Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan irigasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan dapat memberikan manfaat secara maksimal.

“Harapan kita, irigasi yang diperbaiki dapat memberikan hasil maksimal. Semua ini membutuhkan kolaborasi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan secara fisik. Lebih dari itu, setiap pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Saya ingin memastikan irigasi yang dibangun benar-benar berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi para petani,” tegasnya.

Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberadaan sumber daya air. Menurutnya, jaringan irigasi memiliki fungsi untuk mengalirkan air, sehingga keberlangsungan sumber air harus menjadi perhatian bersama.

“Petani harus tetap semangat. Irigasi pada dasarnya mengalirkan air, sehingga tugas kita bersama adalah menjaga ketersediaan air agar pertanian dapat terus berjalan dengan baik,” katanya.

Dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Banten, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan dukungan besar dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tahun ini, Pemerintah Pusat memberikan dukungan pembangunan irigasi di Banten kurang lebih Rp500 miliar. Ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan para petani,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten meresmikan sebanyak tujuh daerah irigasi yang telah dibangun dan ditingkatkan. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian di Banten.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya menjaga seluruh hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Menurutnya, pembangunan yang didukung melalui APBN maupun APBD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

“Banten mendapatkan perhatian dalam pembangunan. Baik melalui APBN maupun APBD, pembangunan yang sudah dilaksanakan harus kita jaga dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujar Dimyati.

Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Bupati Pandeglang, serta Bupati Tangerang, Bupati Lebak, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, anggota DPRD Provinsi Banten, dan anggota DPRD kabupaten terkait.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, pembangunan infrastruktur irigasi terus dilakukan untuk memperkuat pelayanan air bagi sektor pertanian.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD menangani tujuh daerah irigasi kewenangan provinsi dengan nilai sekitar Rp48,91 miliar dan panjang penanganan mencapai kurang lebih 6,90 kilometer.

Penanganan tersebut tersebar di Kabupaten Lebak melalui D.I. Cibinuangeun dan D.I. Cikoncang; Kabupaten Pandeglang melalui D.I. Cisata, D.I. Cilemer, dan D.I. Cisangu Atas; Kabupaten Serang melalui D.I. Cipari-Ciwuni; serta Kabupaten Tangerang melalui D.I. Cilampe.

“Outcome dari pembangunan ini adalah peningkatan luas layanan pertanian sebesar 881,28 hektare. Inilah sasaran manfaat yang harus terlihat dan dirasakan langsung oleh para petani pada areal layanan,” ungkap Arlan.

Khusus D.I. Cisata, pekerjaan APBD Tahun 2025 senilai sekitar Rp8,43 miliar mencakup pembangunan saluran beton sepanjang 800 meter, TPT sepanjang 100 meter, dan box culvert sepanjang 125 meter, dengan outcome layanan seluas 312 hektare.

Dukungan tersebut diperkuat melalui APBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 dengan penanganan sepanjang 2.775 meter dan outcome layanan mencapai 825,21 hektare.

Selain tujuh pekerjaan melalui APBD yang diresmikan, Pemerintah Pusat juga memberikan dukungan kepada 12 daerah irigasi kewenangan Provinsi Banten melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025.

Dukungan tersebut bernilai sekitar Rp471,92 miliar, dengan panjang penanganan kurang lebih 81,80 kilometer dan outcome layanan mencapai 9.259 hektare.

“Sinergi antara APBD Provinsi Banten dan APBN dari Pemerintah Pusat ini semakin memperkuat upaya peningkatan layanan irigasi, produktivitas pertanian, serta mendukung program swasembada pangan di Provinsi Banten,” pungkas Arlan. (ADV)

The post Gubernur Banten Andra Soni Resmikan 7 Daerah Irigasi, Perkuat Produktivitas Pertanian dan Kesejahteraan Petani appeared first on Lintas Banten.

Berdasarkan data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon ada sebanyak 7.261 rencana paket pengadaan untuk tahun 2026. Dari jumlah tersebut, paket pengadaan yang telah rampung ditenderkan sebanyak 1.294 paket. Sementara paket pengadaan dalam proses sebanyak 111 paket dan belum proses 5.856 paket.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon, Rommy Dwi Ramansyah mengatakan, hingga dari awal tahun hingga Agustus 2026 paket yang telah diselesaikan mencapai 44 persen.

Untuk paket pengadaan jenis pengadaan barang yang sudah selesai sebanyak 350 paket atau mencapai 11, 3 persen, pengadaan jasa konsultasi sebanyak 122 paket atau mencapai 47,66 persen, jasa lainnya 622 paket atau mencapai 17 persen, pekerjaan konstruksi 200 paket atau mencapai 58,14 persen.

“Jadi rata-rata sekitar 44 persen paket yang telah selesai,” ujar Rommy, Selasa (1/9/2026).

Rommy menyatakan, persentase tertinggi untuk paket pengadaan adalah paket pekerjaan konstruksi/fisik. Dari 344 paket, 200 paket diantaranya telah selesai, 18 paket dalam proses dan 126 paket belum proses.
“Untuk konstruksi sudah 58,14 persen, ada yang sedang berproses dan belum masuk,” ucapnya.

Rommy menjelaskan, terdapat sejumlah paket pengadaan pekerjaan konstruksi/fisik dengan nilai anggaran yang besar. Diantaranya paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Grogol dan pembangunan ruang terbuka publik (RTP). Kemudian paket lainnya yang tengah proses yakni paket pembangunan lanjutan lima lantai RSUD dam pembangunan stadion mini.

“Untuk Puskesemas Grogol Rp 15,02 miliar kemudian ada dari Perkim, dua paket RTP, pertama Rp 4 miliar dan satu lagi Rp 200 juta juga sudah selesai. Sekarang yang menyusul ini RSUD dan juga kemungkinan minggu depan dari Dispora yakni stadion mini dan dari LH, pembangunan fasilitas air lindi,” ucapnya.

“Insya Allah di minggu depan sudah ditenderkan, sudah diproses lah dokumen, proses validasi. Insya Allah minggu depan kita tenderkan,” sambungnya.

Rommy mengaku, untuk pengadaan pekerjaan fisik pembangunan Puskesmas Grogol memang sebelumnya mengalami gagal tender. Namun setelah dilakukan tender ulang, paket tersebut saat ini sudah terdapat pemenang dan pekerjaannya tengah berjalan.

“Puskesmas Grogol gagal lelang tetapi akhirnya tender berikutnya sudah berjalan. Kendalanya, pesertanya tidak memenuh syarat. Tetapi setelah ditender ulang, baru itu ada yang memenuhi syarat. (Saat ini) sudah ada pemenangnya dan sudah berjalan pekerjaan kontruksinya, itu bangun baru,” ucapnya.

Rommy menyatakan, meski sudah terdapat paket pengadaan yang telah selesai namun masih ada sebagaian yang belum diproses. Hal itu terjadi karena terdapat sejumlah kendala diantaranya ada pada perencanaan awal.

“Informasi dari OPD, itu ada di perencanaan. Ada beberapa perencanannya masih berproses. Misalnya stadion mini, dari nilainya sekian miliar, ternyata anggarannya hanya Rp 5 miliar sedangkan total pagu diatas 5 miliar. Kemungkinan OPD ada kesulitan, dalam membagi. Mana yang tahap awal mana, kemudian tahap selanjutnya yang mana,” tandasnya. (luq)

The post 1.294 Paket Pengadaan di Cilegon Selesai Ditenderkan appeared first on Lintas Banten.

Acara yang dipusatkan di Aula Kecamatan Pontang ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H.

Kegiatan keagamaan dan kebangsaan tersebut melibatkan ratusan peserta yang terdiri dari santri dan dewan guru dari 27 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) se-Kecamatan Pontang.

Acara diawali dengan pawai Maulid dan jalan santai yang dilengkapi dengan pembagian kupon undian bagi para peserta.

Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran Pengawas dari Kementerian Agama Kabupaten Serang, H. Syihabudin, M.Pd.; perwakilan Pemerintah Kecamatan Pontang, H. Khairul Zaman; Penilik Dinas Pendidikan Kecamatan Pontang, Suganda dan Nimun; jajaran Polsek Pontang; serta para Kepala Madrasah Diniyah se-Kecamatan Pontang.

Pengawas Kemenag Kabupaten Serang, H. Syihabudin, M.Pd., menyampaikan apresiasinya atas inisiatif FKDT Kecamatan Pontang yang memadukan peringatan hari besar Islam dan momentum kemerdekaan.

“Kegiatan ini sangat bagus dan momennya sangat pas, perpaduan antara peringatan Maulid Nabi dan Hari Kemerdekaan. Ini menjadi sarana yang efektif untuk mengajarkan anak-anak meneladani kepribadian Rasulullah SAW sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme sejak dini,” kata H. Syihabudin.

Apresiasi senada disampaikan oleh perwakilan pihak Kecamatan Pontang, H. Khairul Zaman. Menurutnya, kegiatan tersebut membawa nilai positif dalam mensyiarkan ajaran Islam di lingkungan masyarakat Pontang.

Sementara itu, Penilik Dinas Pendidikan Kecamatan Pontang, Suganda, menilai semaraknya acara ini menjadi sebuah terobosan dan gerakan baru yang membawa angin segar bagi perkembangan madrasah diniyah.

Panitia penyelenggara berharap momentum ini dapat menjadi sarana edukasi bagi para santri untuk terus meneladani akhlak Rasulullah SAW serta menumbuhkan rasa cinta tanah air.

FKDT Kecamatan Pontang berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam mendidik dan membina generasi muda di madrasah diniyah se-Kecamatan Pontang. (*/red)

The post Peringati HUT RI ke-81 dan Maulid Nabi, FKDT Kecamatan Pontang Gelar Gebyar Merdeka Bershalawat appeared first on Lintas Banten.

Kegiatan yang difasilitasi oleh tim Public Relations bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lebak ini difokuskan bagi internal karyawan perusahaan, mulai dari jajaran staf kantor (office) hingga Distribution Center (DC).

Manager Development Indomaret Cabang Lebak, Rochmad Rochmadon, menyampaikan bahwa aksi donor darah ini merupakan agenda kemanusiaan rutin perusahaan yang diinstruksikan langsung oleh kantor pusat (Head Office) untuk dijalankan secara serentak di seluruh cabang se-Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan bakti sosial dari kantor pusat yang diselenggarakan rutin per tiga bulan sekali di seluruh cabang secara nasional. Harapannya seluruh karyawan dapat berpartisipasi, sehingga masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis nantinya bisa terbantu,” ujar Rochmad.

Kegiatan sosial ini mendapat apresiasi tinggi dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lebak. Koordinator Lapangan PMI Kabupaten Lebak, Imron Rusdianto, mengungkapkan bahwa kontribusi rutin dari korporasi seperti Indomaret sangat krusial, terlebih saat ini ketersediaan darah di wilayah Lebak berada dalam kondisi menipis.

“Sangat membantu sekali, apalagi dalam satu minggu terakhir ini stok golongan darah A, B, dan AB sangat krisis di PMI Lebak. Aksi rutin dari Indomaret ini sangat berarti untuk menjaga ketersediaan stok kantong darah kami,” ungkap Imron.

Imron merinci, dari total 53 karyawan yang mendaftar pada kegiatan kali ini, sebanyak 48 orang dinyatakan lolos skrining kesehatan dan berhasil mendonorkan darahnya.

“Hasil pengumpulan hari ini terkumpul 48 kantong darah. Rinciannya meliputi golongan darah A sebanyak 16 kantong, B 12 kantong, O 18 kantong, dan AB 2 kantong,” terangnya.

Melihat manfaat besar dari kegiatan ini, PMI Kabupaten Lebak turut mengajak perusahaan swasta lainnya di wilayah Lebak untuk ikut mengambil peran dalam aksi kemanusiaan serupa.

“Bagi masyarakat umum yang ingin mendonorkan darah secara mandiri, Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Lebak siap melayani setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB,” tutupnya. (*/red)

The post Bantu Jaga Stok Darah Krisis, Indomaret Lebak Rutin Gelar Donor Darah Per Tiga Bulan appeared first on Lintas Banten.

Hal tersebut disampaikan Rizki usai menghadiri pelantikan Ahmad Aziz Setia Ade Putra sebagai Sekda Kota Cilegon definitif oleh Wali Kota Cilegon Robinsar di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Senin (31/8/2026).

Menurut Rizki, sebagai Pimpinan Tinggi Pratama, Sekda memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan birokrasi dan memastikan program-program pembangunan berjalan secara efektif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Semoga kami dari DPRD, Pak Aziz selaku Sekda sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di Cilegon ini bisa mengakselerasi percepatan pembangunan di wilayah Kota Cilegon. Kemudian juga bisa profesional dalam melayani kepentingan publik, serta bisa berkomunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder, terutama dengan DPRD Kota Cilegon,” ujar Rizki.

Rizki menilai status Aziz yang kini telah definitif memberikan ruang kewenangan yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat.

“Kalau kemarin mungkin Pak Sekda dalam hal ini masih jabatannya sebagai Pj, kewenangannya belum 100 persen. Nah, kalau hari ini sudah definitif, sudah murni selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon. Ini bisa mempercepat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD Kota Cilegon siap menjadi bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat melalui fungsi legislatif, termasuk dalam pembahasan dan pengawalan kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, terdapat sejumlah agenda yang membutuhkan akselerasi, khususnya berkaitan dengan pembahasan anggaran perubahan dan penyusunan anggaran reguler 2027.

Lebih lanjut, Rizki menyebut salah satu pekerjaan rumah utama Sekda adalah memastikan seluruh OPD bekerja secara terintegrasi. Ia menilai program pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus saling mendukung agar sumber daya dan kemampuan fiskal daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“PR-nya sih cukup banyak, terutama bagaimana bisa mensinkronisasikan dan juga mengintegrasikan seluruh OPD. Kemudian programnya itu jangan masing-masing, kalau bisa saling terintegrasi,” ungkapnya.

Menurut Rizki, Sekda sebagai koordinator birokrasi harus mampu mengonsolidasikan seluruh perangkat daerah sehingga kerja sama lintas-OPD dapat menghasilkan program yang lebih efektif.

“Dengan kekuatan fiskal yang hari ini ada, itu bisa dimaksimalkan dan juga direalisasikan dengan jauh lebih baik melalui kerja sama antar-OPD. Selaku Sekda sebagai koordinator, ini harus mampu mengkonsolidasikan hal itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rizki juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini cukup ketat. Ia berharap Sekda bersama perangkat daerah terkait mampu mendorong inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi sektor pajak.

Ia mengatakan, DPRD melalui Badan Anggaran telah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi agar potensi PAD yang masih belum maksimal dapat terus digenjot.

