CILEGON, LINTASBANTEN.COM – Pada 2023 Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Banten hanya Rp5 miliar. Padahal pada 2022 lalu, Pemkot Cilegon mendapatkan Bankeu dari provinsi sebesar Rp10 miliar.
Menanggapi turunnya Bankeu dari provinsi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani mengaku telah mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan di berbagai media. Meski mengetahui bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi turun, pihaknya akan berusaha memaksimalkannya. “Kami tahu provinsi butuh pengeluaran belanja untuk pilkada sehingga menyedot anggaran besar dan berpengaruh Bankeu Kabupaten Kota. Buat Cilegon yah kita maksimalkan bantuan itu. Apapun, berapapun kita syukuri,” kata Dana saat ditemui di kantornya, Rabu (11/1/2023).
Lebih lanjut, mantan Asda III Setda Pemkot Cilegon ini menjelaskan, Bankeu yang diusulkan oleh Pemkot Cilegon sebesar Rp30 miliar. Usulan itu untuk program pembangunan infrastruktur sejumlah OPD. Namun informasinya tahun ini hanya akan mendapatkan Rp5 miliar. “Kalau kita usulkan (Bankeu) awal itu Rp30 miliar. Itu diusulkan lebih kepada infrastruktur. Ada dari Dinas PUPR, Perkim dan ada juga dari RSUD,” tuturnya.
Kemudian dikatakan Dana yang juga sebagai Ketua II TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memastikan, jika nanti Bankeu yang dikucurkan Rp5 Miliar tidak akan menganggu program prioritas pada RPJMD. Lanjut Dana, Pemkot Cilegon akan mensiasati kekurangan anggaran dari sumber pendapatan lain diantaranya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Saya kira, saya katakan, berapapun Bankeu, kita maksimalkan. Program-program prioritas, program rutin pemkot tetap harus jalan. Kita siasati angka itu. Karena kita punya dana transfer dan dana insentif daerah (DID) termasuk PAD yang akan kita genjot. Jadi dipastikan tidak menganggu program prioritas,” terangnya.
Diketahui sebelumnya, berdasarkan hasil rapat finalisasi dan pleno DPRD dan Pemprov Banten atas Rancangan APBD tahun 2023, Bankeu untuk Cilegon dan Tangerang Raya, masing-masing hanya Rp5 miliar. Padahal sebelumnya untuk wilayah tersebut, lebih besar. Apalagi pada saat Pra Musrenbang untuk kegiatan program 2024 pada bulan April lalu yang diselenggarakan oleh Bappeda Banten, seluruh bupati dan walikota sudah menyampaikan aspirasinya secara resmi. Mereka meminta Bankeu masing-masing Rp100 miliar.
Wakil Ketua TAPD yang juga Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti ditemui usai melakukan rapat finalisasi dan pleno antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Rabu (23/11) lalu mengatakan, total besaran anggaran Bankeu dari rencana semula Rp120 miliar untuk delapan bupati dan walikota menjadi Rp125 miliar atau naik Rp5 miliar.
Kenaikan Bankeu itu, lanjut Rina, mempertimbangkan berbagai aspek masing-masing daerah, seperti luas wilayah, tingkat kerawanan bencana hingga tingkat kemiskinannya. Sehingga pemberian bantuan berbeda-beda antar daerah. Dengan begitu, lanjutnya, diharapkan ketimpangan setiap daerah di Banten bisa diatasi. Sebab, daerah yang sudah cukup mandiri, dengan pendapatan asli daerah (PAD) nya sendiri, bisa memenuhi segala kebutuhannya. Sedangkan untuk daerah yang PAD nya masih kecil, diberikan bantuan yang lebih guna mengurangi ketimpangan sosial.
Diketahui untuk Tangerang Raya dan Kota Cilegon Bankeu yang diberikan masing-masing Rp5 miliar. Kemudian Kabupaten Pandeglang Rp20 miliar, Lebak Rp30 miliar, Kabupaten Serang Rp30 miliar, dan Kota Serang Rp25 miliar. (red)
