distribusi pasokan dilakukan secara terukur guna menjaga stabilitas industri hilir nasional.

“Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, prioritas utama kami adalah menjaga keberlangsungan pasokan bagi industri dalam negeri. LCI terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap pelanggan, sekaligus mendukung stabilitas sektor manufaktur nasional,” ujar Cho melalui siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (8/4/2026).

Sejalan dengan upaya tersebut, LCI juga melakukan penyesuaian operasional untuk menjaga keberlanjutan produksi.

“LCI hingga saat ini masih beroperasi namun dengan menurunkan tingkat produksinya, dikarenakan rute pengadaan bahan baku telah diubah akibat hambatan logistik yang ada. Kami mengevalusi setiap hari untuk memastikan situasi terkini yang transparan seiring berkembangnya kondisi,” lanjut Cho.

Untuk mengatasi hal ini, LCI mencari dukungan strategis dari Pemerintah Indonesia, dengan mengidentifikasi setidaknya empat poin penting untuk intervensi: penyederhanaan regulasi untuk mempercepat proses impor bahan baku, penerapan bea masuk 0% untuk LPG sebagai bahan baku, dan bantuan fiskal sementara untuk mengimbangi lonjakan eksponensial dalam krisis rantai pasokan global ini, termasuk bantuan untuk mengupayakan jalur keluar yang aman bagi kapal pengangkut bahan baku LCI yang saat ini tertahan di Selat Hormuz.

Cho juga menegaskan bahwa dukungan tersebut akan memberikan keamanan yang sangat penting, tidak hanya untuk situasi saat ini tetapi juga untuk industri domestik yang lebih luas di masa depan.
“Kami berharap pemerintah dapat membantu memastikan ketersediaan energi dan dukungan kebijakan yang tepat sasaran agar aktivitas produksi kami tetap berlanjut dan memberikan dampak positif bagi program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” tambahnya.

LCI menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kerja sama para pelanggan serta para pemangku kepentingan serta menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga transparansi komunikasi dan keberlanjutan pasokan selama periode yang penuh tantangan ini. (luq)

The post LOTTE Chemical Indonesia Prioritaskan Pasokan Domestik di Tengah Krisis Rantai Pasok Global appeared first on Lintas Banten.

Dalam keterangannya, Rizki menegaskan bahwa di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang digaungkan oleh pemerintah, kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih bijak dan proporsional.

“Pada prinsipnya, kami tidak menolak perayaan HUT Kota sebagai bentuk refleksi dan kebanggaan daerah. Namun, penggunaan anggaran yang cukup besar harus mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Rizki, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah program pemerintah yang dinilai belum berjalan maksimal, baik dalam sektor pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, maupun pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Jangan sampai pesta rakyat dijadikan semacam ‘obat bius’ yang menutupi berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Masyarakat membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar euforia sesaat,” tegasnya.

Rizki juga mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran serta membuka ruang partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

“Kami berharap pemerintah mampu menempatkan anggaran sebagai instrumen kesejahteraan, bukan hanya seremonial. Momentum HUT seharusnya menjadi bahan evaluasi kinerja, bukan sekadar perayaan,” lanjutnya.

Sebagai organisasi kader dan kontrol sosial, HMI Cabang Cilegon berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan. Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk tanggung jawab moral agar pembangunan Kota Cilegon berjalan lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama,” tutup Rizki. (luq)

The post HMI Soroti Anggaran Perayaan HUT Kota Cilegon Rp600 Juta di Tengah Efisiensi appeared first on Lintas Banten.

Sekretaris DPC GMNI Kota Cilegon, Novi Hani Sapitri, menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun.

“Setiap tempat kerja wajib menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang berstatus magang atau PKL. Tidak boleh ada ruang bagi pelecehan, intimidasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa korban harus mendapatkan perlindungan menyeluruh, termasuk pendampingan hukum dan pemulihan psikologis. Sementara itu, pelaku harus diproses secara hukum tanpa kompromi.

“Korban wajib dilindungi dan dipulihkan. Pelaku harus ditindak tegas melalui proses hukum yang berlaku. Tidak boleh ada impunitas dalam kasus seperti ini,” lanjutnya.

Lebih jauh, GMNI menilai pihak manajemen hotel tidak bisa lepas dari tanggung jawab.

Dugaan terjadinya pelecehan menunjukkan adanya kelalaian dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, khususnya bagi pekerja perempuan dan peserta magang.