“PAD kemarin kan juga sudah menjadi catatan dari Badan Anggaran, bahwa itu harus terus digenjot, dimaksimalkan. Semoga ada inovasi ke depannya,” ujarnya.

Rizki menilai upaya meningkatkan PAD perlu diawali dengan pemetaan potensi secara menyeluruh melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Selain melihat potensi yang belum tergarap, evaluasi terhadap sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pendapatan juga dinilai penting.

“Coba diskrining terlebih dahulu mana kira-kira potensi yang masih belum maksimal. Apakah yang belum maksimal itu memang belum digenjot serius atau memang ada titik-titik yang SDM-nya juga harus dipantau, dievaluasi secara serius oleh Pak Sekda,” jelasnya.

Secara spesifik, Rizki menyebut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sektor yang masih menjadi perhatian karena realisasinya dinilai belum optimal.

“Terutama yang menjadi permasalahan klasik kan BPHTB. Realisasinya masih rendah. Semoga di semester kedua ini dan nanti di awal 2027 bisa digenjot dari BPHTB,” katanya.

Menurut Rizki, optimalisasi PAD semakin penting di tengah adanya dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, pemerintah daerah dituntut semakin kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan yang ada di Kota Cilegon.

“Karena ada efek pemotongan TKD, itu harus lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi ke depan bagaimana menggali potensi PAD yang ada di daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan bahwa Sekda memiliki peran sebagai motor penggerak sekaligus motor pelayanan masyarakat. Ia meminta Ahmad Aziz mampu mengakomodasi dan mengoordinasikan seluruh OPD tanpa membeda-bedakan kelompok.

“Saya minta Pak Sekda harus menjadi pemimpin ASN untuk semua. Tidak ada warna, tidak ada kelompok. Kita semua ASN yang bekerja untuk masyarakat,” tegas Robinsar.

Robinsar juga meminta seluruh jajaran ASN memiliki satu pemikiran dan satu pandangan dalam menjalankan tugas pemerintahan, dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menanggapi pesan tersebut, Sekda Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menyatakan komitmennya untuk menjaga kekompakan seluruh ASN dan memastikan birokrasi bergerak dalam satu arah untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota Cilegon.

“Seluruhnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota,” ujar Aziz.
Ia menegaskan, soliditas ASN pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. (luq)

The post Ketua DPRD Minta Sekda Definitif Perkuat Sinergi dan Akselerasi Pembangunan Cilegon appeared first on Lintas Banten.

Hal tersebut disampaikan Aziz usai dirinya resmi dilantik sebagai Sekda Kota Cilegon oleh Wali Kota Cilegon Robinsar di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Senin (31/8/2026).

Ia menanggapi pesan Wali Kota yang menekankan agar Sekda menjadi pemimpin ASN untuk semua dan tidak mengkotak-kotakkan jajaran aparatur.

“Pesan beliau pada saat memberikan amanat agar Sekda bisa menjadi komando di seluruh pegawai ASN di Kota Cilegon agar kompak, tidak mengkotak-kotakkan, tidak memilih-milih. Seluruhnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota,” ujar Aziz.

Menurutnya, kekompakan ASN menjadi salah satu modal penting dalam memastikan seluruh program prioritas Pemerintah Kota Cilegon dapat berjalan secara efektif. Karena itu, ia berkomitmen membangun suasana kerja yang guyub dan solid di antara seluruh pegawai.

“Komitmen saya adalah pertama kita harus menjaga kekompakan, keguyuban di antara seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Semuanya harus bisa mendukung apa yang menjadi program-program prioritas Pak Wali Kota. Intinya kita harus kompak. Jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok. Saya harus bisa menyatukan seluruh PNS atau ASN yang ada di Kota Cilegon,” tegasnya.

Aziz juga menegaskan bahwa kesatuan langkah ASN harus bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pesan Wali Kota tidak hanya berkaitan dengan soliditas internal birokrasi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu merespons dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Termasuk juga kita harus total melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita harus layani, kita harus penuhi,” katanya.

Ia menambahkan, kebutuhan masyarakat yang muncul di lapangan juga harus menjadi perhatian pemerintah, meskipun tidak seluruhnya tercantum secara eksplisit dalam program prioritas maupun dokumen perencanaan daerah.

“Apabila ada yang tidak tercantum dalam janji-janji prioritas dan kemudian RPJMD, kalau memang itu kebutuhan masyarakat, tentu kita harus layani juga,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas sebagai Sekda, Aziz menyebut sejumlah bidang yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Cilegon. Di antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengangguran, serta penanganan angka kemiskinan.

“Mulai dari infrastruktur, kemudian dari sisi bidang pendidikan, kesehatan, pengangguran, angka kemiskinan. Itulah beberapa hal yang menjadi PR Pemerintah Kota Cilegon,” ungkapnya.

Ia mengatakan, seluruh program yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan dikawal agar dapat dituntaskan sesuai kemampuan dan prioritas daerah.

“Ke depan mudah-mudahan dari yang sudah direncanakan di dalam RPJMD, semua program-programnya kita bisa tuntaskan, selesaikan,” katanya.

Namun demikian, Aziz menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu memilah dan menentukan skala prioritas.

“Kita dengan keterbatasan harus bisa memilah-milah, menentukan skala prioritas. Prioritasnya adalah sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam program-program prioritas, janji-janji politik, termasuk kebutuhan masyarakat yang harus kita kedepankan,” jelasnya.

Terkait kondisi fiskal daerah, Ahmad Aziz menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, Pemerintah Kota Cilegon akan terus berupaya menjaga sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang lemah mungkin karena fiskalnya terkait dengan transfer dari pusat. Tapi kalau untuk daerah sendiri terkait dengan PAD, kita upayakan supaya tetap dijaga, sebisa mungkin kita tingkatkan,” ujarnya.

Ia menyebut berbagai inovasi di bidang pendapatan telah dilakukan, termasuk pendataan terhadap wajib pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon.

“Dari teman-teman BPKPAD sudah melakukan pendataan terhadap wajib-wajib pajak dan sebagainya. Mudah-mudahan di 2026, di perubahan ini sudah mulai ada pergerakan kenaikan khususnya di fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, termasuk untuk tahun 2027,” tuturnya.

Sementara terkait adanya anggapan mengenai krisis pembangunan fisik dalam dua tahun terakhir, Ahmad Aziz menilai pelaksanaan pembangunan harus dilihat berdasarkan dokumen perencanaan dan realisasi program yang telah ditetapkan.

Menurutnya, penilaian terhadap pembangunan tidak semata-mata dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pembangunan nonfisik yang memiliki manfaat bagi masyarakat.

“Kalau pembangunan kan menyesuaikan dengan program prioritas dan apa yang tertuang dalam RPJMD. Kita kawal itu saja. Apakah itu dinilai krisis atau tidak, kita lihat di dokumen perencanaan kita,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah pembangunan fisik tetap berjalan, di antaranya penataan taman, perbaikan trotoar, penataan lingkungan, perbaikan sekolah, serta pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas PUPR.

“Pembangunan bukan hanya fisik, tapi juga nonfisik. Kalau fisiknya kita sudah bisa lihat, misalnya pembangunan taman, kemudian perbaikan trotoar, penataan lingkungan, sekolah-sekolah, perbaikan dan sebagainya. Termasuk infrastruktur di Dinas PUPR, ada jalan, pengairan, drainase dan sebagainya,” tandasnya. (luq)

The post Usai Dilantik Jadi Sekda, Aziz Bertekad Satukan ASN Cilegon Tak Ada Kelompok dan Kompak appeared first on Lintas Banten.

Menurutnya, peninjauan kembali RTRW merupakan langkah yang wajar dan secara regulasi memang dimungkinkan. Bahkan RTRW Kota Cilegon yang ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa RTRW dapat dilakukan peninjauan kembali satu kali dalam lima tahun.

Namun, Rahmatuloh mengingatkan agar proses tersebut jangan dipahami sebatas pekerjaan administratif untuk memperbarui dokumen tata ruang.

“Saya tidak mempersoalkan kalau RTRW mau direview. Justru itu memang perlu dilakukan ketika kondisi kota, lingkungan strategis, ekonomi, investasi, infrastruktur dan kebutuhan masyarakat sudah mengalami perubahan. Tetapi saya ingin pastikan, review ini jangan hanya menjadi kegiatan menggambar ulang peta, mengubah warna kawasan, kemudian selesai,” ujar Rahmatuloh, Senin (31/8/2026).

Ia menegaskan, RTRW merupakan dokumen strategis yang menentukan arah perkembangan Cilegon dalam jangka panjang. Oleh karena itu, setiap perubahan harus memiliki argumentasi teknis, data yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Tata ruang itu bukan sekadar urusan DPUPR. Di dalamnya ada kepentingan masyarakat, industri, investasi, lingkungan hidup, transportasi, perumahan, pertanian, kawasan pesisir, mitigasi bencana, sampai masa depan generasi Cilegon. Karena itu jangan sampai kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan tata ruang jangka panjang,” tuturnya.

Rahmatuloh juga meminta Pemkot melakukan evaluasi terhadap implementasi RTRW yang sudah berjalan, bukan hanya mengevaluasi dokumennya saja.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka secara objektif kawasan mana yang selama ini sesuai dengan RTRW, kawasan mana yang mengalami penyimpangan pemanfaatan ruang, serta mengapa penyimpangan tersebut bisa terjadi.

“Pertanyaan sederhananya begini, RTRW kita selama ini sudah berjalan atau hanya bagus di atas kertas? Kalau ada kawasan yang peruntukannya berubah, siapa yang mengubah? Dasarnya apa? Apakah karena kebutuhan pembangunan, karena perkembangan investasi, atau karena memang dari awal perencanaannya tidak realistis?,” paparnya.

Ia menilai evaluasi tersebut penting agar pemerintah tidak terjebak pada pola ruangnya yang disesuaikan dengan aktivitas yang sudah terlanjur terjadi.

“Jangan sampai karena ada aktivitas yang sudah telanjur berdiri, kemudian tata ruangnya yang dipaksa menyesuaikan. Kalau begitu namanya bukan perencanaan, tetapi melegalkan keadaan,” ujarnya.

Rahmatuloh juga meminta review RTRW memperhitungkan karakter Cilegon sebagai kota industri sekaligus kota pelabuhan yang menghadapi tekanan terhadap lingkungan, transportasi, kawasan permukiman dan pesisir.

Menurutnya, pertumbuhan industri dan investasi harus tetap berjalan, tetapi harus ditempatkan dalam struktur ruang yang jelas dan berkelanjutan.

“Cilegon ini kota industri. Kita tidak anti-investasi. Justru kita ingin investasi berkembang. Tetapi investasi juga harus mempunyai kepastian ruang. Jangan hari ini izinnya bisa, besok tata ruangnya berubah, lusa berubah lagi. Itu tidak sehat bagi pemerintah, masyarakat maupun investor,” paparnya.

Ia meminta DPUPR dalam proses review nantinya tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan DPRD, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah provinsi, kementerian terkait serta pemangku kepentingan lainnya.

Sebab, menurutnya, penataan ruang harus mengintegrasikan kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah. Prinsip tersebut juga menjadi bagian penting dalam kerangka hukum penataan ruang nasional.

Rahmatuloh secara khusus meminta agar data spasial, data kependudukan, perkembangan kawasan industri, jaringan jalan, transportasi, drainase, kawasan rawan bencana, kebutuhan perumahan, ruang terbuka hijau, kawasan pesisir serta proyeksi ekonomi Cilegon menjadi basis utama dalam review.

“Saya ingin review RTRW ini berbasis data, bukan berbasis pesanan. Jangan karena ada kepentingan tertentu kemudian zonasinya digeser. Kalau memang secara kajian akademik dan teknis harus berubah, silakan. Tetapi kalau hanya karena ada kepentingan tertentu, saya pasti akan kritisi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap proses tersebut dan tidak akan membiarkan perubahan tata ruang dilakukan secara tertutup.

“Kalau memang ini untuk kepentingan masyarakat dan masa depan Cilegon, saya orang pertama yang mendukung. Tapi kalau ada indikasi tata ruang dipakai untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang, saya juga orang pertama yang akan bertanya,” tegasnya.

Menurut Rahmatuloh, momentum review RTRW seharusnya justru digunakan untuk mengoreksi kelemahan tata ruang sebelumnya, memperkuat kepastian investasi, melindungi ruang hidup masyarakat dan memastikan pembangunan Cilegon tidak kehilangan arah.

“Kita jangan hanya berpikir bagaimana Cilegon dibangun hari ini. Kita harus berpikir Cilegon ini mau menjadi kota seperti apa 20 tahun ke depan. Karena yang kita atur hari ini bukan hanya tanah dan bangunan, tetapi masa depan kota dan masyarakatnya,” terangnya.

Rahmatuloh berharap proses review RTRW tidak berhenti pada penyelesaian dokumen, tetapi menghasilkan tata ruang yang realistis, berbasis data, transparan, konsisten dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan publik.

“Jangan sampai nanti dokumennya selesai, petanya bagus, konsultasinya banyak, tetapi ketika di lapangan tetap semrawut. Ukuran keberhasilan RTRW itu bukan tebalnya dokumen, tetapi apakah ruang kota kita menjadi lebih tertib, aman, produktif, berkelanjutan dan memberikan kepastian bagi Masyarakat,” tandasnya. (luq)

The post Bukan Hanya Ganti Peta, Review RTRW Cilegon Harus Selesaikan Persoalan Ruang Kota appeared first on Lintas Banten.

Dalam arahannya, Robinsar meminta Sekda yang baru dilantik mampu menjadi pemimpin ASN untuk semua, tanpa membedakan latar belakang, kelompok, maupun kepentingan tertentu.

“Saya minta Pak Azis harus menjadi pemimpin ASN untuk semua. Tidak ada warna, tidak ada kelompok. Kita semua ASN yang bekerja untuk masyarakat,” tegas Robinsar.

Menurut Robinsar, jabatan Sekda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak sekaligus motor pelayanan masyarakat. Karena itu, Sekda dituntut mampu mengakomodasi, mengoordinasikan, dan menyatukan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja secara optimal dan memiliki arah yang sama.

“Jabatan Sekda itu adalah motor penggerak, motor pelayan masyarakat. Jadi bukan tugas yang enteng. Tapi saya yakin, karena saya pilih Pak Azis, saya yakin Pak Azis bisa mengakomodir, mengoordinasikan rekan-rekan OPD semua,” ujarnya.

Robinsar juga meminta Aziz mengawal pelaksanaan seluruh program kerja Pemerintah Kota Cilegon bersama Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo. Menurutnya, koordinasi antarpimpinan perangkat daerah menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ke depan, Pak Azis selaku Sekda Kota Cilegon, saya minta terus bisa mengawal apa yang menjadi program-program kerja kami, saya termasuk Wakil, agar semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Robinsar.

