CILEGON,LINTASBANTEN.COM- Dalam rangka merayakan atau merefleksikan HUT Kota Cilegon yang ke 25 tahun mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) melakukan dengan cara yang sedikit berbeda dengan pemasangan sepanduk dibeberapa titik yaitu di depan pemkot, JPO mall, JPO matahari lama, JPO Ramayana, dan JPO Cibeber.
IMC tidak ingin pemerintah dan masyarakat terlena dalam euforia HUT Kota Cilegon karena masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan, beberapa di antaranya persoalan pencemaran lingkungan yang menyebabkan gangguan pernapasan atau ISPA, berdasrkan data dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon terdapat 3.878 kasus ISPA tahun 2023, kemungkinan kasus ini bisa lebih banyak dari angka tersebut.
“Kami menilai ada yang error di dalam tubuh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Cilegon, BUMD seharusnya mampu mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah), ketika PAD kita naik atau maksimal kami yakin mensejahterakan masyarakat kota Cilegon bukan hal yang tidak mungkin, jangan sampai latah, mengejar apresiasi atau penghargaan tapi minim profit,” jelas Arifin Solehudin Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Cilegon melalui sambungan telephone, (27/04/2024).
Lanjut Arifin mengatakan, adanya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) hanya dijadikan lembaran atau lampiran-lampiran fiktif, IMC juga menilai program yang tertuang dalam RPJMD masih ada yang belum terealisasi, dalam hal ini IMC menuntut kepada pemangku kebijakan eksekutif ataupun legislatif untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
“Pada momentum HUT ini juga kami ingin terus mengingatkan kepada ASN yang ada di kota Cilegon agar tetap menjaga netralitas, ASN buka alat politik, jangan sampai membodohi masyarakat demi kepentingan politik,” tegas Arifin.
lebih lanjut Arifin menerangkan itu hanya sebagian permasalahan dari banyaknya persoalan yang ada di kota Cilegon, saat ini IMC melihat di usia yang ke 25 tahun kota Cilegon ibarat anak dewasa yang kehilangan arah, dihadapkan dengan banyaknya persoalan tetapi pemerintah belum mampu untuk menuntaskan. (Nas/Red)