“Manajemen harus bertanggung jawab dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal serta mekanisme perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kesarinahan DPC GMNI Kota Cilegon, Sarinah Winda, turut menegaskan bahwa kasus ini mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan terhadap perempuan di ruang kerja, khususnya bagi kelompok rentan seperti peserta magang.

“Kasus ini bukan hanya soal individu pelaku, tetapi juga soal sistem yang gagal melindungi perempuan. Harus ada langkah konkret untuk memastikan ruang kerja aman, bebas dari kekerasan seksual, dan berpihak pada korban,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi Kota Cilegon sebagai kawasan industri dengan tingginya aktivitas magang dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Menurutnya, sangat mungkin terdapat kasus serupa yang tidak terungkap karena korban memilih diam.

“Cilegon adalah kota industri dengan jumlah pelajar dan mahasiswa magang yang tidak sedikit. Sangat mungkin ada korban lain yang mengalami hal serupa, namun tidak berani speak up karena tekanan, relasi kuasa, atau ketakutan akan dampak terhadap masa depan mereka,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun institusi pendidikan, untuk melakukan langkah antisipatif yang konkret dan sistematis.

“Perlu ada keseriusan dalam membangun sistem pencegahan yang kuat, termasuk edukasi, pengawasan, serta mekanisme pelaporan yang benar-benar aman dan melindungi korban. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang karena kelalaian sistem,” tambahnya.

GMNI Kota Cilegon menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi titik balik bagi industri perhotelan dan sektor kerja lainnya untuk berbenah secara serius.

Penguatan sistem pengawasan dan penyediaan kanal pelaporan yang aman, independen, dan berpihak pada korban menjadi hal yang mendesak untuk diterapkan.

Sebagai bentuk sikap, GMNI menyatakan berdiri bersama korban dan mendukung penuh penegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa intervensi pihak mana pun.

“Keadilan tidak boleh ditunda, apalagi ditutup-tutupi. Tidak ada toleransi terhadap pelecehan di tempat kerja mana pun,” tutupnya. (luq)

The post GMNI Kota Cilegon Soroti Dugaan Pelecehan Siswi Magang di Greenotel appeared first on Lintas Banten.

Sisik trenggiling ditemukan di bagian dek bawah kapal bernama MV HOI AN 8 asal Vietnam. Upaya penyelundupan sisik trenggiling ini digagalkan pada Selasa (7/4/2026).

“Kami menemukan 26 paket berisi sisik trenggiling 26 paket. Beratnya sekitar 780 kilogram,” ujar Komandan TNI AL (Danlanal) Banten, Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro, kepada awak media saat Press Conference di Mako Lanal Banten, Rabu (8/4/2026).

Dijelaskan,Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro, penggagalan penyelundupan sisik trenggiling berawal saat Lanal Banten pangkalan Anyer melakukan patroli rutin. Kemudian menangkap sinyal radar dari kapal tersebut berada di sekitar perairan Tanjung Sekong.

TNI AL kemudian menghentikan kapal dan melakukan pemeriksaan muatan hingga dokumen yang mengangkut 2.735 ton Steel Coil asal Vietnam. Ketika itulah, ditemukan 26 bungkus sisik trenggiling.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 26 paket kardus putih di haluan palka berisi paket sisik trenggiling seberat 780 kilogram. Nilai ekonomis di pasar gelap mencapai Rp 60 juta per kilogram, sehingga total barang bukti mencapai Rp46,8 miliar,” terang Catur.

Kapal asal Vietnam dengan tujuan sandar di Pelabuhan Indah Kiat itu diduga melanggar Undang – undang (atau) nomor 31 tahun 2004 perubahan atas UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, terkait memperdagangkan satwa dilindungi.

Kemudian UU nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, terkait penyelundupan barang tanpa dokumen resmi. Selanjutnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor P.106 tahun 2018 yang menetapkan trenggiling sebagai satwa dilindungi.

Sebanyak 13 Anak Buah Kapal (ABK) beserta kapten kapal bernama La Van Hauong, WNA Vietnam, masih dalam pemeriksaan.

“Pelaku dikenakan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Ini adalah komitmen TNI AL mencegah semua kegiatan ilegal dari dan lewat kait, sekaligus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia,” tandasnya. (luq)

The post Lanal Banten Gagalkan Penyelundupan Sisik Trenggiling Senilai Rp46,8 Miliar appeared first on Lintas Banten.

KOHATI mendesak aparat penegak hukum segera memproses kasus tersebut hingga tuntas.

Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Kota Cilegon, Dian Novitasari, mengecam keras segala bentuk pelecehan seksual, baik verbal maupun non-verbal, yang terjadi di lingkungan kerja, khususnya terhadap perempuan dan pelajar.