Lebih jauh, Robinsar mengingatkan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia meminta agar tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok yang menjadi penghalang dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kita harus mengutamakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok, bahkan di atas kepentingan rekan-rekan ASN. Karena kita ini bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.

Robinsar berharap Sekda dapat mengoordinasikan seluruh program, organisasi, dan OPD agar terus bekerja maksimal dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia juga meminta seluruh jajaran OPD memiliki satu pemikiran dan satu pandangan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya minta teman-teman OPD juga Bapak/Ibu, kita di sini harus satu pemikiran, satu pandangan. Tidak untuk kepentingan pribadi siapa pun, tapi kita bekerja melayani masyarakat seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Robinsar juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ahmad Aziz Setia Ade Putra atas pelantikannya sebagai Sekda definitif.

Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta membawa semangat baru dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Cilegon.

“Selamat kepada Pak Azis. Alhamdulillah hari ini telah resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Cilegon. Semoga Pak Azis dengan jabatan yang baru, yang sudah definitif, bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Ia menambahkan, status definitif yang kini diemban Aziz harus menjadi momentum untuk bekerja lebih optimal dan maksimal. Pengalaman selama menjalankan tugas sebelumnya, kata Robinsar, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja ke depan.

“Harapan kami tentunya, begitu definitif hari ini bisa lebih optimal lagi, bisa lebih maksimal lagi dalam bekerja melayani masyarakat. Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya, semoga itu semua bisa jadi pelajaran,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Cilegon yang baru dilantik, Ahmad Aziz Setia Ade Putra menganggap kekompakan ASN menjadi salah satu modal penting dalam memastikan seluruh program prioritas Pemerintah Kota Cilegon dapat berjalan secara efektif. Karena itu, ia berkomitmen membangun suasana kerja yang guyub dan solid di antara seluruh pegawai.

“Komitmen saya adalah pertama kita harus menjaga kekompakan, keguyuban di antara seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Semuanya harus bisa mendukung apa yang menjadi program-program prioritas Pak Wali Kota. Intinya kita harus kompak. Jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok. Saya harus bisa menyatukan seluruh PNS atau ASN yang ada di Kota Cilegon,” tegasnya.

Sementara itu, pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandi, Kepala BKD Provinsi Banten, unsur Forkopimda Kota Cilegon, para Asisten dan Staf Ahli, Kepala Badan dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, para camat se-Kota Cilegon, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, serta jajaran organisasi wanita se-Kota Cilegon. (luq)

The post Lantik Aziz Jadi Sekda, Wali Kota Robinsar Tekankan ASN Cilegon Harus Bersatu Tanpa Sekat Kelompok appeared first on Lintas Banten.

Program kemanusiaan unggulan tersebut disampaikan langsung oleh jajaran pimpinan utama klinik, yakni Direktur Klinik Fafasa23, Dr. Dedi Tri Oktiyadi, MARS, bersama dengan Komisaris Klinik Fafasa23, Drg. Yenny Juwita Sari.

Keduanya memegang visi besar untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas tinggi agar dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum dhuafa.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan warga sekitar, Klinik Fafasa23 secara istiqomah menyelenggarakan Bakti Sosial (Baksos) setiap hari Jumat. Program mulia ini ditujukan secara khusus bagi masyarakat prasejahtera, anak yatim, para santri, hingga para penghafal Al-Qur’an (hafidz).

Adapun rangkaian layanan yang dihadirkan dalam program Baksos Jumat meliputi: Pengobatan & Pemeriksaan Gratis: Layanan konsultasi dan penanganan medis cuma-cuma bagi warga kurang mampu. Khitan (Sunat) Gratis: Kuota khusus khitan tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera setiap pekannya.

Poli Gigi, Umum, & Fisioterapi Gratis: Akses pemeriksaan kesehatan spesifik bagi yang membutuhkan. Donasi Sembako: Penyaluran bantuan bahan pokok pangan secara berkala bekerja sama dengan para mitra.

Menanggapi konsistensi program sosial ini, Direktur Klinik Fafasa23, Dr. Dedi Tri Oktiyadi, MARS, mengungkapkan bahwa seluruh pendanaan kegiatan bakti sosial bersumber murni dari sebagian keuntungan operasional klinik.

Dengan model ini, setiap pasien umum yang berobat secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam aksi nyata membantu sesama.

“Semua kegiatan sosial ini murni dari keuntungan klinik. Jadi, secara tidak langsung pasien yang berobat ke sini juga ikut berkontribusi menyisihkan sebagian dananya untuk membantu sesama. Insya Allah, kami istiqomah untuk terus berbagi setiap hari Jumat,” ujar Dr. Dedi Tri Oktiyadi, MARS.

Senada dengan hal tersebut, Komisaris Klinik Fafasa23, Drg. Yenny Juwita Sari, menambahkan bahwa pendekatan humanis serta keramahtamahan tenaga medis menjadi prioritas utama.

Hal ini bertujuan agar para pasien dari kalangan dhuafa merasa nyaman, dihargai, dan mendapatkan kehangatan selayaknya di rumah sendiri.

Selain kegiatan bakti sosial mingguan, Klinik Fafasa23 juga dikenal luas melalui inovasi pelayanan medis unggulannya, salah satunya adalah Poli Sunat Modern.

Memanfaatkan teknologi mutakhir dengan metode gabungan Combosealer, tindakan sunat di klinik ini dirancang cepat (sekitar 30 hingga 60 menit), minim rasa sakit, serta mempercepat masa pemulihan.

Manajemen klinik juga memberikan nilai tambah berupa fasilitas free repair kuncup (bebas biaya perbaikan kuncup) serta tradisi unik berupa bonus ayam bekakak bagi setiap anak yang selesai disunat.

Keunggulan layanan ini dirasakan secara langsung oleh Muhammad Ferlan (8 tahun), seorang anak asal Sumampir, Cilegon, bersama sang ibunda, Dewi Ratnasari.

Mendapatkan fasilitas khitan gratis di Klinik Fafasa23, Ferlan membuktikan langsung kebenaran slogan “habis sunat langsung loncat” karena prosesnya yang nyaman, canggih, dan ditangani oleh tenaga profesional.

“Anaknya senang dan tidak merasa kesakitan sama sekali karena ditangani secara profesional menggunakan teknologi canggih. Sesuai banget sama slogannya, habis sunat langsung bisa jalan dan loncat-loncat,” ungkap Dewi Ratnasari penuh syukur.

Beroperasi setiap hari pukul 08.00 hingga 22.00 WIB, Klinik Fafasa23 didukung oleh 8 (delapan) poliklinik spesifik, meliputi Poli Gigi, Poli Umum, Poli Sunat, Poli Fisioterapi, Poli Pijat Bayi, Poli Kecantikan, Poli Psikologi, serta layanan Homecare.

Untuk mempermudah penjaminan pasien secara administratif, klinik ini juga telah resmi bermitra dengan berbagai perusahaan asuransi terkemuka seperti PLN Enjiniring, AdMedika, Mandiri, BSI, BNI Life, BRI Life, Ciputra Life, Tokio Marine, Krakatau Health Services, serta didukung oleh jaringan farmasi ternama.

Apresiasi positif juga datang dari tokoh masyarakat dan sesepuh perumahan Pondok Golf Asri (PGA), Djuwoto mengungkapkan, dari awal berdiri, klinik ini dinilai selalu konsisten hadir dengan berbagai kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dari awal berdiri, klinik ini selalu konsisten hadir dengan berbagai kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi setiap hari Jumat dari awal berdiri selalu menggelar Jumat berkah di lingkungan sini. Kami harap Klinik Fafasa23 semakin besar dan berkah dalam menjalani ikhtiarnya di dunia kesehatan dan pelayanan masyarakat,” pungkas Djuwoto.

Melalui sinergi antara layanan medis berstandar paripurna dan kepedulian sosial yang konsisten, manajemen Klinik Fafasa23 berharap dapat terus menjadi pilar kesehatan utama serta kebanggaan bagi masyarakat Kota Cilegon dan sekitarnya. (red)

The post Perkuat Sinergi dan Kepercayaan Publik, Klinik Fafasa23 Jadi Pilar Kesehatan Utama di Kota Cilegon appeared first on Lintas Banten.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses komunikasi dan perundingan antara pihak perusahaan dan serikat pekerja. Proses penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan dialog dan mekanisme bipartit sebagai upaya mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Secara umum, kesepakatan tersebut berkaitan dengan kondisi pekerja yang untuk sementara dirumahkan serta pengaturan hak pekerja selama masa pemulihan kegiatan operasional. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Bersama dan diselesaikan dengan disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

PUK FSBKS PT KJI, Syamsuri, menyampaikan bahwa proses penyelesaian persoalan tersebut tidak langsung berjalan mudah.

Menurutnya, terdapat proses perundingan yang harus dilakukan antara pihak pekerja dan manajemen hingga akhirnya tercapai kesepakatan.

“Untuk masalah di bipartit, yang pertama mungkin gagal. Yang kedua alhamdulillah teman-teman buruh menerima apa yang diberikan oleh PT KJI, yaitu persentase seperempat untuk dibayarkan kepada karyawan selama dirumahkan,” ujar Syamsuri.

Syamsuri mengatakan, kesepakatan tersebut saat ini telah selesai dan pelaksanaannya turut disaksikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja.

“Sekarang alhamdulillah sudah selesai, dengan disaksikan oleh pihak Disnaker,” tambahnya.

Menurut Syamsuri, kondisi tersebut berawal dari musibah yang dialami perusahaan akibat kebakaran pada salah satu bagian fasilitas operasional. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada kegiatan pekerja yang berada di lingkungan CRM sehingga untuk sementara dilakukan perumahan pekerja sampai kegiatan operasional kembali normal.

Dalam keterangannya, Syamsuri menyebut terdapat sekitar 65 pekerja operator, sementara apabila dihitung secara keseluruhan termasuk pekerja stoker, jumlah pekerja yang terdampak berada di kisaran 240 orang.

Ia berharap keputusan yang telah disepakati antara manajemen, serikat pekerja, dapat dilaksanakan dengan baik serta menjadi penyelesaian bersama bagi para pekerja yang terdampak.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Faruk Oktavian, mengapresiasi tercapainya kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja tersebut.

Faruk menegaskan bahwa setiap persoalan hubungan industrial sedapat mungkin diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit, yaitu komunikasi dan musyawarah langsung antara pihak pekerja dan pengusaha.

“Kami mendorong setiap persoalan hubungan industrial terlebih dahulu diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dengan komunikasi yang terbuka, itikad baik, dan musyawarah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak,” ujar Faruk.

Menurutnya, proses bipartit merupakan ruang penting bagi perusahaan dan pekerja untuk mencari solusi bersama sebelum persoalan berkembang ke tahapan penyelesaian perselisihan berikutnya.

“Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja hadir untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi apabila diperlukan. Yang paling penting adalah bagaimana komunikasi antara pekerja dan perusahaan tetap terjaga sehingga hubungan industrial dapat berlangsung secara harmonis dan kondusif,” tambahnya.

Tercapainya Perjanjian Bersama antara PT KJI dan SBKS diharapkan menjadi contoh bahwa persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan itikad baik para pihak.

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon akan terus mendorong penguatan hubungan industrial yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi, perundingan bipartit, serta penyelesaian secara musyawarah antara pekerja dan pengusaha. (luq)

The post Pasca Keadaan Force Majeure, PT KJI dan FSBKS Sepakati Perjanjian Bersama Terkait Kebijakan Ketenagakerjaan appeared first on Lintas Banten.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Suhendi, menyatakan penundaan ini disebabkan oleh belum adanya proses serah terima fasilitas secara resmi serta besarnya beban biaya operasional, khususnya tagihan listrik.

Hal tersebut disampaikan Suhendi saat memberikan keterangan terkait perkembangan program koperasi kelurahan di Cilegon, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, pengurus koperasi saat ini belum berani mengambil langkah pemanfaatan ruang sebelum aspek legalitas serah terima rampung.

“Gudangnya cukup luas dan sebenarnya sayang kalau belum dimanfaatkan. Tapi pengurus belum berani karena belum diserahterimakan ke pengurus koperasi atau ke Dinas Koperasi. Kita juga belum bisa memberikan keputusan atau membolehkan, karena harus meminta izin dulu,” ujar Suhendi didampingi Kabid Koperasi, Atikoh saat menjadi narasumber diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon, Rabu (27/8/2026).

Selain kendala administrasi, besarnya tagihan listrik menjadi hambatan utama operasional. Suhendi merinci bahwa beban dasar listrik yang terpasang mencapai Rp1.500.000, belum termasuk biaya pemakaian saat gedung beroperasi secara penuh dengan perangkat elektronik seperti AC, chiller, dan freezer.

“Beban operasionalnya cukup besar. Kalau belum buka usaha yang ada keuntungan untuk biaya operasional listrik, ya belum dimanfaatkan. Mudah-mudahan kita berharap ada bantuan dana untuk subsidi listrik nantinya,” jelasnya.

Meski pemanfaatan gedung tertunda, pendistribusian fasilitas kendaraan operasional dan kelengkapan interior gedung terus berjalan. Dinas Koperasi mencatat sejumlah kendaraan dan fasilitas telah dikirim dan disiapkan, di antaranya:
Kendaraan Operasional: 9 unit truk, 9 unit mobil pick-up (merek Mahindra), dan 9 unit motor roda tiga.
Kelengkapan Gedung: Rak, etalase display, meja resepsionis, dan pendingin ruangan (AC).

Suhendi menambahkan, saat ini fokus Dinas Koperasi juga diarahkan pada pembinaan manajemen. Sebanyak 43 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sedang menjalani masa inkubasi dan diawasi langsung oleh tim Dinas Koperasi di masing-masing wilayah.

“Sekarang sedang berjalan inkubasi untuk 43 KKMP tersebut. Laporan ringkasan untuk semester awal sudah kami terima dan sudah terlihat progres dari koperasi di tiap kelurahan,” tutup Suhendi.

Saat ini, kegiatan inkubasi masih berjalan menggunakan dana mandiri koperasi, dan sedang menunggu suplai barang dari pusat untuk operasional lanjutan. (luq)

The post Ini Penyebab Gerai Koperasi Merah Putih di Cilegon Belum Beroperasi appeared first on Lintas Banten.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Imron Mahrus yang disambut Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Cilegon Noviyogi Hermawan bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Ipung Ernawati Setianingrum di Ruang Kerja PPID Kota Cilegon, Rabu (26/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Imron Mahrus mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Pemerintah Kota Cilegon merupakan agenda rutin tahunan Komisi Informasi Provinsi Banten.

Ia menjelaskan jika dalam kunjungan tersebut pihaknya telah memeriksa sejumlah dokumen yang menjadi bagian dari penilaian keterbukaan informasi publik.

