CILEGON – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon pada 2022 dari target belanja Rp 2,3 triliun hanya tercapai Rp 1,8 triliun atau 80,37 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani mengatakan dari anggaran belanja sekira Rp2,3 triliun, yang berhasil terserap sebanyak Rp1,88 triliun. Sementara pendapatannya Rp 1,63 triliun atau 86,61 persen.
“Belanjanya dari Rp2,3 triliun terserap Rp1,8 triliun atau 80,37 persen realisasi belanja di tahun 2022,” kata Dana kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Senin (9/12/2022).
Menurut Dana, serapan anggaran di tahun 2022 cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya 2021. Kemudian kata Dana, saat Pemkot Cilegon sedang melakukan evaluasi atas realisasi belanja pemerintah di tahun 2022. Evaluasi tersebut berlangsung selama dua hari di Aula Bappedalitbang Kota Cilegon dari Senin (9/1) hingga Selasa (10/1).
Dalam evaluasi itu pun menurut Dana dibahas terkait upaya-upaya yang perlu dilakukan di tahun ini agar realisasi belanja bisa lebih baik.
“Kita sedang evaluasi serapan anggaran hari ini. Kita dievaluasi Pak Walikota, Pak Wakil, dan Pak Sekda, mana strategi untuk 2023, dibagi per triwulan, mana yang bisa dikerjakan di awal tahun,” tuturnya.
Dikatakan Dana, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan hal itu menjadi penekanan agar tidak kembali terulang, terutama dalam mengerjakan kegiatan harus di awal tahun. Karena di 2023, penekanan belanja pada capaian kegiatan yang masuk dalam program strategis pemerintah dan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Cilegon.
“Capaian kegiatan strategis dan janji walikota itu yang akan kita kejar di 2023,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait rendahnya serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon. Kepala DPUPR Kota Cilegon Heri Mardiana mengaku karena lamanya proses pembebasan lahan untuk Jalan Lingkar Utara (JLU).
“Silpa kami Rp57 miliar itu yang besar dari pengadaan tanah JLU yaitu Rp32 miliar karena kami harus berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Cilegon. Kedua sisa lelang, jadi kita ketahui penawaran lelang-lelang di kita ini selalu tinggi-tinggi sampai 20 persen, 19 persen itu kan jadi Silpa juga,” ungkapnya.
Selain itu, dikatakan Heri ada beberapa kegiatan yang gagal lelang sehingga anggaran tidak terserap.
“Ada kegiatan yang tidak terserap itu contoh Jalan Imam Bonjol di Cibeber itu gagal lelang itu kan Rp1,7 miliar,” pungkasnya.
Dibagian lain, Walikota Cilegon Helldy Agustian saat ditemui di Kantor Bappedalitbang Kota Cilegon pada kegiatan Ekspose Dokumen Pelaksanaan Pembangunan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengatakan pihaknya mengumpulkan kepala dinas untuk mengevaluasi kinerja agar bisa mengerjakan hal-hal yang penting untuk percepatan pembangunan di Kota Cilegon.
“Kita mau evaluasi agar mereka mengerjakan hal-hal yang urgent yang sesuai dengan program prioritas kita di kuartal pertama dan ketiga,” tegas Helldy.
Kemudian Helldy menjelaskan, Silpa murni Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp302 miliar, sementara untuk target yang dipasang sebesar Rp417 miliar, artinya memiliki selisih sebanyak Rp115 miliar.
“Silpanya defisit Rp115 miliar dari target yang dipasang. Silpa aktual kita Rp302 miliar sementara target yang dipasang Rp417 miliar, sehingga kita ingin membahas mana yang harus dikurangi dulu, yang bukan program prioritas kita di hold mungkin di ABT,” pungkasnya. (red)