Menurutnya, kasus ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan terhadap perempuan, terutama bagi peserta PKL yang berada dalam posisi rentan.

“Kami mengecam keras segala bentuk pelecehan seksual. Ini bukan hanya persoalan individu, tetapi menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan di lingkungan kerja,” tegas Dian Rabu 8 April 2026.

KOHATI juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi hingga tuntas.

Selain itu, KOHATI menyatakan dukungan terhadap langkah pengawalan yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak (PA) Banten dalam memastikan proses hukum berjalan dan korban mendapatkan keadilan.

KOHATI turut menyoroti tanggung jawab pihak manajemen hotel untuk memberikan klarifikasi terbuka serta menjamin keamanan lingkungan kerja bagi seluruh karyawan dan peserta PKL.

Tidak hanya itu, KOHATI juga mendorong pihak sekolah atau lembaga pendidikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan dan pengawasan siswa PKL.

Bendahara Umum KOHATI Kota Cilegon, Dede Imah Siti Khadijah, menegaskan pihaknya akan turut mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

“Kami selaku KORPS HMI-WATI Kota Cilegon akan mengusut tuntas atas kejadian yang dialami oleh siswi PKL tersebut. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku pelecehan seksual di dalam sebuah pekerjaan,” tegas Dede.

KOHATI juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan victim blaming atau menyalahkan korban, serta bersama-sama menciptakan ruang aman bagi perempuan di dunia pendidikan dan kerja.

Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap siswi PKL ini sebelumnya viral di media sosial setelah korban menyampaikan pengakuannya melalui video yang beredar luas.

Sejumlah pihak, termasuk Komnas PA Banten, telah menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus tersebut hingga ke proses hukum lanjutan.(*/red)

The post KOHATI Cilegon Kecam Dugaan Pelecehan Siswi PKL di Greenotel, Desak Proses Hukum Tuntas appeared first on Lintas Banten.

Korban yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, peristiwa itu terjadi selama kurang lebih dua bulan dirinya menjalani PKL di hotel tersebut.

Ia menyebut, salah satu pelaku berinisial AR yang bekerja di bagian food and beverage (F&B) service, kerap melontarkan komentar tidak pantas yang mengarah pada pelecehan fisik.

“Dia setiap ketemu saya selalu mengomentari fisik saya, terutama bagian sensitif, bahkan di depan teman-teman saya,” ujar korban, Selasa (7/4/2026).

Akibat perlakuan tersebut, korban mengaku mengalami tekanan psikologis. Ia merasa malu, tidak nyaman, hingga hubungan sosialnya dengan rekan sesama PKL ikut terdampak.

“Teman-teman jadi berubah, sering membicarakan saya di belakang. Saya jadi takut dan risih,” katanya.

Tak hanya itu, korban juga mengaku pernah mengalami kontak fisik yang tidak diinginkan. Saat kondisi sepi, pelaku disebut beberapa kali memegang dan meraba tangannya.

Merasa tidak kuat, korban akhirnya melaporkan kejadian itu kepada salah satu atasan di bagian dapur hotel. Namun, menurut pengakuannya, tidak ada perubahan sikap dari terduga pelaku.

Pelecehan lain juga diduga dilakukan oleh oknum pegawai berbeda berinisial FA. Korban mengaku disodori kondom secara langsung di hadapan rekan-rekannya saat sedang bekerja.

“Dari banyak teman, hanya saya yang disodori. Saya menghindar, tapi dia terus mengikuti sampai ke office,” ungkapnya.

Peristiwa itu semakin membuat korban merasa tertekan dan ketakutan setiap kali bertemu dengan para pelaku.

“Saya jadi takut, malu, dan tidak nyaman berada di lingkungan kerja,” tuturnya.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan pelecehan seksual di lingkungan kerja, khususnya terhadap peserta magang yang rentan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen hotel terkait dugaan tindakan yang dilakukan oleh dua oknum pegawainya tersebut. (luq)

The post Siswi PKL Jadi Korban Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Pegawai Hotel di Cilegon appeared first on Lintas Banten.

Berdasarkan data yang di upload di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026.

Dalam uraian pekerjaan, anggaran tersebut digunakan untuk belanja jasa penyelenggaraan acara atau Event Organizer Hari Jadi Kota Cilegon. Kemudian metode pemilihan pemenang lelang melalui E-Purchasing. 