“Alhamdulillah, terkait dokumen sudah kami cek. Seperti dokumen barang dan jasa, peraturan wali kota, dan sebagainya, semuanya lengkap. Selanjutnya hanya tinggal menunggu hasil pleno untuk menentukan peringkat yang akan diraih Pemerintah Kota Cilegon, apakah informatif, naik, atau turun dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dikatakan Imron, secara umum tidak terdapat catatan khusus bagi PPID Kota Cilegon. Namun, ia mendorong agar pelayanan informasi publik terus ditingkatkan terutama melalui media sosial. Menurutnya, badan publik perlu aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam keterbukaan informasi publik.

“Catatan khususnya rata-rata umum. Kami meminta badan publik untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik, terutama di media sosial. Terlepas ada yang memberikan komentar atau tidak, yang penting informasi publik sudah disampaikan kepada masyarakat,” katanya.

Imron berharap Pemerintah Kota Cilegon dapat terus menjaga transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Harapannya Pemkot Cilegon tetap menjaga transparansi. Karena kalau badan publik transparan, kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Cilegon juga semakin meningkat terutama terkait penggunaan APBD dimana masyarakat juga perlu tahu kegunaan nya untuk apa,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Cilegon Novi Yogi Hermawan menyambut baik kunjungan yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Banten. Ia mengatakan jika pihaknya telah berupaya memenuhi berbagai kebutuhan untuk proses penilaian, termasuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

“Hari ini kita kedatangan tim Komisi Informasi Provinsi Banten untuk melakukan penilaian terkait keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Semua dokumen yang dibutuhkan sudah kita siapkan. Mudah – mudahan dapat memenuhi semua kebutuhan proses penilaian,” tuturnya.

Yogi berharap seluruh rangkaian proses penilaian yang telah dilakukan Komisi Informasi Provinsi Banten dapat memberikan hasil terbaik bagi Pemerintah Kota Cilegon.

“Tahun ini kita sudah melakukan yang terbaik dan mudah-mudahan hasilnya pun terbaik setidaknya bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim PPID Kota Cilegon yang telah bekerja keras mempersiapkan serta melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses penilaian tersebut,” tandasnya. (luq)

The post KI Provinsi Banten Lakukan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik di Pemkot Cilegon appeared first on Lintas Banten.

Masyarakat yang berada di usia produktif, mulai dari rentang usia 18 hingga 45 tahun, kini semakin banyak yang mengeluhkan gangguan pada sistem muskuloskeletal mereka. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi para tenaga medis, terutama di kota-kota besar dengan ritme kerja yang tinggi.

Dokter Spesialis Ortopedi Eka Hospital Cilegon, dr. Maulana Hasymi Hutabarat, mengungkapkan bahwa perubahan gaya hidup menjadi faktor utama di balik maraknya keluhan ini. Jika dulu masalah sendi disebabkan oleh faktor degeneratif karena penuaan, kini faktor kebiasaan sehari-hari justru menjadi pemicu utamanya.

“Keluhan seperti nyeri punggung, nyeri lutut, pegal pada leher, hingga nyeri pada sendi dapat dialami sejak usia produktif,” kata dr. Maulana, Rabu (27/8/2026).

Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada jaminan bagi mereka yang masih muda untuk terbebas dari risiko masalah ortopedi jika tidak menerapkan pola hidup yang tepat. Keluhan-keluhan tersebut sering kali muncul sebagai akibat dari akumulasi aktivitas fisik yang salah atau justru kurangnya aktivitas fisik yang memadai.

Bagi masyarakat yang tinggal di kota besar dan bekerja di sektor perkantoran, durasi duduk di depan layar komputer sering kali melebihi batas ideal. Kebiasaan kurang bergerak atau gaya hidup sedenter ini, menurut dr. Maulana, adalah salah satu pemicu utama munculnya rasa sakit.

Terlalu lama berada dalam satu posisi, seperti duduk membungkuk saat mengetik atau menatap ponsel dalam waktu lama, memberikan beban berlebih pada tulang belakang dan sendi leher.

Menurutnya, kebiasaan duduk terlalu lama, kurang aktivitas fisik, postur tubuh yang kurang baik, aktivitas berlebihan, hingga cedera olahraga dapat memengaruhi kesehatan tulang dan sendi.

Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus akan merusak struktur pendukung tubuh. Postur tubuh yang buruk saat bekerja tidak hanya menyebabkan pegal biasa, tetapi bisa memicu ketegangan otot kronis hingga gangguan pada bantalan tulang belakang.

Banyak orang usia produktif menganggap remeh nyeri punggung atau pinggang yang muncul setelah pulang kantor. Mereka sering kali hanya mengandalkan koyo atau pijat tradisional untuk meredakan gejalanya.

Namun, dr. Maulana mengingatkan bahwa ada batasan di mana nyeri tersebut tidak boleh lagi dianggap sebagai hal yang wajar.

Nyeri punggung atau pinggang yang muncul setelah bekerja dalam waktu lama kerap dianggap biasa. Namun, jika nyeri berlangsung terus-menerus, semakin berat, atau mengganggu aktivitas, kondisi tersebut sebaiknya tidak diabaikan. Hal serupa berlaku pada nyeri lutut. Keluhan yang berulang atau disertai keterbatasan gerak perlu diperiksa agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani lebih awal.

Pemeriksaan dini sangat penting untuk mencegah kerusakan permanen. Pasien sering kali datang ke dokter spesialis ortopedi ketika kondisi sudah parah, padahal penanganan di tahap awal jauh lebih efektif dan meminimalisir tindakan invasif.

Di sisi lain, kesadaran akan pola hidup sehat melalui olahraga juga sedang meningkat di kalangan anak muda. Namun, semangat yang tinggi tanpa dibarengi dengan edukasi yang benar justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan tulang dan sendi.

Olahraga intensitas tinggi atau aktivitas fisik yang dipaksakan tanpa persiapan yang matang sering kali berakhir dengan cedera. Terutama bagi mereka yang hanya berolahraga di akhir pekan (weekend warrior) tanpa rutinitas harian yang terjaga.

“Olahraga memberikan banyak manfaat bagi tubuh, tetapi aktivitas yang dilakukan tanpa persiapan atau melebihi kemampuan tubuh dapat meningkatkan risiko cedera,” ujarnya.

Untuk itu, dr. Maulana menekankan pentingnya pemanasan, penggunaan teknik yang benar, serta menyesuaikan jenis dan intensitas olahraga dengan kemampuan tubuh masing-masing. Hal ini sangat penting untuk mengurangi risiko cedera yang bisa menghambat produktivitas sehari-hari.

Menjaga kesehatan tulang dan sendi adalah investasi jangka panjang. Untuk itu, masyarakat dianjurkan tetap aktif bergerak serta menghindari posisi tubuh yang sama dalam waktu terlalu lama. Sederhananya, jika Anda bekerja sambil duduk, sempatkanlah untuk berdiri atau melakukan peregangan setiap 30 hingga 60 menit sekali.

Selain aktivitas fisik, pola hidup sehat, asupan nutrisi yang baik seperti kalsium dan vitamin D, serta istirahat cukup juga memiliki peran krusial dalam menjaga densitas tulang dan elastisitas sendi.

Dr. Maulana mengingatkan masyarakat untuk segera berkonsultasi jika mengalami nyeri menetap atau berulang, pembengkakan, keterbatasan gerak, maupun keluhan setelah cedera.

Edukasi mengenai pentingnya menjaga tulang sejak dini harus terus digaungkan agar masyarakat tidak baru menyadarinya saat sudah terjadi komplikasi.

“Menjaga kesehatan tulang dan sendi bukan hanya dilakukan ketika sudah memasuki usia lanjut. Justru, kebiasaan menjaga kesehatan tulang perlu dimulai sejak usia muda,” tandasnya. (luq)

The post Bukan Hanya Lansia, Kelompok Usia Produktif Kini Rentan Nyeri Sendi dan Punggung: Simak Penjelasan Spesialis Ortopedi appeared first on Lintas Banten.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penataan dan peningkatan pelayanan penyewaan fasilitas olahraga, khususnya lapangan bola yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Pelayanan penyewaan lapangan bola tersebut kini dilaksanakan dengan mekanisme yang lebih tertib, transparan dan terukur. Ketentuan mengenai tarif dan retribusi pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Masyarakat yang ingin menggunakan lapangan bola dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi formulir pendaftaran sewa lapangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun tarif sewa lapangan bola ditetapkan sebesar Rp2.045.000 untuk penggunaan selama 2 jam.

Kepala Disporapar Kota Cilegon, Sakri Jasiman, mengatakan bahwa penataan pelayanan penyewaan fasilitas olahraga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang mudah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Sesuai arahan pimpinan, kami ingin fasilitas olahraga yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Karena itu, pelayanan penyewaan kami tata dengan prosedur yang jelas, mulai dari pengajuan permohonan, pemesanan jadwal hingga proses pembayaran retribusi. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Sakri, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, pengelolaan fasilitas olahraga tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh kepastian pelayanan, kepastian jadwal serta kepastian biaya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

“Dengan mekanisme yang jelas, masyarakat dapat mengetahui seluruh tahapan dan biaya yang harus dipenuhi. Kami berharap fasilitas olahraga ini semakin banyak dimanfaatkan secara positif, baik untuk kegiatan olahraga, pembinaan atlet maupun kegiatan masyarakat lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Disporapar Kota Cilegon, Rina Fatwa Aulia, menjelaskan bahwa penerapan prosedur penyewaan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang tertib dan transparan.

“Kami berupaya memastikan bahwa setiap proses pelayanan memiliki alur yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Mulai dari pengajuan surat permohonan, pemesanan jadwal, pengisian formulir, sampai dengan penerbitan dokumen retribusi dan pembayaran, seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Rina.

Rina menambahkan, masyarakat yang akan menyewa lapangan diharapkan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Disporapar Kota Cilegon dan melakukan pemesanan jadwal.

Setelah itu, pemohon mengisi formulir pendaftaran sewa lapangan sebagai bagian dari proses administrasi pelayanan.

“Prinsipnya kami ingin memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tertib, transparan dan akuntabel. Dengan prosedur yang terstruktur, masyarakat juga mendapatkan kepastian mengenai jadwal penggunaan maupun kewajiban retribusinya,” ungkapnya.

Melalui peningkatan kualitas pelayanan tersebut, Disporapar Kota Cilegon berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya olahraga di Kota Cilegon. (luq)

The post Manfaatkan Aset, Disporapar Cilegon Permudah Sewa Lapangan Bola appeared first on Lintas Banten.

Dalam rapat tersebut, dipimpin langsung Kadishub Kota Cilegon Heri Suheri, dihadiri oleh Satlantas Polres Cilegon, BPTD Propinsi Banten, Pertamina Patra Niaga Tanjung Gerem dan para pemilik SPBU di Wilayah Kota Cilegon.

Kadishub Kota Cilegon Heri Suheri mengatakan bahwa, menyikapi sering terjadinya antrean kendaraan truk dan kendaraan barang yang akan melakukan pengisian BBM, khususnya solar, yang antreannya sampai ke bahu atau badan jalan menjadi perhatian Walikota Cilegon Robinsar serta masyarakat yang merasa terganggu.

“Apabila dampak ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bukan hanya terhadap kendaraan yang akan membeli BBM, tetapi juga terhadap pergerakan lalu lintas lokal (local traffic). Seperti berkurangnya kapasitas jalan, terganggunya akses masyarakat sekitar, serta terhambatnya aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Dan potensi gangguan terhadap akses kendaraan darurat seperti ambulance, mobil damkar dan berpotensi juga terjadinya kecelakaan lalu lintas,” terang Kadishub.

Ditempat yang sama, Kasatlantas yang diwakili oleh Kaurlantas Iptu Eko, meminta para pemilik SPBU untuk lebih peduli dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan cara bersama-sama turun langsung ke lapangan, dan menambah jumlah personilnya atau ada sekuriti yang berjaga.

“Apabila ditemukan sopir atau pengemudi yang tidak mentaati arahan dari petugas atau sekuriti, agar segera menghubungi Satlantas yang akan menindak para pengemudi yang bandel atau tidak mengikuti arahan dari petugas atau sekuriti SPBU,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Manrek Faturohman menyampaikan agar, para pemilik SPBU juga membantu untuk menyediakan rambu-rambu lalu lintas portable, barrier atau pembatas dan kerucut lalu lintas untuk mengatur kendaraan. (luq)

The post Kerap Macet di Depan SPBU, Dishub dan Polres Cilegon Panggil Pertamina Patra Niaga Tanjung Gerem appeared first on Lintas Banten.

Menyikapi viralnya video tersebut, PT ASDP Cabang Merak menyampaikan klarifikasinya pada Minggu (23/8/2026). Dalam siaran pers yang dikirimkan ASDP melalui humas atas nama General Manager ASDP Cabang Merak, Umar Imran Batubara menyatakan bahwa penataan kawasan Pelabuhan Merak terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi sterilisasi pelabuhan penyeberangan.

Langkah ini diarahkan untuk menciptakan kawasan pelabuhan yang semakin aman, tertib, nyaman, dan memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi seluruh pengguna jasa.

Dalam proses tersebut, ASDP memahami bahwa kawasan pelabuhan juga menjadi ruang aktivitas ekonomi bagi sejumlah mitra dagang resmi, termasuk pedagang asongan.

Karena itu, penataan dilakukan dengan tetap memperhatikan keberadaan dan kepentingan para mitra yang telah terdata serta berada di bawah naungan yayasan.

Para mitra dagang resmi telah dikoordinasikan mengenai identitas, atribut, serta lokasi aktivitas perdagangan sesuai zonasi yang telah ditetapkan.

Dengan penataan ini, aktivitas perdagangan tetap dapat berlangsung secara tertib, sekaligus memberikan kepastian mengenai siapa saja yang dapat beraktivitas dan di area mana kegiatan tersebut diperbolehkan.

“Sehubungan dengan informasi mengenai sejumlah pembayaran yang dibebankan kepada mitra dagang, ASDP memahami pentingnya memberikan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pembayaran tersebut tidak seluruhnya merupakan penerimaan atau pungutan ASDP,” tulisnya dalam siaran pers tersebut.

Terdapat sejumlah kebutuhan dan kewajiban mitra yang pengelolaannya dilakukan melalui yayasan yang menaungi para pedagang sesuai mekanisme yang berlaku.

“Adapun penerimaan ASDP dari mitra dagang berupa pas masuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara kebutuhan atau pembayaran lainnya dikelola oleh yayasan yang menaungi mitra dagang,” tulisnya dalam kutipannya lagi.

