LINTASBANTEN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali menunjukkan komitmennya dalam membuka ruang partisipasi publik melalui kegiatan Merdeka Bicara, yang diselenggarakan pada Rabu malam (22/4/2026) bertempat di Paradiso Garden Cafe. Kegiatan ini menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan mahasiswa Cilegon untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran secara langsung kepada para pemangku kebijakan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Cilegon Robinsar, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, Dandim 0623 Cilegon, Kajari Cilegon, Wakil Ketua I dan II DPRD Kota Cilegon, Wakapolres Cilegon, Kepala Kementerian Agama, Plt. Sekda Kota Cilegon serta jajaran Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan turut hadir dan aktif berpartisipasi dalam forum tersebut.
Wali Kota Cilegon Robinsar menjelaskan bahwa Merdeka Bicara bertujuan untuk menjaring aspirasi mahasiswa sekaligus memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan generasi muda.
“Kegiatan ini kami hadirkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi, keluhan, kritik, dan saran dari para mahasiswa. Pemerintah berkomitmen untuk membuka ruang dialog agar isu-isu yang mungkin belum terjangkau dapat kita rencanakan ke dalam program kerja,” ujarnya.
Robinsar juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cilegon bersikap terbuka terhadap kritik yang konstruktif. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam diskusi antara lain kasus kekerasan dan pencabulan, permasalahan infrastruktur seperti drainase dan banjir, serta peningkatan kualitas pendidikan.
“Terkait kasus kekerasan dan pencabulan, kami telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, untuk membuka jalur komunikasi dan mempercepat penanganan melalui DP3AKB dan unit PPA,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur, Pemkot Cilegon terus melakukan pembenahan drainase, penanganan banjir, serta pengembangan taman layak anak. Sementara itu, pada sektor pendidikan, pemerintah telah mengoptimalkan anggaran melalui pemetaan kebutuhan yang jelas, baik dari APBD maupun dukungan dana CSR industri.
Selain itu, Robinsar juga memaparkan program inovatif di bidang pertanian yang akan segera dilaksanakan. Program ini mencakup penggunaan bibit unggul yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas hasil panen secara signifikan.
“Kami mengajak mahasiswa yang memiliki minat di bidang pertanian untuk ikut terlibat dalam program ini sebagai bentuk kolaborasi dalam mendorong ketahanan pangan daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Robinsar menyampaikan bahwa sekitar 70 persen aspirasi yang disampaikan mahasiswa pada dasarnya telah masuk dalam perencanaan atau sedang dalam tahap implementasi program pemerintah daerah. “Forum ini bukan ajang pembelaan diri, melainkan ruang untuk menyampaikan progres serta memperkuat komunikasi dua arah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menyampaikan bahwa kegiatan Merdeka Bicara merupakan tindak lanjut dari aspirasi mahasiswa yang telah disampaikan sejak awal masa kepemimpinan.
“Sejak awal kami menjabat, kami telah menerima aspirasi mahasiswa. Dari situlah muncul inisiatif untuk memfasilitasi ruang dialog agar mahasiswa dapat turut mengawal pembangunan dan menyampaikan suaranya secara langsung,” ujar Fajar.
Fajar juga mengapresiasi tingginya antusiasme mahasiswa dalam kegiatan kali ini. “Merdeka Bicara kali ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan masukan yang disampaikan. Ini menandakan kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan Kota Cilegon sangat besar,” katanya.
Sebagai bagian dari forum dialog tersebut, salah satu perwakilan mahasiswa yang hadir, Sarinah Hani dari GMNI Kota Cilegon, turut menyampaikan sejumlah aspirasi dan keprihatinan yang menjadi perhatian kalangan mahasiswa, khususnya terkait isu perlindungan perempuan dan anak.
Dalam penyampaiannya, Hani menyoroti kondisi Kota Cilegon yang dinilai sedang dalam situasi darurat keamanan terkait maraknya pemberitaan kasus pelecehan seksual. Ia menegaskan pentingnya keseriusan semua pihak dalam menangani persoalan tersebut secara komprehensif.
“Cilegon saat ini darurat aman terkait kasus pelecehan seksual. Kami berharap ada langkah nyata dan tegas dari pemerintah serta aparat penegak hukum agar kasus-kasus ini tidak terus berulang,” ungkapnya.
Selain itu, Sarinah juga mempertanyakan keberadaan dan aksesibilitas Kantor Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), agar masyarakat, khususnya korban, dapat dengan mudah memperoleh layanan pendampingan dan perlindungan.
Ia juga menyoroti kondisi taman layak anak di Kota Cilegon yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan. Menurutnya, masih terdapat berbagai sarana dan prasarana yang rusak, belum tersedianya fasilitas ramah ibu menyusui, serta masih ditemukannya aktivitas merokok di area yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak.
“Harus ada pengawasan dan pembenahan yang lebih serius, karena taman layak anak seharusnya benar-benar menjadi ruang yang aman, nyaman, dan sehat bagi anak-anak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarinah turut menyinggung terkait Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang baru saja disahkan, serta mendorong adanya sosialisasi dan implementasi yang optimal di tingkat daerah.
Menutup penyampaiannya, ia menegaskan bahwa segala bentuk pelecehan seksual tidak boleh ditoleransi dalam kondisi apa pun. “Kami berharap tidak ada lagi toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual. Ini harus menjadi komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua,” pungkasnya. (red)