Untuk spesifikasi pekerjaan dalam uraiannya yaitu artis nasional (band/penyanyi) termasuk pajak, band lokal termasuk pajak, uang makan artis, uang makan band pengiring, uang transport, refreshment selama show dan check sound, stage dan backstage beserta perlengkapan pendukungnya, akomodasi artis, akomodasi band, liaison artis, MC, tim show management 1 paket, materi multimedia screen, cable ramp 100 meter, perizinan keramaian, pengamanan, kebersihan dan sarana penunjang kesehatan. 

Saat dikonfirmasi, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Cilegon, Upik Suwardhani membenarkan anggaran tersebut untuk perayaan malam puncak HUT Kota Cilegon. 

“Itu pagu anggaran untuk acara malam puncak HUT di tanggal 27,” ujar Upik saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Selasa (7/4/2026). 

Upik menyebut anggaran tersebut keseluruhan biaya seperti kebutuhan artis, band utama dan tim pendukung artis utama serta artis atau band-band lokal yang perform. Kemudian MC, liason, biaya keamanan, pengamanan, kebersihan, tata panggung perlengkapan dan kelengkapannya, dan barier gate, royalti lagu dan lain-lain. 

“Pagunya segitu, biasanya di angka Rp500 an setelah proses negosiasi,” tutup Upik. (luq) 

The post Anggaran Acara Puncak HUT Kota Cilegon ke-27 Setengah Miliar Lebih appeared first on Lintas Banten.

Kemudian dikatakan Robinsar, dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) haruslah transparan, responsif, dan akuntabel. Salah satu instrumen penting di dalamnya adalah pokok-pokok pikiran (pokpir) DPRD.

Pokir, lanjut Robinsar, merupakan kristalisasi dari hasil reses dan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota dewan. Oleh karena itu, harmonisasi hari ini menjadi krusial agar seluruh usulan dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah Kota Cilegon.

Dalam mengelola pokir, kata Robinsar, terdapat dua koridor utama. Pertama terkait dengan kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Di mana dalam regulasi tersebut, seluruh usulan pokir harus selaras dengan tema pembangunan dan prioritas daerah yang ada dalam RPJMD.

Kemudian kedua, Robinsar juga menyinggung terkait komitmen penuh terhadap arahan MCP KPK. Area perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu fokus utama intervensi KPK dalam pencegahan korupsi.

“KPK mengarahkan kita untuk mewujudkan transparansi total, skor MCP KPK kita bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari martabat dan pemerintahan kita. Kejujuran tata kelola pemerintahan kita,” ucapnya.

Soal MCP KPK yang disinggung dalam rapat paripurna, Robinsar menyatakan, pernyataan tersebut ditekankannya untuk sinergi antara eksekutif dan legislatif terutama menyangkut rencana aksi KPK tentang perencanaan.

Selama ini, kata Robinsar, memang penilaian MCP KPK masih dibawah standar. Maka perlu dilakukan perbaikan.

“Oh iya, kan untuk kita bersama ini kan dalam perencanaan juga kan. Selama ini kan memang kalau bicara angka kita selalu di bawah, makanya kita perbaiki,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Robinsar, perbaikan sudah mulai diapresiasi sejumlah pihak. Salah satunya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan perbaikan itu, ia berharap dapat seiring dengan peningkatan penilaian MCP KPK.

“Alhamdulillah dari BPK kemarin apresiasi, karena banyak tahapan-tahapan atau pun niatan kita teknis di lapangan sudah seusai arahan dan harapan. Nah ini MCP KPK, kita ingin tingkatkan juga. Penilaian perencanaan, penganggaran supaya semua on track, on schedule,” terangnya.

Politisi Partai Golkar ini mengakui, beberapa indikator penilaian MCP KPK masih kecil. Karena masih belum sesuai harapan, kata Robinsar, rencana aksi yang disampaikan KPK harus dioptimalkan.

“Kan semua, tidak hanya, maksudnya ini kan tahapan-tahapan, semua tahapan-tahapan dari perencanaan, penganggaran, harus kita optimalkan, sekecil apapun. Karena memang sudah tahapan yang sesuai dengan aturan dan kebijakan,” terangnya.

Ia pun mengharapkan, agar seluruh pokir yang akan dijalankan dapat sesuai dengan tahapan dan penganggarannya. Supaya pokir dapat selaras dengan program pemerintah.

“Jadi tahapannya, penganggarannya. Timing, penetapan dan lain-lainnya harus sesuai dengan RPJMD. Supaya pembangunan dari pokir bisa selaras dengan program pemerintah hari ini eksekutif, dan juga atas dasar kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (luq)

The post Walikota Cilegon Robinsar Singgung MCP KPK Saat Sidang Paripurna Penetapan Pokir Dewan appeared first on Lintas Banten.