Bagi ASDP, sterilisasi bukan semata-mata tentang membatasi aktivitas, tetapi tentang menata agar setiap aktivitas dapat berlangsung dengan lebih aman, tertib, dan memiliki kepastian.

Karena itu, keberadaan mitra dagang resmi tetap menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses penataan, dengan memastikan aktivitas perdagangan dilakukan oleh pihak yang telah terdata, memiliki identitas, memenuhi ketentuan, dan berada pada zonasi yang sesuai.

ASDP terus membuka ruang koordinasi bersama yayasan, mitra dagang, serta pemangku kepentingan lainnya agar proses penataan dapat berjalan secara bertahap, transparan, dan kondusif. Di saat yang sama, aspek keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama.

“ASDP percaya bahwa pelabuhan yang tertib bukan hanya menciptakan perjalanan yang lebih nyaman, tetapi juga menghadirkan ruang yang lebih baik bagi seluruh pihak yang beraktivitas di dalamnya,” tutupnya dalam kutipan tersebut atas nama General Manager ASDP Cabang Merak, Umar Imran Batubara. (luq)

The post PT ASDP Merak Akui Ada Pembayaran Mitra Asongan Melalui Yayasan appeared first on Lintas Banten.

Kegiatan bakti sosial itu dihadiri oleh seluruh kader di Kantor DPD PAN Kota Cilegon. Mereka menyaksikan live via zoom peringatan HUT PAN ke 28 bersama-sama dari sebuah layar.

“Alhamdulillah hari ini dihadiri para kader dan juga full Fraksi PAN Kota Cilegon. Kita hadir memperingati HUT PAN ke 28 dengan membantu masyarakat sesuai tagline partai,” kata Ketua DPD PAN Kota Cilegon, Dede Rohana Putra, Minggu (23/8/2026).

Tak seperti biasanya dalam acara santunan anak yatim, kali ini Dede Rohana Putra tak hanya membagikan nasi kotak dan uang tunai saja, melainkan juga buah durian kepada para penerima.

“Kita mengundang 100 anak yatim. Tapi sekarang, kita ada bagi-bagi durian juga. Ini agak berbeda ya, karena memang lagi musim. Kita berbagi kebahagiaan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kota Cilegon, Sarbudin Sitorus menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial bersama ratusan anak yatim itu merupakan instruksi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN.

“Alhamdulillah, mulai dari awal perencanaan, termasuk santunan anak yatim, sampai hari ini berjalan mulus tanpa ada hambatan apapun,” katanya.

Diketahui, selain kegiatan santunan anak yatim dan menyaksikan live zoom peringatan HUT PAN ke 28, DPD PAN Kota Cilegon juga berkonsolidasi untuk persiapan Pemilu 2029 dengan mengadakan pelantikan DPC di Kota Cilegon dalam waktu dekat. (luq)

The post DPD PAN Cilegon Santuni Ratusan Anak Yatim dan Bagikan Durian Gratis di Momen HUT PAN Ke 28 Tahun appeared first on Lintas Banten.

Mengusung tipe 34/60, hunian subsidi ini tampil beda dengan membawa spesifikasi dan kualitas bangunan kelas komersial.

Peluncuran BHS Tahap 5 ini disambut antusiasme luar biasa dari masyarakat. Sejak ground breaking proyek dilaksanakan pada 18 Juni 2026 lalu, lebih dari 100 calon konsumen telah datang langsung ke lokasi untuk meninjau perkembangan pembangunan.

Tak heran, menjelang dan pada saat hari peluncuran, sekitar 50 unit rumah langsung ter-booking oleh calon pembeli. Bahkan, momentum launching ini juga ditandai dengan pencapaian penting, di mana 6 konsumen pertama telah berhasil memperoleh persetujuan KPR dan secara resmi mengikuti akad perdana BHS Tahap 5.

Acara launching berlangsung meriah dengan dihadiri oleh manajemen PT Bumi Berkah Hijau, konsumen dan calon pembeli, perwakilan perbankan mitra, para agen properti, mitra bisnis, serta insan media.

Pada kesempatan tersebut, pengembang juga secara resmi memperkenalkan rumah contoh (show unit-red) BHS Tahap 5 kepada publik.

General Manager PT Bumi Berkah Hijau, Andri Suhandi, menjelaskan bahwa pada tahap awal pemasaran BHS Tahap 5, pihaknya membuka total 150 unit yang pengerjaannya dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pemasaran pertama berfokus pada 76 unit, dilanjutkan gelombang berikutnya sebanyak 74 unit.

“Di Tahap 5 ini, kami menghadirkan peningkatan spesifikasi dan kualitas bangunan yang sangat signifikan dibandingkan tahap-tahap sebelumnya. Fokus kami adalah memberikan kenyamanan, keamanan, serta tampilan hunian subsidi yang modern rasa kluster,” ujar Andri.

Andri menjelaskan secara rinci keunggulan struktur dan fasilitas yang ditawarkan pada BHS Tahap 5. Di antaranya:

Peningkatan Tinggi Bangunan yakni tinggi plafon mencapai 3,8 meter dengan total tinggi bangunan sekitar 6 meter, sehingga memberikan sirkulasi udara yang lebih sejuk dan kesan lapang.

Dari segi privasi dan keamanan pada Tahap 5 ini dinding pembatas belakang dibangun lebih tinggi yaitu 1,8 meter, serta menerapkan sistem double dinding antar-rumah.

Kemudian, dari fasilitas tambahan rumah sudah dilengkapi drop ceiling, moulding dekoratif pada dinding, 2 kamar tidur, meja dapur, serta pengeboran air hingga kedalaman 30 meter.

Untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian, BHS Tahap 5 menjalin kerja sama strategis dengan berbagai perbankan penyedia fasilitas KPR/FLPP, seperti Bank BJB, BTN, BSN, BSI, BRI, hingga Bank BCA.

Menariknya, kolaborasi bersama BCA memberikan peluang emas bagi kalangan generasi muda (Gen-Z) mulai usia 18 tahun untuk mengajukan KPR dan memiliki rumah sendiri.

Selama acara peluncuran, tim BHS bersama mitra perbankan juga menyediakan layanan konsultasi KPR secara langsung bagi para pengunjung.

Selama masa promo launching, pengembang juga menawarkan kemudahan ekstra di mana konsumen cukup membayar booking fee sebesar Rp100.000 dan langsung berhak mendapatkan bonus gratis mesin air semi-jetpump.

Kenyamanan dan keunggulan BHS Tahap 5 ini dirasakan langsung oleh calon penghuni. Anisa, salah satu pembeli mengungkapkan alasannya memilih BHS Tahap 5.

Menurutnya, kombinasi desain modern, spesifikasi yang kokoh, serta lingkungan yang tertata menjadikannya pilihan terbaik dibanding perumahan lain di kelasnya. (*/red)

The post Hadirkan Spesifikasi Premium Rasa Kluster, BHS Tahap 5 Kota Serang Laris Manis Diberondong Pembeli appeared first on Lintas Banten.

Dalam video yang beredar, pedagang tersebut menyampaikan keluhan terkait dugaan pungutan yang dinilai memberatkan. Jika informasi tersebut benar, HMI Cabang Cilegon menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil karena menyangkut integritas pelayanan publik dan tata kelola perusahaan negara.

Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, TB Rizki Andika, mengecam keras dugaan praktik pungutan liar tersebut dan meminta PT ASDP Indonesia Ferry segera melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh.

“Kami mengecam keras apabila benar terdapat oknum yang melakukan pungutan terhadap pedagang asongan di kawasan ASDP Merak. Jangan sampai persoalan seperti ini kembali terulang. Tahun sebelumnya juga telah muncul persoalan terkait dugaan pungutan dalam layanan tiket penyeberangan. Hari ini masyarakat kembali dihadapkan pada keluhan serupa,” ujar TB Rizki Andika, Minggu (23/8/2026).

Menurutnya, dugaan tersebut semakin ironis karena ASDP merupakan perusahaan milik negara yang seharusnya memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan berintegritas.

“ASDP adalah perusahaan plat merah. Tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui cara-cara ilegal. Jika terbukti, ini bukan hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap BUMN,” tegasnya.

HMI Cabang Cilegon meminta manajemen ASDP tidak defensif dan tidak berhenti pada klarifikasi administratif, tetapi melakukan investigasi terhadap seluruh rangkaian dugaan pungutan tersebut, termasuk siapa yang meminta uang, atas dasar apa pungutan dilakukan, kepada siapa uang disetorkan, serta apakah terdapat praktik serupa terhadap pedagang lainnya.

“Kami meminta persoalan ini diusut sampai tuntas dan hasil pemeriksaannya disampaikan secara transparan kepada publik. Jangan hanya mencari siapa yang salah di lapangan, tetapi telusuri juga sistem pengawasan dan mekanisme yang memungkinkan dugaan pungutan seperti ini terjadi,” lanjutnya.

HMI Cabang Cilegon juga mendorong agar apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, ASDP tidak memberikan toleransi terhadap oknum yang terbukti terlibat dan menyerahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami tidak ingin ada pembiaran. Kalau benar pungutan itu tidak memiliki dasar resmi, maka harus ada tindakan tegas. Pedagang kecil jangan dijadikan objek untuk mencari keuntungan pribadi oleh oknum yang memiliki kewenangan,” katanya.

TB Rizki Andika menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyudutkan institusi ASDP secara keseluruhan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pelayanan publik di Pelabuhan Merak berjalan bersih dan profesional.

HMI Cabang Cilegon berharap ASDP segera membuka informasi terkait hasil pemeriksaan dan memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik pungutan liar di lingkungan Pelabuhan Merak. Transparansi dan ketegasan menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat serta memastikan pelayanan BUMN benar-benar berpihak kepada kepentingan publik. (luq)

The post HMI Cilegon Kecam Dugaan Pungli Pedagang Asongan di ASDP Merak, Minta Diusut Tuntas dan Transparan appeared first on Lintas Banten.

Sejumlah pedagang asongan yang mencari nafkah di gerbang utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatra tersebut mengaku menjadi sasaran pemalakan oleh oknum dengan jumlah yang cukup fantastis bagi kantong pedagang kecil.

Isu ini mencuat ke permukaan setelah beberapa potongan video pengakuan para pedagang viral di berbagai platform media sosial. Para pedagang yang sehari-hari menjajakan makanan, minuman, hingga aksesoris kepada penumpang kapal feri ini mengeluhkan besaran uang yang diminta yang mencapai ratusan ribu rupiah.

Dugaan pungli ini disinyalir melibatkan oknum yang mengatasnamakan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasgap) serta pihak PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Merak. Hingga saat ini, laporan mengenai praktik ilegal tersebut terus menjadi perbincangan hangat di kalangan warga Banten dan para pengguna jasa penyeberangan.

Berdasarkan kesaksian para pedagang yang dihimpun dari berbagai sumber media sosial, modus yang digunakan oknum tersebut adalah dengan mewajibkan pedagang membeli rompi sebagai syarat untuk bisa berjualan di area pelabuhan. Tidak tanggung-tanggung, harga satu unit rompi tersebut dipatok sebesar Rp650 ribu.

Bagi pedagang asongan yang penghasilannya tidak menentu, angka tersebut tentu sangat membebani. Namun, mereka tidak memiliki banyak pilihan. Jika tidak membayar, tindakan represif diduga bakal diterima oleh para pedagang.

Dalam unggah video tersebut, salah seorang pedagang mengungkapkan, dirinya diminta membayar Rp650 ribu dengan alasan untuk pembelian rompi. Pedagang yang tidak memiliki uang disebut mengalami tindakan penyitaan barang dagangan dan diminta membayar sejumlah uang untuk mengambil kembali barang tersebut.

“Pemilik kapal ASDP Rp650 ribu untuk membeli rompi. Kalau tidak punya uang, dirampas dagangannya, disuruh nebus pakai duit Rp500 ribu. Dari bulan kemarin, untuk tiga bulan,” ungkapnya.

Kutipan tersebut menggambarkan betapa beratnya tekanan yang dihadapi para pedagang di lapangan. Selain harus membayar “uang rompi”, mereka yang menunggak atau tidak mampu membayar juga dipaksa mengeluarkan uang tebusan sebesar Rp500 ribu hanya untuk mendapatkan kembali barang dagangan mereka yang disita
Praktik ini diduga telah berlangsung sejak bulan lalu dan direncanakan untuk mencakup periode tiga bulan ke depan.

Para pedagang mengaku berada dalam posisi terjepit karena area Pelabuhan ASDP Merak adalah satu-satunya ladang ekonomi bagi mereka.

Tekanan tidak berhenti pada penyitaan barang saja. Para pedagang juga menghadapi ancaman verbal berupa pengusiran jika mereka tetap nekat berjualan tanpa mengikuti “aturan main” yang ditetapkan oknum tersebut. Jika tidak membeli rompi dan tidak membayar pungutan rutin bulanan, mereka dilarang keras menginjakkan kaki untuk berdagang di kawasan pelabuhan.

Hal ini tentu sangat ironis mengingat pelabuhan merupakan objek vital nasional yang seharusnya steril dari praktik-praktik premanisme maupun pungutan liar yang merugikan masyarakat kecil.
Para pedagang asongan yang seharusnya mendapat perlindungan dan penataan, justru diduga dijadikan “sapi perah” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak maupun pihak yang disebut dalam pengakuan pedagang terkait dugaan pungutan tersebut. (luq)

The post Viral! Pedagang Asongan di Pelabuhan Merak Diduga Jadi Korban Pungli Rp650 Ribu appeared first on Lintas Banten.

Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan zaman di mana akses informasi publik harus tersedia secara cepat, akurat, dan transparan. Program inovatif ini digawangi oleh tim mahasiswa yang terdiri dari Zaki, Ramadhan, Afrizal Fajar Suuherlan, Alfaro Bima Putra, dan Muhammad Rizky Nurzaman. Fokus utama mereka adalah membangun infrastruktur digital yang dapat memperpendek jarak antara pemerintah desa dan warganya.

Di era keterbukaan informasi, sebuah desa dituntut untuk memiliki etalase digital yang dapat memperkenalkan jati dirinya ke masyarakat luas. Desa Banyuwangi yang memiliki berbagai potensi wilayah dan fasilitas publik kini memiliki wadah resmi untuk mempublikasikan hal tersebut secara terstruktur.

Zaki, selaku perwakilan Bidang 5 KKM 65 Universitas Bina Bangsa, mengungkapkan bahwa program ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan sebuah kebutuhan mendasar bagi tata kelola desa di masa depan.

“Program kerja ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan Desa Banyuwangi terhadap penyediaan informasi desa yang lebih mudah diakses dan mengikuti perkembangan teknologi. Kami melihat bahwa website desa dan peta digital dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi, wilayah, fasilitas, serta berbagai informasi mengenai Desa Banyuwangi kepada masyarakat secara lebih praktis dan terstruktur,” ujar Zaki, Perwakilan Bidang 5 (Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pelayanan Publik, dan Inovasi Teknologi) KKM 65 Universitas Bina Bangsa.

