CILEGON, LINTASBANTEN.COM – Guna mengantisipasi server down dan menunjang keberlangsungan operasional Mal Pelayanan Publik (MPP), maka diperlukan tim information technology (IT) yang bisa menjamin terlaksananya sistem jaringan internet untuk kelancaran operasionalnya.
Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon selaku leading sektor membutuhkan sejumlah tenaga IT.
Plt Kepala DPMPTSP Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi selama MPP beroperasi terdapat beberapa kendala seperti kebutuhan tenaga IT, sehingga apabila jaringan dalam kondisi down dapat segera diatasi.
“Selama ini kita masih menggunakan jasa pihak ketiga karena masih ada pemeliharaan. Tapi ke depan orang tersebut tidak bisa terus ada di kita. Artinya di sini IT diperlukan,” kata Dendi, Rabu (11/1/2023).
Selain itu, semakin banyaknya tenant yang mendaftar seperti Kantor Pajak Pratama, BPRS serta bank-bank yang lain, secara otomatis diperlukan penambahan tenant.
Terkait dengan penambahan tenant, kata Dendi pihaknya belum bisa menyediakan tenant baru, namun memanfaatkan waktu pelayanan dari tenant-tenant yang ada secara bergantian jadwal pelayanannya.
“Untuk saat ini solusinya adalah bergantian dalam pelayanan. Contoh, BPOM itukan dalam lima hari tidak full, misalnya hanya sekali dalam seminggu untuk pelayanan obat. Yang empat harinya dipakai untuk tenant yang lain,” tuturnya.
Menurutnya karena hal itu lebih kepada intensifikasi dalam tenant tidak kepada ekstensifikasi. Kemudian alasan kenapa tenant yang ada tidak menggunakan pelayanan lima hari, dikarenakan mungkin keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari badan atau instansi tersebut untuk memberikan pelayanan di MPP.
“Seperti halnya Imigrasi hanya menggunakan waktu Senin sampai Rabu, sementara Kamis sampai Jumat pelayanan di pusat (kantornya),” ujarnya.
Saat ini, kata Dendi pihaknya hanya memiliki dua orang tenaga IT dan dua orang lagi dibantu dari luar. “Kita untuk melayani 25 tenant, instansi 21 pelayanannya hampir 96. Minimal membutuhkan lima tenaga IT. Oleh karena itu, kita mengusulkan akan menyediakan tenaga IT khusus untuk menangani persoalan gangguan jaringan yang dapat menggangu pelayanan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya saat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Apriyadi mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Graha Edhi Praja Kota Cilegon, Selasa (10/1/2023) meminta Pemkot Cilegon dan para penyedia layanan di MPP terus meningkatkan SDM petugasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin menjelaskan pihaknya memang tengah konsen memperbaiki pelayanan publik. “Ke depan kita akan lebih baik dari ini, untuk semua bentuk pelayanan kepada masyarakat,” kata Maman.
Rencananya, kata Maman, pada tahun anggaran 2023, pihaknya akan terus menyempurnakan sarana dan prasarana di MPP. “Kita sudah ada beberapa evaluasi untuk meningkatkan pelayanan di dalam MPP ini dan di tahun 2023 ini sudah kami anggarkan, Insya Allah sambil berjalan MPP Kota Cilegon kedepan akan jauh lebih baik sehingga penyempurnaan pelayanan terhadap masyarakat dapat tercapai, kami bertekad ke depan akan lebih baik lagi penyempurnaan terhadap pelayanan publik,” tandasnya. (red)
