LINTASBANTEN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di wilayahnya.
Pada tahun anggaran 2026 mendatang, Dindikbud Kota Cilegon telah merencanakan proyek rehabilitasi besar-besaran terhadap sarana dan prasarana (sarpras) di puluhan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
Langkah ini diambil menyusul temuan banyaknya fasilitas pendidikan yang masuk dalam kategori rusak sedang namun mendesak untuk segera ditangani.
Rencana perbaikan ini menyasar berbagai aspek vital, mulai dari ruang kelas yang tidak lagi layak hingga penyediaan sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan nasional.
Fokus utama pemerintah adalah memastikan kenyamanan dan keamanan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung.
Kepala Bidang SD dan SMP pada Dindikbud Kota Cilegon, Suhanda, mengungkapkan bahwa proyek tahun 2026 ini akan mencakup pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi fasilitas yang sudah ada.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat pembagian porsi pengerjaan yang cukup signifikan antara jenjang SD dan SMP.
Untuk jenjang Sekolah Dasar, tercatat ada 21 sekolah yang akan mendapatkan sentuhan rehabilitasi pada ruang kelas dan toilet. Selain itu, terdapat 14 sekolah lainnya yang diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan fasilitas toilet baru.
Suhanda menjelaskan rincian target pembangunan tersebut secara spesifik.
“Untuk tahun 2026, Dindik akan melaksanakan rehabilitasi baik itu untuk ruang kelas maupun toilet. Untuk SD akan ada sebanyak 9 sekolah yang kita rehab ruang kelas, rehab toilet ada sebanyak 12 sekolah. Kemudian selain rehab kelas dan toilet, pembangunan untuk ruang kelas baru ada 7 sekolah untuk SD dan pembangunan toilet baru akan ada 7 sekolah,” ujar Suhanda belum lama ini.
Sementara itu, untuk jenjang SMPN, pembangunan ruang kelas baru direncanakan menyasar tiga sekolah utama, yakni SMPN 12, SMPN 14, dan SMPN 11.
Perhatian khusus juga diberikan pada penambahan fasilitas sanitasi di tingkat menengah ini.
“Untuk SMP akan ada pembangunan untuk ruang kelas di SMP 12, SMP 14, dan SMP 11 dan kemudian toilet cukup banyak pembangunannya (baru) ada SMP 11, SMP 12, SMP 2, SMP 3, SMP 4, SMP 7, SMP 14, SMP 15, ada 9 sekolah. Untuk rehab ruang kelas SMP ada di 3 sekolah,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim Dindikbud Kota Cilegon, mayoritas sekolah yang terdaftar dalam program ini mengalami kerusakan yang tergolong “sedang”.
Meskipun secara struktur bangunan masih dianggap kokoh, kerusakan pada elemen non-struktural seperti atap dan jendela sudah masuk dalam level yang memprihatinkan karena faktor usia bangunan.
Kondisi ini jika dibiarkan dapat mengancam keselamatan siswa, terutama saat cuaca ekstrem. Suhanda menegaskan bahwa klasifikasi kerusakan sedang tersebut tetap menuntut penanganan cepat.
“Sejauh ini kerusakan itu lebih kepada atap, jendela, jadi struktur kategori aman. Jadi masuk dalam kategori sedang, cuman memang sedangnya cukup agak parah, ini harus diperbaiki,” paparnya.
Salah satu poin krusial dalam proyek rehabilitasi sarpras tahun 2026 ini adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Dindikbud Cilegon menyadari bahwa rasio antara jumlah toilet dan jumlah siswa di banyak sekolah saat ini masih jauh dari kata ideal.
Hal ini menjadi hambatan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang berperilaku hidup sehat.
Dalam standar yang ditetapkan, rasio toilet harus mampu menampung kebutuhan siswa secara proporsional agar kebersihan tetap terjaga.
“Disinikan ada rehab toilet ada untuk pembangunan. Untuk pembangunan itu dalam rangka untuk pemenuhan SPM. Satu tolilet itu untuk laki-laki 20 anak, untuk perempuan itu 1 dibanding 15 anak,” terangnya.
Suhanda menambahkan bahwa ketersediaan toilet yang memadai adalah indikator utama sekolah sehat. Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan masih banyak SDN dan SMPN di Cilegon yang kekurangan fasilitas ini.
Pembangunan toilet baru diharapkan bisa menutup celah rasio tersebut, sementara rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi toilet yang sudah rusak agar layak pakai.
“Kalau sekolah hidup sehat, salah satu indikator memiliki toilet. Tetapi keberadaan toilet setiap sekolah, masih cukup banyak yang harus dipenuhi. Untuk menjadi sebuah toilet menjadi ideal dibanding jumlah siswanya. Kalau dihitung dengan rasio, rehab itu hanya memperbaiki. Sudah ada, tetapi dibenahi supaya lebih layak digunakan untuk anak-anak kita,” paparnya.
Mengingat banyaknya sekolah yang harus ditangani, Pemerintah Kota Cilegon telah menyiapkan anggaran yang cukup besar. Untuk rehabilitasi total pada jenjang SDN, disiapkan dana sebesar Rp11,6 miliar. Sedangkan untuk jenjang SMPN, anggaran rehabilitasi mencapai Rp6,8 miliar.
Anggaran tersebut belum termasuk alokasi khusus untuk pembangunan toilet baru yang dipisah berdasarkan jenjangnya. Strategi ini diambil agar pengawasan pembangunan lebih fokus dan hasil yang dicapai bisa lebih maksimal sesuai target waktu yang ditentukan.
“Sementara untuk pembangunan toilet baru SMP Rp 1,1 miliar untuk 7 sekolah. Untuk pembangunan toilet baru SD Rp 1,1 miliar untuk 8 sekolah,” tandasnya. (luq)