Program ini terbagi menjadi dua pilar utama, yakni pengembangan portal web resmi dan pembuatan peta digital. Peta digital ini berfungsi sebagai panduan visual bagi siapa saja yang ingin mengetahui koordinat fasilitas umum, batas wilayah, hingga titik-titik potensi ekonomi yang ada di Desa Banyuwangi. Di sisi lain, website desa berperan sebagai pusat data yang menyimpan sejarah desa, struktur organisasi, hingga berita terkini mengenai kegiatan pemerintahan desa.

Dengan adanya kedua instrumen ini, Desa Banyuwangi diharapkan tidak lagi tertinggal dalam aspek pelayanan publik berbasis teknologi. Integrasi data yang baik akan memudahkan pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan wilayah berdasarkan peta digital yang akurat.

Terkait tujuan mendalam dari inisiatif ini, Zaki menjelaskan bahwa digitalisasi informasi adalah kunci bagi keterlibatan masyarakat yang lebih aktif.

“Tujuan utamanya adalah membantu Desa Banyuwangi dalam melakukan digitalisasi informasi desa. Melalui website, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi mengenai desa secara online, sedangkan peta digital dibuat untuk memberikan gambaran mengenai wilayah serta lokasi fasilitas dan potensi yang ada di Desa Banyuwangi. Kami berharap keduanya dapat menjadi media informasi yang bermanfaat bagi pemerintah desa maupun masyarakat,” kata Zaki.

Dengan adanya website resmi, kredibilitas Pemerintah Desa Banyuwangi akan meningkat di mata warga maupun investor potensial yang ingin melirik potensi desa tersebut.

Namun, tantangan terbesar dari setiap program digitalisasi adalah aspek keberlanjutan. Pemeliharaan data dan pembaruan informasi menjadi pekerjaan rumah yang harus diteruskan oleh perangkat desa setempat setelah masa KKM mahasiswa UNIBA berakhir.

Zaki menekankan pentingnya komitmen pemerintah desa dalam menjaga warisan digital ini agar tetap relevan dengan kondisi lapangan yang dinamis.

“Harapan kami, website dan peta digital ini dapat terus digunakan, dikelola, dan diperbarui oleh pemerintah Desa Banyuwangi setelah program KKM selesai. Kami berharap informasi yang tersedia dapat terus dikembangkan sehingga semakin lengkap dan sesuai dengan kondisi desa. Selain itu, semoga program ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong digitalisasi pelayanan dan penyebaran informasi di Desa Banyuwangi,” tandasnya.

Melalui program kerja ini, KKM 65 Universitas Bina Bangsa telah meletakkan batu pertama bagi transformasi digital di Desa Banyuwangi. Sinergi antara akademisi dan pemerintah desa ini diharapkan menjadi role model bagi desa-desa lain di Kabupaten Serang untuk mulai mengadopsi teknologi dalam tata kelola pemerintahannya. Digitalisasi bukan hanya soal memiliki website, tetapi soal bagaimana memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, praktis, dan terstruktur bagi seluruh lapisan masyarakat. (luq)

The post Modernisasi Tata Kelola, Mahasiswa KKM 65 UNIBA Rampungkan Digitalisasi Website dan Pemetaan Desa Banyuwangi appeared first on Lintas Banten.

Selama sepuluh hari, terhitung sejak 20 hingga 29 Juli 2026, para mahasiswa ini melakukan transformasi signifikan pada fasilitas literasi sekolah tersebut.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan observasi awal, tim mahasiswa menemukan bahwa ruang literasi di SDN Banyuwangi 2 belum terkelola secara maksimal. Koleksi buku yang ada sering kali terabaikan karena kondisi ruangan yang kurang mendukung kenyamanan siswa maupun guru dalam beraktivitas.

Menariknya, perbaikan ruang literasi ini dilakukan secara swadaya oleh para mahasiswa. Kelompok KKM 65 UNIBA mengambil inisiatif untuk membersihkan, merapikan, hingga mengecat ulang ruangan menggunakan dana pribadi mereka. Tujuannya satu: menciptakan etalase ilmu yang menarik bagi siswa sekolah dasar.

Kepala Sekolah SDN Banyuwangi 2, Suryadi, memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para mahasiswa tersebut. Ia mengakui adanya perubahan besar pada fasilitas sekolah yang dipimpinnya.

“Ruang literasi ini sangat bermanfaat. Sebelumnya ruang tersebut belum tertata dengan baik dan buku-buku yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Kehadiran mahasiswa KKM membawa perubahan yang sangat baik. Ruangan dirapikan, dibersihkan, bahkan dicat dengan inisiatif dan biaya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan kontribusi yang telah diberikan,” ujar Suryadi.

Selain fisik bangunan, suasana belajar di dalam kelas pun turut mengalami penyegaran. Mahasiswa menerapkan metode pembelajaran interaktif menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dirancang khusus untuk memicu keaktifan siswa.

Kehadiran sosok mahasiswa di lingkungan sekolah memberikan warna baru bagi para siswa. Hubungan emosional yang terjalin dalam waktu singkat ternyata mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di Desa Banyuwangi. Hal ini ditegaskan kembali oleh Suryadi saat memaparkan dampak kegiatan tersebut.

“Tentu ada. Siswa merasa senang dengan kehadiran mahasiswa KKM dan terjalin hubungan yang baik antara mahasiswa, siswa, maupun guru. Meskipun waktunya singkat, kegiatan ini sangat membantu. Selain itu, metode pembelajaran yang diterapkan mahasiswa dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi guru-guru di sekolah,” ungkapnya.

Senada dengan Kepala Sekolah, Siti Ayu Dewi Lestari selaku Perwakilan Dewan Guru SDN Banyuwangi 2, merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan mengajar ini. Menurutnya, pendekatan yang dibawa mahasiswa membuat suasana kelas menjadi lebih cair dan tidak membosankan.

“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKM, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya mewakili dewan guru merasa sangat terbantu. Memang setiap kelas hanya mendapatkan pendampingan satu kali, tetapi anak-anak sangat senang. Dalam proses mengajar, saya melihat mahasiswa KKM mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Meskipun hanya satu kali pertemuan, mereka berhasil membawa pembelajaran menjadi lebih menarik,” ujar Siti Ayu Dewi Lestari.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun durasi pertemuan terbatas, esensi dari pengabdian ini telah tersampaikan dengan baik.

“Alhamdulillah sangat membantu. Walaupun hanya satu kali pertemuan dan tidak menggunakan perangkat pembelajaran secara lengkap seperti RPP, kami sangat memakluminya karena tujuan utama kegiatan KKM adalah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang paling penting adalah kedekatan mahasiswa dengan siswa sehingga mereka menjadi lebih semangat dalam belajar,” ujarnya.

Bagi dewan guru, perubahan fisik pada ruang literasi adalah harapan baru untuk menumbuhkan budaya membaca.

“Respons siswa sangat positif. Saya sempat bertanya kepada beberapa anak mengenai pengalaman mereka belajar bersama kakak-kakak KKM, dan mereka menjawab bahwa kegiatan tersebut seru dan menyenangkan. Hal itu menunjukkan bahwa kehadiran mahasiswa KKM memberikan pengalaman belajar yang berkesan bagi siswa,” katanya.

Mengenai ruang literasi yang kini lebih berwarna, Siti Ayu optimis hal tersebut akan berdampak pada literasi siswa.

“Insya Allah bisa. Ruang literasi yang sekarang menjadi lebih menarik karena dihiasi dengan gambar dan ditata lebih rapi. Sebelumnya ruang tersebut masih sangat sederhana. Kami memang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum bisa mengembangkan fasilitas sekolah secara maksimal. Oleh karena itu, bantuan mahasiswa KKM dalam memperbaiki ruang literasi sangat berarti dan diharapkan dapat membuat siswa lebih nyaman serta lebih tertarik untuk membaca,” paparnya.

Program kerja ini digawangi oleh Bidang Pendidikan KKM 65 UNIBA yang dikoordinatori oleh Rani Taurika, serta didukung oleh Yuni Yuningty dan Fatimah Azahro. Mereka menegaskan bahwa pemilihan program ini didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan.

“Program kerja ini dilaksanakan berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan bahwa sekolah masih memerlukan dukungan dalam proses pembelajaran dan pengembangan fasilitas literasi. Oleh karena itu, kami dari KKM 65 melaksanakan pendampingan belajar mengajar dengan membantu guru di kelas, menyediakan LKPD, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih aktif dan antusias dalam belajar. Selain itu, kami juga melakukan perbaikan ruang literasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman sehingga dapat mendukung peningkatan minat baca siswa di SDN Banyuwangi 2,” tutur Ranita Aurike mewakili timnya.

Mahasiswa berharap apa yang telah mereka mulai dapat terus dirawat oleh pihak sekolah.

“Kami berharap program kerja ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi sekolah. Semoga kegiatan pendampingan belajar mengajar dapat meningkatkan semangat belajar siswa, sedangkan perbaikan ruang literasi dapat menumbuhkan budaya membaca di lingkungan sekolah. Kami juga berharap pihak sekolah terus menjaga dan memanfaatkan ruang literasi dengan baik sehingga siswa semakin tertarik untuk membaca dan menjadikan literasi sebagai bagian dari kebiasaan belajar mereka,” tambah Ranita.

Meski memberikan dampak positif, pihak sekolah memberikan catatan agar durasi KKM di masa mendatang bisa diperpanjang agar program yang dijalankan lebih mendalam.

“Harapan saya, durasi pelaksanaan KKM dapat diperpanjang agar manfaat yang diberikan lebih maksimal. Selain itu, saya berharap seluruh sekolah di desa juga dapat memperoleh kesempatan untuk didampingi oleh mahasiswa KKM,” ujar Suryadi.

Ia juga memberikan saran mengenai diversifikasi keahlian mahasiswa di lokasi KKM.

“Mahasiswa KKM berasal dari berbagai jurusan. Sebaiknya penempatan mereka disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing. Misalnya, mahasiswa dari bidang pendidikan dapat disebarkan ke beberapa sekolah agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Jika ditempatkan di satu lokasi, pelaksanaannya dapat dilakukan secara bergiliran. Yang terpenting, durasi pelaksanaan KKM sebaiknya lebih panjang,” katanya.

Siti Ayu Dewi Lestari juga berharap agar ke depannya mahasiswa dari berbagai program studi bisa memberikan edukasi spesifik sesuai keilmuannya.

“Mahasiswa KKM berasal dari berbagai program studi. Oleh karena itu, saya berharap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada pendampingan belajar mengajar atau bidang pendidikan saja. Akan lebih baik jika setiap program studi dapat memberikan edukasi sesuai dengan bidang keilmuannya. Misalnya mahasiswa bidang ekonomi dapat memberikan edukasi mengenai kebiasaan menabung atau pengelolaan keuangan sederhana kepada siswa, sedangkan program studi lainnya juga dapat memberikan materi yang relevan dengan bidang masing-masing,” jelasnya.

Sebagai penutup, Suryadi kembali menegaskan pentingnya program pengabdian masyarakat seperti ini untuk terus dilanjutkan oleh Universitas Bina Bangsa.

“Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa KKM di SD Banyuwangi 2 sangat bermanfaat. Hanya saja, saya berharap waktu pelaksanaannya tidak terlalu singkat. Akan lebih baik jika kegiatan berlangsung lebih lama agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Alhamdulillah, kehadiran mahasiswa KKM sangat membantu sekolah kami,” tegasnya.

Dukungan serupa juga mengalir dari pihak kecamatan yang sering menerima laporan positif terkait kehadiran mahasiswa.

“Program KKM sangat membantu, baik di desa maupun di sekolah-sekolah. Kehadiran mahasiswa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Saya juga sering menyampaikan kepada pihak kecamatan bahwa program KKM ini sangat bermanfaat. Harapan saya, Universitas Bina Bangsa terus melanjutkan program KKM dengan menurunkan mahasiswa ke lapangan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Terima kasih,” ujar Suryadi.

Pesan hangat juga disampaikan oleh dewan guru bagi para mahasiswa yang telah mendedikasikan waktunya di SDN Banyuwangi 2.

“Tetap semangat dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan nikmati setiap proses selama KKM. Semoga pengalaman yang diperoleh selama berada di masyarakat dapat menjadi bekal yang bermanfaat di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada SD Banyuwangi 2,” pungkas Siti Ayu Dewi Lestari. (luq)

The post Aksi Nyata Mahasiswa KKM 65 UNIBA: Sulap Ruang Literasi SDN Banyuwangi 2 Jadi Pojok Baca Nyaman appeared first on Lintas Banten.

Menyadari urgensi tersebut, Tim Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 65 Universitas Bina Bangsa (UNIBA) mengambil langkah preventif dengan menggelar sosialisasi pergaulan bebas yang berfokus pada pembangunan karakter siswa.

Kegiatan edukatif ini mengusung tema “Be Smart, Be Safe, Be Yourself” dan dilaksanakan pada Jumat (31/7/2026). Bertempat di MTs Al-Khairiyah Banyuwangi, Jalan Ki Raden Ireng, Kampung Mesigit, Desa Banyuwangi, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten, acara ini menyasar para remaja yang sedang berada dalam masa transisi mencari jati diri.

Inisiatif ini datang dari Bidang 3 Sosial, Budaya, Hukum, dan Pemberdayaan Masyarakat KKM 65 UNIBA. Melalui pendekatan yang relevan dengan tren masa kini, mahasiswa berusaha memberikan pemahaman bahwa menjaga diri bukan berarti membatasi pergaulan, melainkan tentang bagaimana bersikap cerdas dan bertanggung jawab.

Pentingnya pemahaman mengenai pergaulan yang sehat tidak bisa ditawar lagi. Di tengah pesatnya arus informasi, remaja seringkali terjebak dalam gaya hidup impulsif tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Seminar ini hadir untuk mengisi celah literasi tersebut.

Ketua Pelaksana Kegiatan, KKM 65 UNIBA, Risa Bintang Saecar menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pencegahan pergaulan bebas, tetapi juga membekali peserta dengan kemampuan mengambil keputusan yang tepat serta memahami pentingnya menjaga diri, baik di lingkungan nyata maupun di ruang digital.

Pesan “Be Smart” menekankan pada kemampuan berpikir kritis sebelum bertindak. Sementara “Be Safe” merujuk pada perlindungan diri dari potensi kekerasan atau pengaruh negatif, dan “Be Yourself” mendorong kepercayaan diri agar siswa tidak mudah terpengaruh oleh tekanan teman sebaya (peer pressure).

