CILEGON, LINTASBANTEN.COM – TIdak bisa sholat Jumat didalam masjid area Krakatau Posco karena gerbang ditutup, peserta Aksi Patriot yang berdemonstrasi tetap melaksanakan sholat Jumat di lapangan terbuka depan gerbang Krakatau Posco.
Aksi Patriot itu itu membawa isu Nasionalisasikan Krakatau Posco karena diduga banyak persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum lingkungan, dugaan Korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dugaan penyelundupan impor mesin Skin Pass Mill (SPM/bekas/rongsok).
Serta dugaan ketidak adilan akibat cengkraman potensi ekonomi yang dikuasai oleh oknum-oknum Korea yang rasis, termasuk mendiskriminasi masyarakat dan pengusaha pribumi atau perusahaan nasional.
Dalam aksi tersebut para demonstran menyampaikan beberapa tuntutan antara lain bahwa keuntungan investasi untuk bangsa dan Negara Indonesia bukan untuk para oknum korea.
Adapun tuntutan demonstrasi yang disampaikan Sayuti Kordinator Lapangan antara lain yaitu stop! negara merugi, segera evaluasi Join Venture Agremen (JVA) PT.Kras-Indonesia dan PT.Posco-Korea didalam KRAKATAU POSCO yang selama ini sepuluh tahun diduga telah sangat merugikan perusahaan BUMN serta merugikan bangsa dan negara.
“Stop! Kkonspirasi para oknum pengusaha dan pejabat atau pegawai Korea yang diduga rasis dan telah lama mencengkram potensi ekonomi bisnis, usaha Krakatau Posco dan dugaan sangat merugikan Krakatau Posco dan perusahaan BUMN juga merugikan bangsa dan negara dengan praktek Warung dalam toko dengan kontrak-kontrak dan harga yang diduga tidak wajar dan tidak terkendali,” tandasnya.
Kata Sayuti dalam orasinya, stop! konspirasi para oknum pengusaha dan pejabat atau pegawai Korea yang diduga rasis dan diduga bersekongkol mendiskriminasi pengusaha pribumi pengusaha daerah dan nasional dan diduga mendikotomi dan mendiskriminasi pegawai atau pejabat pribumi Indonesia.
“Stop! dugaan penyelundupan barang custom dan mesin bekas atau rongsok karena pabrik baja Indonesia bukan keranjang sampah tempat penampungan mesin SPM bekas atau rongsok dan jangan ada manipulasi pajak impor bea masuk yang diduga merugikan keuangan negara,” paparnya.
Lanjut Sayuti mengutarakan, stop! dugaan manipulasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 yang diduga merugikan keuangan daerah (PAD) dan merugikan masyarakat Kota Cilegon.
“Stop! perusakan Das sepadan aliran sungai di Krakatau Posco yang diduga selama ini menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kelurahan Kubang Sari sampai Kelurahan Tegal Ratu, akses jalan nasional dan sekitar Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon jika terjadi hujan lebat,” katanya.
Masih kata Sayuti, stop! negara kehilangan keuntungan dari kerjasama investasi JV itu untuk keuntungan bangsa dan negara bukan untuk keuntungan para oknum-oknum korea.
“Segera deportasikan para oknum korea yang merusak hubungan kerjasama investasi Indonesia dan Korea yang diduga merusak hubungan antar bangsa Indonesia dan bangsa korea. Nasionaliskan Krakatau Posco,” tutupnya.
Aksi itu di ikuti oleh 500 demonstran yang bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Al Khairiyah (Gema) dan berbagai komponen masyarakat lainnya. (Sob/red).
