CILEGON,LINTASBANTEN.COM- Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumpulkan 200 lebih perusahaan di kawasan industri Kota Cilegon, Rabu (14/5).
Dalam kesempatan itu, Kemenaker bersama Pemprov Banten, Baznas RI, serta perusahaan menandatangani komitmen bersama dalam upaya memberikan akses kerja bagi penyandang disabilitas.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki Direktorat penempatan tenaga kerja khusus dan disabilitas untuk upaya menciptakan akses tenaga kerja yang inklusif.
“Jadi ini adalah salah satu komitmen dari pemerintah Kementrian Ketenagakerjaan bahwa rekrutmen tenaga kerja itu harus inklusif, jadi tidak boleh ada diskriminasi,” ujar Yassierli, Rabu (14/5).
Yassierli menegaskan, pihaknya sengaja mengundang 200 pimpinan perusahaan untuk mengingatkan bahwa saat ini ada regulasi mengenai rekrutmen tenaga kerja 1 persen bagi penyandang disabilitas.
“Tadi saya juga mengingatkan bahwa kita punya PR besar terkait dengan penyerapan tenaga kerja, kami berharap nanti mereka bisa mensupport program Kementrian Ketenagakerjaan,” ucapnya.
Dikatakan Yassierli, pihaknya juga meminta kepada para pimpinan perusahaan agar menyampaikan ke publik terkait adanya lowongan pekerjaan.
Sehingga, kata dia, lowongan pekerjaan itu dapat diakses siapapun melalui platform Siap Kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan.
“Kita minta mereka untuk menyampaikan informasi terkait lowongan pekerjaan sehingga itu bisa diakses oleh siapapun nanti melalui platform siap kerja yang ada di Kementrian Ketenagakerjaan,” kata Yassierli.
Kemudian, kata Yassierli, dalam proses rekrutmen tenaga kerja bagi disabilitas akan ada pelibatan dari pihak Baznas.
Nantinya, lanjut dia, Baznas akan menyiapkan dana untuk pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.
“Inilah yang menjadi kendala selama ini, kenapa perusahaan, mereka perusahaan mau menerima, tapi permasalahannya skill nya sudah memadai apa belum,” ujarnya.
“Sekarang Baznas memiliki terobosan mereka siap membantu menyiapkan dana untuk pelatihan pekerja disabilitas,” imbuhnya.
Yassierli, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkeadilan.
Ia menyebut bahwa Baznas telah memfasilitasi program magang ke Jepang bagi 3.000 peserta, termasuk 1.000 di antaranya merupakan penyandang disabilitas.
“Harapannya, mereka yang semula mustahiq bisa menjadi muzaki. Ini bentuk nyata upaya kita memutus rantai kemiskinan melalui ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.
Menurutnya, peran perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan. Ada misi kebangsaan yang lebih besar dan perlu ditempatkan di atas kepentingan bisnis.
“Kalau persoalan ketenagakerjaan tidak kita atasi bersama, dampaknya luas dan memengaruhi stabilitas ekonomi. Sebaliknya, jika visi kebangsaan kita tempatkan sebagai fondasi, akan muncul manfaat besar bagi semua,” tegasnya.
Yassierli juga menyebutkan sejumlah program Kemnaker dalam mengurangi pengangguran, di antaranya sistem informasi pasar kerja (labor market information system), dan program pemagangan dalam dan luar negeri yang terintegrasi. “Pengelolaan ketenagakerjaan ke depan harus inklusif. No one left behind,” pungkas Yassierli.
Data Kemnaker mencatat, dari 5,17 juta penyandang disabilitas di Indonesia, satu juta di antaranya masuk kategori angkatan kerja, namun baru sekitar 928 ribu yang bekerja.
Sementara itu, Ditjen Binapenta dan PKK Darmawansyah dalam sambutannya menyampaikan, komitmen yang ditandatangani tidak hanya bersifat seremonial semata, melainkan harus ditindaklanjuti secara konkret.
“Harapan kami, kegiatan ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pencari kerja dari kalangan disabilitas,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah telah mengamanatkan industri untuk memberikan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas.
“Kami mendorong agar program ini menjadi bagian dari sistem ketenagakerjaan nasional,” tambahnya.
Gubernur Banten Andra Soni dalam sambutannya menyampaikan, penyandang disabilitas memiliki semangat dan potensi besar yang harus didukung.
Pemerintah, kata dia, telah menetapkan regulasi perlindungan terhadap disabilitas dan terus mendorong dunia usaha untuk turut serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.
“Berdasarkan data, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Banten mencapai 27 ribu orang. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dukungan Pemprov terhadap dunia industri juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana Banten ditetapkan sebagai gerbang industri strategis nasional.
“Kami berharap ke depan, industri kecil dan menengah (IKM) dapat bermitra dengan industri besar dan modern. Selain itu, kami juga mendorong adanya program link and match antara SMK dan dunia usaha agar lulusan siap masuk ke pasar kerja,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Darmawansyah, Gubernur Banten Andra Soni, BAZNAS Provinsi Banten dan Walikota Cilegon Robinsar. (*/red)