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada peserta agar mampu menjadi pribadi yang cerdas dalam mengambil keputusan, menjaga keselamatan diri baik di lingkungan nyata maupun digital, serta memiliki rasa percaya diri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Risa Bintang Saecar.

Suasana di MTs Al-Khairiyah Banyuwangi tampak hidup dengan partisipasi aktif para siswa. Sosialisasi ini tidak berjalan satu arah, melainkan terjadi dialog interaktif yang mendalam. Mahasiswa KKM 65 UNIBA berhasil menciptakan ruang aman bagi siswa untuk bertanya mengenai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengenai batasan dalam berteman dan etika di media sosial.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti materi, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, serta menyampaikan pendapat mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan pergaulan remaja dan tantangan kehidupan sehari-hari.

Dampak positif dari kegiatan ini mulai terlihat seketika setelah materi disampaikan. Para siswa diajak untuk mengevaluasi kembali bagaimana mereka bersosialisasi dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri di tengah masyarakat.

Menurut Risa, setelah mengikuti sosialisasi, peserta mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya bersikap bijak dalam mengambil keputusan, menjaga keselamatan diri, serta berani menjadi diri sendiri tanpa mengabaikan sikap saling menghormati terhadap orang lain.

Transformasi karakter adalah proses jangka panjang yang memerlukan pendampingan berkelanjutan. KKM 65 UNIBA berharap edukasi ini menjadi benih awal bagi tumbuhnya generasi yang lebih tangguh di Kecamatan Pulo Ampel, khususnya di Desa Banyuwangi. Generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat.

Pihak penyelenggara menekankan bahwa pengetahuan yang didapat selama seminar harus menjadi pedoman hidup (way of life). Dengan pemahaman yang tepat, remaja diharapkan mampu menyaring pengaruh budaya luar dan tetap berpijak pada nilai-nilai positif.

Ia berharap materi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para peserta diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, percaya diri, serta mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar.

Langkah ini menjadi bukti nyata kontribusi akademisi dalam memitigasi isu-isu sosial di tingkat akar rumput. Komitmen mahasiswa UNIBA dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat terus berlanjut demi mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas.

“Melalui kegiatan bertema “Be Smart, Be Safe, Be Yourself”, Bidang 3 Sosial, Budaya, Hukum, dan Pemberdayaan Masyarakat berharap dapat berkontribusi dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan tetap menjunjung nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat,” tutupnya. (luq)

The post Cegah Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja, Mahasiswa KKM 65 UNIBA Gaungkan Kampanye ‘Be Smart, Be Safe, Be Yourself’ appeared first on Lintas Banten.

Menyadari hal tersebut, Tim Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 65 Universitas Bina Bangsa (UNIBA) mengambil langkah nyata dengan menggelar seminar edukatif bertajuk “Optimalisasi Digitalisasi UMKM melalui Google Maps, QRIS, Media Sosial, Katalog Digital, dan Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha”.

Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, 2 Agustus 2026 ini dipusatkan di Kantor Desa Banyuwangi, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap potensi besar produk lokal Desa Banyuwangi yang selama ini dinilai masih terkendala oleh keterbatasan akses teknologi dan strategi pemasaran digital.

Desa Banyuwangi memiliki beragam produk unggulan yang punya cita rasa khas dan kualitas tinggi. Namun, tanpa sentuhan digital, produk-produk ini sulit menjangkau konsumen di luar wilayah Serang.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim mahasiswa selama masa KKM, ditemukan fakta bahwa banyak pelaku usaha yang masih menjalankan bisnisnya secara konvensional.

Perwakilan KKM 65 Universitas Bina Bangsa, Fatiyah mengatakan berdasarkan hasil observasi tersebut, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Banyuwangi telah memiliki produk yang berkualitas, seperti gipang, emping melinjo, dan peyek. Namun, masih ditemukan berbagai kendala dalam pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital.

“Beberapa pelaku usaha belum memiliki lokasi usahanya di Google Maps, belum menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital, belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, belum memiliki katalog digital, serta masih memerlukan pendampingan terkait sertifikasi halal,” ujarnya.

Melalui seminar ini, tim KKM 65 UNIBA tidak hanya memberikan teori, tetapi juga panduan praktis mengenai lima pilar utama digitalisasi. Pertama adalah visibilitas melalui Google Maps. Dengan mendaftarkan titik lokasi usaha, pelanggan dari luar kota dapat dengan mudah menemukan lokasi produksi atau toko fisik UMKM di Desa Banyuwangi.

Kedua, penerapan sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Di era cashless seperti sekarang, menyediakan metode pembayaran digital adalah cara paling efektif untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan profesionalisme usaha.

Ketiga dan keempat adalah penguatan konten melalui Media Sosial dan Katalog Digital. Media sosial bukan sekadar tempat berbagi foto, melainkan etalase digital yang mampu membangun narasi produk agar lebih menarik di mata konsumen milenial dan Gen Z.

Fatiyah menjelaskan bahwa digitalisasi memiliki cakupan yang luas bagi keberlangsungan bisnis.

Melalui seminar ini, kata Fatiyah Tim KKM 65 Universitas Bina Bangsa berupaya memberikan pemahaman bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan promosi melalui media sosial, tetapi juga mencakup penguatan identitas usaha melalui Google Maps, penerapan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS, penyusunan katalog digital yang menarik, serta pendampingan sertifikasi halal sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Selain aspek teknologi, legalitas produk melalui sertifikasi halal menjadi sorotan utama dalam kegiatan ini. Bagi produk makanan seperti gipang, emping, dan peyek, label halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan jaminan kualitas yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen secara signifikan di pasar nasional maupun internasional.

Perwakilan KKM 65 Universitas Bina Bangsa lainnya, Abdul Gofar mengatakan materi yang disampaikan meliputi tata cara mendaftarkan lokasi usaha pada Google Maps agar mudah ditemukan pelanggan, penggunaan QRIS untuk mempermudah transaksi non-tunai, strategi promosi melalui media sosial, penyusunan katalog digital yang menarik sebagai media pemasaran, serta pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk UMKM.

Gofar menekankan bahwa penguasaan teknologi digital akan membuat UMKM lebih tangguh menghadapi perubahan zaman.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya secara lebih modern, adaptif, dan kompetitif,” ujarnya.

Penerapan inovasi-inovasi tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan omzet jangka pendek, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi masyarakat Desa Banyuwangi secara berkelanjutan.

Kesuksesan acara ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang peduli terhadap kemajuan ekonomi akar rumput. Pemerintah Desa Banyuwangi memberikan dukungan penuh atas inisiatif mahasiswa yang turun langsung mendampingi para pelaku usaha lokal.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Farhan Alfarizi mengatakan, Tim KKM 65 Universitas Bina Bangsa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Desa Banyuwangi, narasumber, para pelaku UMKM, dosen pembimbing lapangan, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Farhan optimis bahwa langkah kecil ini dapat memicu perubahan besar bagi lanskap bisnis di pedesaan.

“Diharapkan seminar ini menjadi langkah awal dalam mendorong transformasi digital UMKM di Desa Banyuwangi sehingga mampu bersaing dan berkembang di era digital,” tandasnya. (luq)

The post Dorong UMKM Desa Banyuwangi Naik Kelas, Mahasiswa KKM 65 UNIBA Edukasi QRIS hingga Sertifikasi Halal appeared first on Lintas Banten.

Kehadiran mereka membawa angin segar melalui berbagai program yang menyasar berbagai lapisan usia, mulai dari anak-anak hingga kelompok ibu rumah tangga.

Program kerja yang disusun tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyentuh aspek fundamental kebutuhan masyarakat pedesaan. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), senam kebugaran, inovasi pangan mandiri, hingga penguatan gizi balita melalui posyandu.

Langkah awal yang dilakukan oleh Bidang 4 KKM 65 UNIBA berfokus pada kesehatan anak-anak. Pada Rabu, 29 Juli 2026, mereka menggelar Sosialisasi PHBS yang menekankan pada pentingnya mencuci tangan pakai sabun bagi siswa sekolah dasar di Desa Banyuwangi.

Edukasi ini dinilai krusial mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi yang rentan terhadap penyebaran kuman jika tidak dibarengi dengan higiene yang baik.

Perwakilan Bidang 4 KKM 65 Universitas Bina Bangsa, Mareta Sekar Raudhoh mengungkapkan bahwa program ini mendapat respons positif dari para siswa selama kegiatan berlangsung.

“Anak-anak sekolah dasar menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi selama mengikuti kegiatan sosialisasi. Mereka aktif memperhatikan materi dan mengikuti praktik mencuci tangan pakai sabun yang diberikan. Kegiatan ini juga dibuat secara interaktif agar anak-anak lebih mudah memahami pentingnya mencuci tangan dengan benar, terutama sebelum makan dan setelah melakukan aktivitas. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak dapat lebih menjaga kebersihan dan kesehatan diri,” ujar Mareta.

Tidak hanya menyasar anak-anak, mahasiswa KKM 65 UNIBA juga merangkul kelompok ibu-ibu di Desa Banyuwangi untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan fisik. Pada Sabtu, 1 Agustus 2026, diadakan kegiatan Senam Bersama yang dirancang sebagai sarana olahraga sekaligus ruang interaksi sosial antara mahasiswa dengan warga setempat.

Kegiatan ini terbukti efektif dalam membangun kedekatan emosional antara peserta KKM dengan konstituen desa. Menurut Mareta, kegiatan ini memiliki nilai lebih dari sekadar aktivitas fisik.

“Ya, kegiatan senam bersama yang diikuti oleh ibu-ibu Desa Banyuwangi menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kebersamaan antara masyarakat dan mahasiswa KKM. Selain bertujuan menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, kegiatan ini juga menciptakan suasana yang lebih akrab dan menyenangkan. Ibu-ibu mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif berpartisipasi dari awal hingga akhir. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus membangun interaksi dan kebersamaan antara mahasiswa KKM dengan masyarakat Desa Banyuwangi,” tuturnya.

Salah satu program unggulan yang paling disorot dalam pengabdian ini adalah upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Mahasiswa memperkenalkan sistem budidaya lele yang diintegrasikan dengan akuaponik kangkung. Inovasi ini sangat relevan diterapkan di wilayah pemukiman yang memiliki keterbatasan lahan, namun tetap ingin produktif secara ekonomi dan gizi.

Sistem akuaponik ini bekerja dengan memanfaatkan kotoran ikan lele sebagai nutrisi bagi tanaman kangkung, sehingga tercipta ekosistem mandiri yang minim limbah. Mareta Sekar Raudhoh menjelaskan potensi jangka panjang dari penerapan sistem ini bagi ekonomi rumah tangga di Desa Banyuwangi.

“Budidaya lele dan akuaponik kangkung dapat memberikan manfaat bagi warga, terutama dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya secara lebih produktif. Sistem ini memungkinkan masyarakat memperoleh hasil berupa ikan lele sekaligus tanaman kangkung dalam satu kegiatan budidaya. Selain dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, kegiatan ini juga berpotensi dikembangkan menjadi peluang ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, warga kampung diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat diterapkan secara mandiri,” paparnya.

Menutup rangkaian kontribusi di bidang kesehatan, KKM 65 UNIBA melaksanakan Sosialisasi Vitamin A di Posyandu Desa Banyuwangi pada Kamis, 14 Agustus 2026.

Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada para ibu mengenai pentingnya mikronutrien bagi pertumbuhan anak dan pencegahan gangguan penglihatan serta peningkatan daya tahan tubuh balita.

Mareta menambahkan bahwa edukasi ini menjadi penting untuk memastikan target kesehatan nasional dalam menurunkan angka stunting dan masalah gizi lainnya di tingkat desa dapat tercapai.

“Harapannya, para ibu balita dapat semakin memahami pentingnya pemenuhan vitamin A bagi tumbuh kembang dan kesehatan anak. Melalui sosialisasi di Posyandu, ibu-ibu mendapatkan informasi mengenai manfaat vitamin A dan pentingnya memenuhi kebutuhan gizi balita. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan para ibu dapat lebih memperhatikan asupan gizi anak dan mengikuti pemberian vitamin A sesuai anjuran di Posyandu. Selain itu, balita juga diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang baik,” tandasnya. (luq)

The post Sinergi KKM 65 Universitas Bina Bangsa di Desa Banyuwangi: Dari Ketahanan Pangan hingga Edukasi Kesehatan Masyarakat appeared first on Lintas Banten.

Program tersebut dinilai tidak hanya membantu masyarakat melanjutkan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memperbesar peluang kerja bagi lulusan.

Mantan Inspektur Kota Cilegon itu, mengatakan, Pemkot Cilegon memiliki komitmen kuat untuk memastikan tidak ada anak di Kota Cilegon yang terpaksa menghentikan pendidikan karena kendala biaya.

“Pemerintah Kota Cilegon mempunyai komitmen, komitmen yang sangat luar biasa, tidak ada anak Cilegon yang putus sekolah karena biaya,” kata Mahmudin.

Menurutnya, pengalokasian anggaran dari APBD untuk program beasiswa merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Satu filosofi kenapa Pemerintah Kota Cilegon menggelontorkan uang dari APBD untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat Cilegon,” ujarnya.

Mahmudin menyebut, minat masyarakat untuk mengikuti program beasiswa Cilegon Juare terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dukungan pembiayaan pendidikan.

“Dari tahun ke tahun pemohon untuk mendapatkan beasiswa ini langsung meningkat terus,” katanya.

Ia menegaskan, program Cilegon Juare tidak semata-mata dipandang sebagai bantuan pendidikan, melainkan investasi pemerintah dalam membangun kualitas SDM Kota Cilegon untuk jangka panjang.

“Kemudian yang terpenting adalah bahwa dengan diberikannya beasiswa Cilegon Juare, ini sebuah investasi jangka panjang terkait dengan SDM Pemerintah Kota Cilegon,” tuturnya.

Menurut Mahmudin, hasil dari investasi pendidikan tidak dapat dirasakan secara instan.
Peningkatan kualitas SDM membutuhkan proses panjang, sehingga keberlanjutan program tersebut menjadi penting untuk memastikan kualitas masyarakat terus meningkat.

“Investasi SDM itu barang mahal, dan hasilnya tidak bisa dipetik dalam kurun waktu 1, 2, 3 tahun. Pasti lama, tetapi ini harus dilakukan agar ya SDM Kota Cilegon secara kualitas bisa terus naik,” ujarnya.

Selain meningkatkan kualitas SDM, program beasiswa tersebut juga dinilai memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM Kota Cilegon, terutama melalui indikator pendidikan.

“Dampak terhadap IPM, itu yang jelas menaikkan Harapan Lama Sekolah. Masyarakat Cilegon yang tadinya 12 tahun maka lama sekolahnya akan bertambah,” kata Mahmudin.

Ia menjelaskan, beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan SMA maupun madrasah.

“Masyarakat yang kurang mampu itu bisa didorong untuk kuliah, untuk sekolah setelah SMA atau madrasah ke jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dalam perkembangannya, Pemkot Cilegon juga memperkuat konsep beasiswa dengan pendekatan link and match antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Kebijakan tersebut disesuaikan dengan karakteristik Cilegon sebagai salah satu kawasan industri.
“Sekarang dipertajam dengan beasiswa Cilegon Juare yang link and match, link and match didasari oleh bahwa Kota Cilegon adalah kota industri,” katanya.

Mahmudin menyebut, pada tahun ini terdapat sekitar 700 peserta didik yang diterima sebagai calon penerima beasiswa Cilegon Juare.

Sebagian penerima diarahkan pada bidang pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan industri di Kota Cilegon.

“Tahun ini kita menerima kurang lebih 700 peserta didik calon penerima beasiswa, dan sebagian di antaranya berorientasi kerja di perusahaan seperti Chandra Asri, Lotte, Posco, dan lainnya,” tuturnya.

Dengan pendekatan tersebut, program Cilegon Juare diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat, tetapi juga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri.

Upaya menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja juga dinilai penting untuk memperbesar peluang lulusan mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan.

Dengan demikian, manfaat program beasiswa dapat dirasakan secara lebih luas, baik dalam peningkatan kualitas pendidikan maupun penguatan daya saing tenaga kerja lokal.

Pemkot Cilegon berharap investasi melalui sektor pendidikan tersebut dapat memberikan dampak berkelanjutan terhadap pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas SDM diharapkan menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong kemajuan Kota Cilegon di tengah perkembangan industri yang semakin pesat. (luq)

The post Beasiswa Cilegon Juare Dorong IPM dan Perbesar Peluang Kerja appeared first on Lintas Banten.

Diskusi perdana yang menghadirkan Asda I Kota Cilegon Mahmudin dan debut tersebut mengangkat materi mengenai program Beasiswa Juare, diskusi diselenggarakan di Rumah Wartawan Kota Cilegon, Kamis (20/8/2026).

Menjadi langkah awal bagi PWI Cilegon untuk menjadikan forum tersebut sebagai agenda rutin yang terbuka bagi wartawan maupun masyarakat umum.

Ketua PWI Kota Cilegon, Ahmad Fauzi Chan, mengatakan kegiatan diskusi tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kota Cilegon. Pada agenda perdana, Asisten Daerah I Kota Cilegon Mahmudin didapuk sebagai pembicara pertama.

“Diskusi mingguan ini yang perdana dan alhamdulillah ternyata disambut dengan luar biasa oleh Asisten Daerah Kota Cilegon, Pak Mahmudin,” ujarnya, Kamis (20/8/2026).

Menurut Ichan, keterlibatan Asda I Kota Cilegon dalam diskusi perdana menjadi momentum penting untuk memperkaya pembahasan, khususnya mengenai program Beasiswa Juare yang berkaitan dengan akses pendidikan bagi masyarakat Kota Cilegon.

Dalam diskusi tersebut, Mahmudin menyampaikan berbagai informasi dan pandangan mengenai program Beasiswa Juare, termasuk pentingnya dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.

Ichan menuturkan, kegiatan diskusi tersebut tidak hanya ditujukan untuk kalangan wartawan. PWI Cilegon membuka ruang bagi masyarakat umum untuk mengikuti dan terlibat dalam forum diskusi tersebut.

“Jadi, kita diskusi ini Insya Allah rutin, dengan berbagai tema dan berbagai isu,” jelasnya.

Ia menjelaskan, forum tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengangkat tema yang berbeda sesuai dengan isu aktual dan kebutuhan masyarakat.

Selain menjadi ruang diskusi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan insan pers dengan berbagai pemangku kepentingan di Kota Cilegon. Dengan demikian, informasi yang diperoleh masyarakat dapat semakin komprehensif dan berimbang.

“Ini merupakan acara umum, gitu ya, yang dihadiri oleh umum, di luar wartawan,” katanya.

Ichan menambahkan, keterbukaan forum menjadi salah satu upaya PWI Cilegon untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat.

Kehadiran peserta dari berbagai latar belakang diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam setiap pembahasan.

Pada diskusi perdana, program Beasiswa Juare menjadi salah satu topik utama yang dibahas. Program tersebut dinilai penting untuk diketahui masyarakat, terutama calon penerima maupun keluarga yang membutuhkan informasi mengenai dukungan pendidikan dari pemerintah daerah.

Melalui diskusi tersebut, peserta juga dapat memperoleh penjelasan langsung dari pihak Pemerintah Kota Cilegon mengenai kebijakan dan pelaksanaan program Beasiswa Juare.

PWI Cilegon berharap forum diskusi bulanan ini dapat menjadi wadah yang produktif untuk membedah berbagai persoalan di daerah.

Setiap tema yang diangkat akan disesuaikan dengan isu yang tengah berkembang dan memiliki relevansi dengan kepentingan publik.

Ke depan, PWI Cilegon akan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi, hingga pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai tema yang dibahas.

Dengan adanya diskusi rutin tersebut, PWI Cilegon ingin memperkuat peran organisasi kewartawanan sebagai ruang pertukaran informasi sekaligus mendorong lahirnya gagasan yang konstruktif bagi pembangunan Kota Cilegon. (luq)

The post PWI Cilegon Debut Diskusi Bulanan, Bahas Program Beasiswa Juare appeared first on Lintas Banten.

Dalam upacara peringatan yang berlangsung di Alun-alun Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon memberikan apresiasi kepada Chandra Asri Group atas kontribusi dan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk percepatan penurunan angka stunting.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Cilegon Robinsar kepada Chandra Asri Group, yang diwakili oleh Corporate Shared Value Department Manager Chandra Asri Group, Wawan Mulyana.

Mewakili Chandra Asri Group, Wawan menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Pemerintah Kota Cilegon.

Menurutnya, kolaborasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama. Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik merupakan fondasi penting bagi masa depan Cilegon. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Chandra Asri Group untuk terus menghadirkan berbagai inisiatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wawan melalui siaran pers, Kamis (20/8/2026).

Di bidang kesehatan, Chandra Asri Group menjalankan Program Pos Gizi yang berfokus pada pemenuhan gizi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan penurunan stunting secara efektif.

“Program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung peningkatan kualitas masyarakat di wilayah sekitar operasional,” ujarnya.

Sementara di bidang pendidikan, kata Wawan, Chandra Asri Group menjalankan berbagai inisiatif antara lain Program Beasiswa Chandra Asri Group, pembangunan dan renovasi fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta penyediaan Pojok Literasi untuk mendorong minat baca dan mendukung pengembangan kualitas pendidikan bagi generasi muda.

Berbagai inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen Chandra Asri Group untuk tumbuh bersama masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan sumber daya manusia.

“Ke depan, Chandra Asri Group akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat serta menghadirkan program yang relevan, terukur dan memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarkaat di sekitar wilayah operasional perusahaan,” tandasnya. (luq)

The post Chandra Asri Group Terima Penghargaan dari Pemkot Cilegon atas Kontribusi di Bidang Pendidikan dan Penurunan Stunting appeared first on Lintas Banten.

Namun, di balik perputaran uang yang masif, tersimpan persoalan klasik yang hingga kini belum menemukan titik terang: carut-marut tata kelola parkir. Persoalan ini memicu kritik tajam dari parlemen, terutama terkait status pasar sebagai aset resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang seharusnya dikelola secara profesional dan transparan.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon dari Fraksi PAN, Rahmatullah, secara vokal menyoroti ketidaksinkronan antara status aset dengan realitas di lapangan.

Menurutnya, kegagalan mengimplementasikan mekanisme pengelolaan parkir yang terstruktur bukan hanya masalah teknis, melainkan cermin dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Pasar Kranggot ini aset pemerintah. Aktivitas ekonominya besar, tetapi kalau pengelolaan parkirnya masih seperti ini, pertanyaannya sederhana, sebenarnya pemerintah hadir sebagai pengelola atau hanya sebagai penonton?,” ujar Rahmatullah memberikan sindiran keras terhadap performa eksekutif dalam menjaga aset daerah, Rabu (19/8/2026).

Masalah di Pasar Kranggot layaknya fenomena gunung es. Parkir yang tidak tertata hanyalah bagian kecil dari komplikasi masalah yang lebih besar, termasuk menjamurnya pedagang liar, ketidakteraturan jalur transportasi umum (angkot), hingga aktivitas perdagangan yang meluap ke bantaran sungai. Kondisi ini menciptakan kesan kumuh dan tidak teratur, yang pada akhirnya merugikan kenyamanan pembeli maupun pedagang resmi.

Rahmatullah mengingatkan bahwa wacana pelelangan pengelolaan parkir sudah bergaung sejak lama. Namun, publik hingga kini belum melihat aksi nyata dari rencana tersebut. Mandeknya proses lelang memicu spekulasi mengenai hambatan apa yang sebenarnya terjadi di internal pemerintahan.

“Kalau memang sudah direncanakan untuk dilelang, apa yang menjadi kendalanya? Jangan sampai bertahun-tahun hanya berhenti pada rencana. Pemerintah harus memberikan kepastian kapan dan bagaimana pengelolaannya,” tegas Rahmatullah.

Ketidakpastian ini dinilai merugikan daerah karena potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah menguap begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Salah satu fokus utama yang disoroti oleh Badan Anggaran DPRD adalah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan volume kendaraan yang keluar-masuk setiap harinya, parkir Pasar Kranggot merupakan tambang emas bagi pemasukan kota jika dikelola dengan sistem yang akuntabel. Sayangnya, jika pengelolaan tetap dibiarkan “liar” atau tidak sesuai ketentuan, besar kemungkinan terjadi kebocoran anggaran.

Transparansi menjadi harga mati dalam pengelolaan aset publik. Masyarakat berhak tahu ke mana aliran dana parkir yang mereka bayarkan setiap kali berkunjung ke pasar tersebut. Rahmatullah mendorong Pemkot untuk melakukan perhitungan ulang secara komprehensif mengenai potensi ekonomi yang ada.

“Kita jangan hanya bicara soal parkir liar. Kita harus bicara tentang tata kelola. Berapa potensi pendapatannya, siapa yang mengelola, ke mana penerimaannya, dan apakah semuanya sudah sesuai ketentuan. Kalau potensinya besar tetapi PAD-nya tidak jelas, itu yang harus kita pertanyakan,” katanya.

Selama ini, pola penanganan masalah di Pasar Kranggot dinilai masih bersifat reaktif. Pemerintah cenderung melakukan inspeksi mendadak (sidak) hanya saat masalah mencuat ke publik atau menjadi viral. Namun, setelah sorotan mereda, kondisi pasar kembali ke pola lama yang semrawut. Budaya kerja seperti ini dianggap tidak efektif dan hanya membuang-buang energi tanpa memberikan solusi permanen.

“Jangan setiap ada masalah baru sidak, setelah itu selesai. Besok masalah yang sama muncul lagi. Itu bukan penataan, itu hanya rutinitas,” ujar Rahmatullah.

Ia menekankan bahwa penataan Pasar Kranggot membutuhkan blue print yang jelas dan kemauan politik (political will) yang kuat dari kepala daerah dan jajarannya. Penataan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup zonasi pedagang hingga alur kendaraan yang baku.

DPRD mendorong agar Pemkot Cilegon tidak menunda-nunda lagi langkah strategis dalam mengamankan aset daerah. Kejelasan status pengelola dan legalitas pungutan parkir akan menjadi kunci utama dalam membenahi Pasar Kranggot.

“Pasar Kranggot adalah aset pemerintah dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan tata kelola yang jelas. Jangan sampai asetnya milik pemerintah, tetapi pengelolaannya justru tidak jelas. Kalau ada potensi pendapatan, harus dikelola secara sah, transparan dan masuk ke kas daerah,” tandasnya. (luq)

The post Ironi Pasar Kranggot: Aset Milik Pemerintah, Tapi Pengelolaan Parkir Diduga Masih “Liar” appeared first on Lintas Banten.

Pengusulan ketiga nama ini dilakukan melalui sistem digital terintegrasi I-Mutasi Pegawai. Langkah administratif tersebut bertujuan untuk mendapatkan Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN pusat, yang akan menjadi landasan hukum bagi pelantikan pejabat terpilih nantinya.

Wali Kota Cilegon, Robinsar, secara terbuka menyatakan bahwa berkas para kandidat sudah berada di meja BKN. Pemerintah daerah saat ini dalam posisi menunggu respons resmi dari otoritas kepegawaian nasional tersebut untuk menentukan langkah final.

”Sudah kita dorong kemarin hasilnya ke BKN. Tinggal menunggu Pertek dari BKN seperti apa,” kata Robinsar, Rabu (19/8/2026).

Dalam pengumuman resmi tersebut, terungkap tiga nama yang berhasil menyisihkan kandidat lainnya, yakni Aziz Setia Ade Putra, Dana Sujaksani, dan Ahmad Jubaedi. Ketiganya merupakan pejabat senior yang telah memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan. Namun, berdasarkan penilaian teknis dan performa selama tahapan seleksi, nama Ahmad Aziz Setia Ade Putra muncul sebagai kandidat dengan perolehan skor paling unggul.

Keunggulan Aziz tidak hanya terlihat pada aspek administratif atau manajemen talenta yang bersifat data kuantitatif, tetapi juga pada aspek kualitatif saat berhadapan dengan tim penguji.
Robinsar membeberkan bahwa penilaian manajemen talenta bersifat objektif berdasarkan sertifikasi dan pengalaman yang terdokumentasi.

”Kalau manajemen talenta kan itu sudah tekstual,semua sertifikasi atau pengalaman sudah tertuang. Dari sesi wawancara pun beliau paling tinggi dan mampu meyakinkan para penguji,” ujar Robinsar.

Robinsar menegaskan bahwa jabatan Sekda bukan hanya posisi administratif tertinggi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan mesin penggerak utama bagi realisasi visi dan misi politik kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo.

Kriteria utama yang ditekankan oleh Robinsar adalah kemampuan eksekusi di lapangan. Di tengah dinamika pembangunan kota yang semakin kompleks, Cilegon membutuhkan sosok yang mampu menjembatani kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kemampuan koordinasi yang kuat menjadi syarat mati agar seluruh program prioritas daerah dapat menyentuh masyarakat secara langsung.

”Sekda tidak cukup hanya pandai berkonsep atau bernarasi di meja. Pejabat yang terpilih harus benar-benar bisa turun kelapangan untuk memastikan semua program pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan dengan cepat,” tegas Robinsar. (luq)

The post Wali Kota Cilegon Robinsar Setorkan Tiga Nama Calon Sekda ke BKN appeared first on Lintas Banten.